Jalur Sutra dan Jalur Santri

Rahmat Hidayat Pulungan

Oleh : Rahmat Hidayat Pulungan

RELASI ekonomi Tiongkok dan Indonesia berlangsung sejak berabad silam. Hal yang sama berlaku dengan para pedagang dari negeri lain. Hubungan dagang sekaligus penyebaran agama, budaya, dan keyakinan di Nusantara melibatkan para pedagang dari Jazirah Arab, Gujarat, India, sampai Eropa dan Tiongkok. Semua berlangsung masif di masa keemasan Jalur Sutra.
Manan Ahmad Ashif (2016) mengutip Futuhul Buldan karya Al Baladzuri mengulas peran Jalur Sutra dalam penyebaran agama Islam yang disebutnya sebagai Arab Conquest, penaklukan Arab terhadap berbagai negara di dunia, termasuk di Nusantara. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-9, pedagang dan pendakwah Islam melakukan asimilasi budaya hingga mengubah peradaban di semenanjung pantai di Jalur Sutra. Perjalanan itu diabadikan oleh Sulaiman At-Tajir dalam bukunya Akhbar Al-Shind wal Hind (815M), yang di antaranya menyebutkan intensifnya hubungan Arab dan Kerajaan Sriwijaya. Tak heran, kemudian berbagai kerajaan di Nusantara berubah menjadi Kesultanan Islami.
Hubungan intensif kerajaan di Nusantara dengan para pedagang Islam dari Arab, Gujarat, dan Champa berlangsung semasa dengan asimilasi kebudayaan Tiongkok, yang memunculkan perkampungan Tiongkok di berbagai daerah di Nusantara. Perkampungan itu biasanya disebut kawasan Pecinan atau kampungnya warga China (China Town). Hikayat raja-raja Pasai mencatat keberadaan Pecinan di Aceh, yakni di Peunayong, terbentuk sejak abad ke-13.
Kehadiran komunitas Tionghoa di Nusantara semakin mapan setelah adanya ekspedisi Laksamana Cheng Ho (1409) yang tak hanya mengukuhkan hubungan dagang kerajaan di Nusantara dengan Kerajaan Tiongkok. Namun, juga mengukuhkan eksistensi dakwah Islam di Nusantara. Dari berbagai peristiwa bersejarah tersebut, dapat dilihat jalin-kelindan antara Tiongkok, Arab, dan Indonesia yang dirajut melalui perdagangan, dakwah keagamaan, dan asimilasi budaya.
Berperan Sebarkan Islam
Hugh Kennedy dalam The Great Arab Conquest (2007) mengungkapkan peran Jalur Sutra yang pernah menjadi pusat transportasi perdagangan dunia dalam ekspansi pedagang Tiongkok, Arab, dan Eropa di Nusantara sekaligus mendukung penyebaran Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Eropa dan Tiongkok. Menariknya, meski berjudul Penaklukan Arab, Hugh dalam pengantarnya menekankan perbedaan term Arab dan muslim.
Hal itu, menurut dia, lantaran sejak akhir abad ke-7, terminologi muslim sebagai bangsa Arab yang berbahasa ibu bahasa Arab dan memiliki darah Arab sudah tidak layak dan bisa menyesatkan. Sebab, sejak awal abad ke-8, tidak semua muslim adalah bangsa Arab dan tidak semua bangsa Arab adalah muslim. Hal ini tampaknya memengaruhi perbedaan budaya muslim di Arab dengan di berbagai belahan dunia lainnya. Khususnya muslim di Nusantara, yang secara historis, memperoleh ajaran Islam melalui berbagai jalur. Yakni, dari Persia, Gujarat, India, dan Tiongkok.
Ekspedisi Cheng Ho menjadi bukti kuatnya pengaruh muslim Tiongkok terhadap Nusantara. Pertalian darah (perkawinan) antara ulama berdarah Arab, khususnya Hadramaut, dengan para putri Kerajaan Tiongkok, Champa, dan Persia melahirkan para pendakwah multietnis di Nusantara. Dan semua itu tak terlepas dari keberadaan Jalur Sutra yang menghubungkan semenanjung Tiongkok dengan Indonesia.
Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road (KTT OBOR) di Beijing menyepakati agenda ”menghidupkan kembali’’ Jalur Sutra. Agenda tersebut menguatkan proyeksi Indonesia dalam konsepsi ”Poros Maritim’’, yang tentu saja menjanjikan banyak hal. Selain mendongkrak perekonomian yang dipicu oleh pembenahan infrastruktur laut di seluruh pelabuhan, ada konektivitas khusus antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok untuk mengalihkan cengkeraman utang Bank Dunia dan IMF terhadap ekonomi Indonesia.
Politik Santri dan Ekonomi Tionghoa
Budi Susanto S.J. dalam bukunya, Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia (2003), mengungkapkan, tradisi urban dan ”alienasi’’ masyarakat etnis Tionghoa berpengaruh pada kemandirian generasi muda Tionghoa. Hal ini melahirkan generasi Tionghoa Indonesia yang berorientasi global dan berfokus pada manajemen bisnis. Tak heran jika kemudian ekonomi di Indonesia ”dikuasai’’ oleh warga etnis Tionghoa.
Di sisi lain, masyarakat pesantren menguasai dinamika politik di Indonesia, Clifford Geertz (1983) mengakui eksistensi kaum santri dalam perebutan pengaruh politik di Indonesia yang berlangsung sejak berabad silam. Tak heran jika dinamika politik di Indonesia selalu berkutat pada isu agama. Bahkan, berbagai kebijakan politik pemerintahan seakan tidak sah tanpa legitimasi agama, khususnya Islam.
Ibarat minyak dengan air, kekuatan politik santri dengan kekuatan ekonomi Tionghoa saat ini terkesan sulit disatukan. Akibat minimnya komunikasi dan upaya saling memahami, timbul perasaan saling curiga. Dominasi santri di sejumlah daerah, seperti Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Pandeglang, menimbulkan sentimen yang sangat kental terhadap etnis Tionghoa sehingga menolak kehadiran pedagang maupun pengusaha etnis Tionghoa untuk berinvestasi dan menjalankan bisnisnya di daerah tersebut.
Padahal, sejarah mencatat, kekuatan manajerial bisnis etnis Tionghoa, yang dipadukan dengan kekuatan sosial politik kaum santri, telah melahirkan sejumlah Kesultanan Islam Nusantara yang disegani dunia. Kesultanan Demak dan Cirebon contohnya. Tentang potensi perpaduan politik santri dengan manajemen ekonomi Tionghoa ini, Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah merintis jalan yang cukup maju. Pendekatan budaya dan kebijakan politik Gus Dur berimbas pada optimalisasi peran masyarakat Tionghoa di sektor pembangunan di Indonesia. Diplomasi Indonesia dengan Tiongkok pun berjalan positif.
Sayangnya, upaya membenturkan Indonesia vs Tiongkok kembali marak pada Pikada DKI 2017, yang memunculkan konflik berlatar isu etnis sehingga memengaruhi stabilitas keamanan nasional. Kondisi sosial politik yang tidak stabil tentu berpengaruh pada eksistensi ekonomi masyarakat Tionghoa.
Dalam kondisi kontraproduktif itu, pemerintah Indonesia sepatutnya bertindak cerdik untuk meretas kembali jalan yang ditempuh Gus Dur, yang ”mengawinkan” kembali potensi ekonomi masyarakat Tionghoa dengan potensi politik kaum santri. (*)
(*Mahasiswa S-3 Program Studi MSDM Universitas Negeri Jakarta, ketua PP GP Ansor)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!