Kam09182014

Last update10:36:08 PM

Back Anda disini: Home

Artikel

Sanksi Pidana Polisi Nakal

OPERASI senyap Propam Mabes Polri terhadap Ditlantas Polda Jatim dan Polda Metro Jaya diikuti bersih-bersih. Direktur lalu lintas (Dirlantas) di dua polda kelas A itu akhirnya ”masuk kotak”.

Dirlantas Polda Jatim Kombespol Rahmat Hidayat dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Nurhadi Yuwono digeser menjadi analis kebijakan madya Bidang Polisi Jalan Raya (PJR) Korlantas Polri.
Dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/977/V/2014 yang diumumkan kemarin (2/5), mutasi dua pimpinan itu diikuti perombakan jajaran ditlantas di dua polda tersebut. Mutasi itu juga ”menghukum” sejumlah perwira menengah (pamen) setingkat Kasubdit dan Kasi ke sejumlah polda di Indonesia Timur.
Sanksi tersebut merupakan shock therapy kali kesekian bagi polisi bermasalah.Mabes Polri lebih memilih penggunaan hukuman administratif untuk menindak polisi bermasalah.Untuk sementara, hukuman itu mujarab.Namun, hukuman tersebut diyakini kurang memberikan efek jera dalam jangka panjang.Sebagian polisi bermasalah dalam beberapa kasus acap kembali menduduki jabatan strategis setelah sekian tahun menjalani hukuman.Tentu saja jenis hukuman itu tidak efektif untuk me- lakukan pembenahan internal dan perbaikan layanan kelalulintasan.
Ada baiknya kepolisian menempuh terobosan.Yakni, memidanakan pamen bermasalah tersebut.Kalaupun ada indikasi pungutan liar (pungli) ataupun suap, polisi menerapkan pasal-pasal pemerasan ataupun suap dalam KUHP dan UU Pemberantasan Korupsi.
Usul tersebut masuk akal. Sebab, masyarakat menginginkan perlakuan yang sama di depan hukum bagi siapa pun penyelenggara negara yang diduga memainkan kewenangan. Bila polisi itu benar-benar terlibat pungli atau suap, apa bedanya dengan pegawai pajak yang tertangkap basah merekayasa restitusi wajib pajak. Kalau pegawai pajak tersebut diproses di KPK, lantas mengapa polisi itu sekadar dimutasi ke luar Pulau Jawa.Mabes Polri seharusnya bisa belajar dari pengungkapan kasus korupsi proyek pengadaan simulator SIM yang melibatkan mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo.
Sebagai penegak hukum, kepolisian menjadi contoh dalam penegakan hukum. Pemidanaan polisi bermasalah adalah langkah awal dalam trans- paransi proses hukum. Apalagi, dari hasil operasi senyap, Tim Pengamanan Internal (Paminal) Polri menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga sebagai hasil pungli dari pengurusan layanan lalu lintas.Kepolisian tidak bisa menutup-nutupi kasus itu.Sebab, kalaupun benar hasil pungli, tentu saja sangat berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang.
Namun, kita sebaiknya tetap berbaik sangka.Polri tentu memiliki sejumlah pertimbangan dengan hanya menerapkan sanksi administratif terhadap para pamen tersebut.Yang terpenting, hasil operasi senyap itu berdampak pada peningkatan kualitas layanan lalu lintas.Masyarakat harus merasakan manfaat shock therapy di internal ditlantas tersebut. Bila kualitas layanan tidak berubah dan pungli-pungli masih merajalela, lalu apa manfaatnya operasi senyap itu? Kita berharap layanan lalu lintas berubah! (*)