Ingin Bertemu Seluruh Mantan Gubernur

SUMSEL – Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin (9/8), akhirnya menolak empat gugatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dari Sumsel. Baik itu pemilihan gubernur (pilgub), pemilihan wali kota (pilwako) Palembang, pemilihan bupati (pilbup) Banyuasin maupun pilbup Lahat.
Untuk Pilgub Sumsel, gugatan diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 4, Dodi Reza Alex-Giri Ramanda N Kiemas. Dengan ditolaknya gugatan itu, maka KPU Sumsel bisa segera menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2018-2023. Mereka, peraih suara terbanyak yakni paslon nomor urut 1 Herman Deru-Mawardi Yahya (HD-MY).
Dibincangi usai sidang MK, Herman Deru sangat bersyukur dengan putusan itu. Artinya, hasil pleno KPU Sumsel memang benar kemenangan mereka dalam Pilgub Sumsel. Sebetulnya, sejak ada gugatan ke MK, dia tak yakin itu akan dikabulkan. “Tidak ada hal yang krusial atau pelanggaran terstruktur dan sistematis,” jelasnya.
Namun, tetap saja kalau putusan MK ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Sumsel. Apalagi, pada 2013 lalu, ada tiga pilkada di Sumsel yang harus pemungutan suara ulang (PSU), Yakni Pilgub Sumsel, Empat Lawang, dan Palembang. “Jadi, putusan MK ini sangat ditunggu masyarakat Sumsel. Dengan keluarnya putusan ini, artinya final sudah. Bahwa kami benar unggul dalam perolehan suara,” tandas Deru.
Dia meminta kepada semua pendukungnya untuk tidak euforia berlebihan. Setelah pelantikan, Deru mengatakan ingin bertemu dengan seluruh mantan gubernur Sumsel. Mulai dari Ramli Hasan Basri, Rosihan Arsyad, Syahrial Oesman, Prof Mahyuddin NS, dan Alex Noerdin. Juga dengan para mantan wakil gubernur.
Tujuannya, selain silaturahmi, juga untuk sharing program yang sudah dan belum dikerjakan para pendahulunya itu. Sekaligus menjelaskan program kerja HD-MY lima tahun ke depan. “Kami akan minta pendapat mereka terkait program-program kerja yang kami susun dan akan dilaksanakan lima tahun mendatang,” jelasnya.
Deru mengajak semuanya bersatu membangun Sumsel ke depan. Terkait Asian Games, dia mengaku akan datang jika diundang. “Sebenarnya, tanpa diundang pun saya sudah mensosialisasikan Asian Games. Ini event internasional, perlu didukung penuh,” imbuhnya.
Nantinya, Deru akan membuat semacam tim transisi. Dia berharap, DPRD Sumsel dalam penetapan APBD 2019 juga bisa melibatkan mereka. Paling tidak diskusi sebelum anggaran diketok palu.
Ini dinilainya penting karena akan terkait program-program yang akan dikerjakan pada 2019. “Perlu sinkronisasi,” ucapnya, Deru mengucapkan rasa terima kasih tak terhingganya kepada sang istri tercinta. Juga kepada keluarga besar yang terus memberikan dukungan baik selama pilkada maupun saat menjalankan roda pemerintahan ke depan.
“Tidak ada dendam dalam diri saya. Mari bersama bangun Sumsel,” pungkasnya. Deru memastikan, proyek infrastruktur dan programa lain yang menjadi bagian dari visi dan misi,” tuturnya. Tentang LRT, dia menilai itu hadiah untuk Sumsel dari pemerintah pusat.
Kedua, LRT untuk kepentingan Asian Games harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, Mawardi Yahya tak putus mengucap syukur dengan ditolaknya gugatan dari paslon nomor urut 1. Dia tak mampu mengungkapkannaya dengan kata-kata. “Tidak ada dendam, Pak Alex saudara,” ucapnya.
Istri H Herman Deru, Febrita Lustia menyatakan, dirinya akan men-support sang suami dalam memimpin Sumsel lima tahun ke depan. “Alhamdulillah, ini kemenangan warga Sumsel,” katanya dengan nada bahagia dan haru. Bersama sang suami dan rombongan, mereka kumpul di Kafe Al Jazeera Jakarta setelah selesai menghadiri sidang MK.
Kuasa hukum pasangan HD-MY, Dabby K Gumayra SH mengungkapkan, pihaknya sudah menduga dari awal kalau gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh majelis hakim MK. “Amar putusannya berbunyi, eksepsi pihak terkait diterima dan pokok perkara tidak diperiksa. Kami dari awal sudah memprediksi demikian,” ulasnya.
Ditegaskannya, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga menutup peluang untuk melakukan upaya hukum. “Kami dan tim mengucapkan syukur karena perjuangan selama ini berbuah manis. Sesuai amar putusan, KPU Sumsel hendaknya dapat melaksanakan rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur Sumsel terpilih paling lambat tiga hari setelah putusan MK ini,” jelasnya.
Terpisah, calon wakil gubernur Sumsel nomor urut 4, Giri Ramanda N Kiemas menyatakan, dia menghormati hasil putusan MK tersebut. “Saya akan menunggu langkah lebih lanjut yang akan diambil oleh calon gubernur pasangan saya,” tandasnya.
Sementara itu, kuasa hukum pasangan Dodi-Giri, Darmadi Jufri menyatakan, secara profesional pihaknya menghormati putusan MK. “Namun, menurut hemat kami MK mmasih perwujudan sebagai Mahkamah Kalkulator. Tidak membuka ruang bagi pencari keadilan untuk membuktikan tentang keadilan substantif dari proses berdemokrasi,” ucapnya.
MK dinilai tidak peka terhadap suara rakyat. Kata Darmadi, untuk langkah selanjutnya pascaputusan MK, diserahkan kepada paslon yang memberikan kuasa. Ditegaskannya, yang mereka pandang bermasalah adalah pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPUD Sumsel, bukan paslon.
“Karenanya, kami tidak mempermasalahkan paslon lain,” imbuhnya. Upaya hukum yang mungkin dilakukan selanjutnya adalah pembatalan SK KPUD Sumsel tentang penetapan calon terpilih yang bisa menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Tapi, itu tergantung paslon pemberi kuasa,” tukas kandidat Doktor Ilmu Hukum Bidang Hukum Tata Negara ini.

