Jamsoskes Nunggak, Sulit Integrasi

234

SUMSEL – Program asuransi kesehatan di sejumlah Rumah Sakit (RS) masih menyisakan banyak persoalan. Terutama soal tunggakan klaim peserta yang belum juga diselesaikan. Ironisnya, paling bermasalah program Jamsoskes milik pemerintah daerah (pemda).
“Tunggakan Jamsoskes mencapai Rp47 miliar pada 2016 lalu. Setelah koordinasi dengan pemda, klaim baru bisa dibayar pakai APBD-P 2017 nanti,” ungkap Direktur Utama (Dirut) RS Dr Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, dr Mohammad Syahril SpP MPH, kemarin. “Khusus 2017 Maret-April, yang belum dibayar sekitar Rp17 miliar,” tambahnya lagi.
Berbeda dengan BPJS Kesehatan, sejauh ini klaim pembayaran cukup lancar. “Hanya ada klaim pending 2015 yang belum dibayar Rp535,6 juta dengan 45 berkas. Lalu, Rp6,32 miliar 2016 dengan 569 berkas,” sebutnya.
Diakuinya, klaim bisa pending karena BPJS Kesehatan belum menyelesaikan pembayaran. Setelah verifikasi ada syarat kurang atau tidak sesuai prosedur. “Ini yang perlu kami selesaikan bersama dengan BPJS,” bebernya.
Sementara, untuk tagihan klaim BPJS tahun 2017, hanya bulan April Rp35 miliar. “Kalau yang ini sedang diproses,” bebernya. Rata-rata kunjungan peserta BPJS Kesehatan ke RSMH per hari mencapai 600 pasien.
Tak hanya di RSMH, di RSUD Talang Ubi Pendopo, PALI pun senasib. Direktur dr Tri Fitrianti mengaku tak bisa berbuat apa-apa soal tunggakan Jamsoskes Pemkab PALI. “Tunggakannya capai Rp1 miliar, sejak 2016 lalu,” ujarnya. Pihaknya berharap Pemkab PALI bisa segera menuntaskannya. “Walaupun ada tunggakan, tak menghalangi kami untuk melayani peserta Jamsoskes berobat di RSUD ini,” sebutnya.
Direktur RSUD Ogan Ilir, drg Hj Irma Novianty Mkes, menerangkan, di rumah sakitnya sampai saat ini tidak ada tunggakan klaim yang belum dibayar BPJS. “Tapi untuk Jamsoskes, silakan tanya ke Dinkes,” pintanya.
Direktur RS OKU Timur, dr Sugihartono, mengatakan tak ada tunggakan klaim BPJS. “Pembayaran rutin oleh pihak BPJS Kesehatan, contoh klaim April dibayar Mei, sesuai pengajuan. Biasanya cepat dicairkan,” ucapnya.
Kepala Dinkes Banyuasin, dr Masagus M Hakim Mkes, menjelaskan, tidak ada permasalahan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. “Kita ada evaluasi setiap bulannya,” ujarnya.
Sementara, terkait satu pintu layanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, ke depan setiap karyawan harus melampirkan kedua hal itu. Jadi nanti otomatis terdaftar saat perusahaan urus izin.
Kepala Dinkes Prabumulih, dr Happy Tejo, meyakini peleburan Jamsoskes ke BPJS Kesehatan justru berdampak positif. Sebab, kata dia, program JKN-KIS itu lebih mudah diperhitungkan. “Perhitungan anggaran Jamsoskes tidak bisa dipastikan. Contohnya 2015 lalu, anggaran disediakan untuk klaim Jamsoskes Rp1,7 miliar, sementara klaim yang masuk justru mencapai Rp8 miliar, jadi kami pun terutang,” bebernya.
Walau begitu, tak serta merta Jamsoskes bisa dilebur penuh. “Kalau kita masih mempersiapkan proses integrasi. Karena anggaran minim, ya terpaksa bertahap. Prioritas masyarakat di bawah garis kemiskinan didaftarkan,” pungkasnya. Perhitungan pemda, butuh Rp11 miliar per tahun untuk integrasi tersebut.