Baca Juga :  Calon DPD Tunggu PKPU

Semua Ditolak
Dalam persidangan kemarin, majelis hakim MK yang berjumlah sembolan orang diketuai Anwar Usman menggelar sidang putusan empat perkara gugatan pilkada serentak dari Sumsel. Tempatnya di ruang sidang utama.
Untuk sesi 1, dimulai pulul 09.00 WIB, sidang pilwako Palembang dan Pilbup Banyuasin. Untuk Palembang, pihak pemohon ialah pasangan Sarimuda-Kgs Abdul Rozak dengan pihak terkait Harnojoyo-Fitrianti Agustinda dalam perkara Nomor 25/PHP.KOT-XVI/2018. Termohonnya adalah KPU Kota Palembang.
Sementara untuk Banyuasin, pemohon ialah pasangan Arkoni-Azwar Hamid dengan pihak terkait pasangan Askolani-Slamet Somosentono dalam perkara nomor 10/PHP.BUP-XVI/2018. Termohonnya KPU Banyuasin.
Dua gugatan itu ditolak MK. “Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Menyatakan permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan,” kata Anwar.
Dalam pilkada Palembang, hakim mempertimbangkan dalil pemohon yang berargumentasi terlambatnya mengajukan permohonan karena salinan keputusan KPU Kota Palembang tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara baru diterima pada 6 Juli 2018. Padahal dari bukti-bukti yang ada, penetapan hasil rekapitulasi Kota Palembang ditetapkan pada 4 Juli 2018, pukul 22.30 WIB.
Sementara, gugatan didaftarkan pada 9 Juli 2019 pukul 14.22 WIB. “Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo haruslah dikesampingkan,” lanjut Anwar. Untuk Banyuasin pendaftaran juga melewati tenggat waktu yang ditentukan. Padahal KPU telah menetapkan rekapitulasi hasil pilkada pada 4 Juli 2018, pukul 23.30 WIB. Dengan demikian batas akhir pendaftaran untuk Banyuasin ialah 6 Juli, pukul 24.00 WIB.
Tapi permohonan pemohon diajukan di Kepaniteraan MK pada 7 Juli 2018, pukul 16.19 WIB. “Sehingga, permohonan yang diajukan pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan yang ditentukan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Pada sesi kedua, majelis hakim MK membacakan putusan untuk Pilgub Sumsel dengan perkara Nomor 34 /PHP.GUB-XVI/2018 dan Pilkada Lahat dengan perkara Nomor 58/PHP.BUP-XVI/2018. Pada sesi kedua ini MK lebih menyoroti selisih suara, meskipun kedudukan pemohon dan tenggang waktu masih masuk.
Untuk Provinsi Sumsel, selisih perolehan suara yang bisa dipersengketakan ialah 1 persen dari peraih suara terbanyak. Sementara, perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya) paling banyak 1 persen x 3.877.626 suara (total suara sah)=38.776 suara.
“Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 38.776 suara,” jelasnya. Perolehan suara Pemohon adalah 1.200.625 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 1.394.438 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (1.394.438 suara-1.200.625 suara)=193.813 suara (setara dengan 5 persen).
Karenanya, pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK No 5/2017. “Mengadili, dalam eksepsi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” lanjut Anwar.
Sedangkan untuk pilbup Lahat, jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon pasangan Bursah Zarnubi-Parhan Berza dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Cik Ujang-Haryanto) harusnya paling banyak 1,5 persen x 210.037 suara (total suara sah)=3.151 suara. Faktanya, perolehan suara pemohon 49.667 suara. Sedangkan perolehan suara pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 91.031 suara. Selisih suara mencapai 41.364 suara (setara dengan 19,69 persen).
Majelis hakim MK menilai selisih jumlah suara antara pemohon dengan pihak terkait melebihi ambang batas seperti yang diatur Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ungkap Anwar. (afi/fad/ran/ce1)

Baca Juga :  Dewan Pelajari Putusan MK

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!