Kasi Rujukan Dinkes Sumsel, M Ifan Fahriansyah, menyebut klaim Jamsoskes ke RS 2017 sudah dibayar sesuai pengajuan. “Tapi pengajuan belum tentu sama dengan rekomendasi pembayaran yang disampaikan ke BPKAD. Karena ada proses verifikasi berapa yang layak dan tidak layar untuk dibayar,” tuturnya. Dia mengklaim Pemda Sumsel tak memiliki utang iuran BPJS pegawai.
(Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Joko Imam Sentosa, menambahkan program Jamsoskes tetap berjalan sembari pihaknya menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk integrasi ke JKN-KIS. Di antaranya persyaratan mulai dari dana, administrasi, dan lainnya. “Pasti gabung, sebab itu perintah undang-undang, tapi ‘kan ada hal yang perlu dipersiapkan,” tukasnya. Terkait BPJS satu pintu, aturan baru ini sangat baik dengan begitu para pekerja mendapatkan jaminan dari perusahaan.
Kepala Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Palembang, Diah Sopiah, menerangkan pembayaran klaim ke RS sejauh ini tanpa masalah. Total klaim RS mencapai Rp70 miliar per bulan yang dibayar ke 29 RS yang bekerja sama di wilayah Palembang, OI, OKI, Banyuasin, dan Muba.
“Justru yang terjadi itu tunggakan iuran peserta kita,” terangnya. Terhitung Januari-April 2017 tunggakan itu mencapai Rp50 miliar, tapi tentu penagihan digencarkan. Lalu bagaimana iuran pegawai dan warga yang diasuransikan pemda ke BPJS? Diah menyebut kalau itu clear. Hingga 5 Mei 2017, peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan wilayahnya telah mencapai 3.452.270 orang. “Potensi peserta baru masih cukup besar, sebab penduduk yang ter-cover BPJS di wilayah kami itu baru sekitar 50 persen,” ulasnya.
Nah, salah satu upaya memperluas cakupan peserta, pihaknya mengapresiasi kerja sama satu pintu terpusat dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta dari pekerja penerima upah (PPU). Karena otomatis karyawan terdaftar di dua jaminan BPJS ini saat badan usaha mengurus perizinan di pemda. “Kami juga tengah menyasar badan usaha mikro,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Pemasaran BPJS Kesehatan Palembang, R Candra Budiman, menambahkan pembayaran klaim sesuai ketentuan dan tak pernah telat bayar. “Klaim satu bulan pelayanan sebelumnya biasanya sudah ditagihkan ke BPJS. Kami selesaikan bulan berikutnya, paling lambat 15 hari setelah pengajuan klaim,” terangnya. Contoh, klaim Agustus lalu dibayar September.
Jika pemda di Sumsel klaim tanpa utang iuran, secara nasional justru tunggakan iuran pegawai dan Jamkesda warganya mencapai Rp1,35 triliun. Terdiri dari tunggakan iuran wajib pada 2016-2017 Rp509 miliar dan utang kontijensi saat operasional PT ASKES sebelumnya, sekitar Rp847 miliar. “Ini masih dinamis. Besaran tersebut per 31 Maret 2017. Sekarang sudah Mei, ada tambahan dan pelunasan juga,” tutur Direktur Bidang Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar-Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi.
Ada berbagai alasan yang digunakan pemda untuk berkelit pada kewajibannya. Mulai dari keadaan keuangan, manajemen ketidaktahuan, hingga perubahan kepala daerah. Diakui Bayu, hingga kini komitmen pemda untuk bidang kesehatan memang masih rendah. Belum semua pemda melaksanakan amanat UU No 36/2009 tentang Kesehatan, yang mengharuskan alokasi dana kesehatan sebesar 10 persen dari APBD. Malah, ada juga pemda yang nekat memberikan pengobatan gratis seluruh warganya tanpa ada alokasi dana untuk program tersebut. “Puskesmas tidak bisa nagih karena tidak ada alokasinya, jadi piutang pemda akhirnya. Operasional puskesmas akhirnya hanya memanfaatkan dana BPJS Kesehatan. Kan kurang optimal,” jelasnya. (uni/wly/ebi/sid/qda/sal/kos/fad/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!