Jika Tak Ada Laporan ke MK, KPU Sumsel Segera Tetapkan Gubernur Terpilih

H Aspahani, SE, Ak, MM, CA. Foto: Kris Samiaji/Sumeks

Rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan oleh KPUD Sumsel, rampung. Pasangan calon Herman Deru-Mawardi Yahya unggul dari ketiga paslon lain. Jika kemudian ada pihak yang merasa keberatan dan menuntut pemungutan suara ulang (PSU), kata Ketua KPUD Provinsi Sumsel, H Aspahani, SE, Ak, MM, CA, silakan mengisi form keberatan. “Nanti akan kami masukkan ke berita acara. Atau silakan juga melaporkan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada sengketa setelah penetapan hasil pleno ini.

Menurut Aspahani, KPU hanya melaksanakan sesuai tahapan yang sudah seharusnya dijalankan. Apalagi, pleno tak dapat ditunda. Kecuali, ada rekomendasi Bawaslu terkait penundaan tersebut. “Sampai penetapan hasil Pilgub Sumsel, belum ada rekomendasi Bawaslu meminta menunda rapat pleno rekapitulasi,” jelasnya.

Meski memang, kata Aspahani, sempat ada koreksi DPT (daftar pemilih tetap). Awalnya, ada selisih jumlah DPT keseluruhan hasil rekap dengan Sidalih, setelah dicek ternyata kesalahannya ada di DPT Empat Lawang dan Mura dengan selisih sekitar seribu suara. DPT yang ditetapkan 5.656.633 suara, tapi DPT hasil perekapan sekarang 5.654.411 suara.

Rapat pleno rekapitulasi, Minggu malam (8/7) memang sempat diskor. Dari pukul 16.00 hingga 20.00 WIB. Menurut Aspahani, itu terjadi karena ada dua versi. Kesalahan terjadi di tingkat KPPS, ada yang melihat DPT berdasarkan aplikasi Sidalih, dan ada yang melihat pada saat proses menghitung disesuaikan di TPS.

“Secara administrasi harus dipertanggungjawabkan lebih rinci kabupaten/kota, dan akan kita tuangkan di form DC2-KWK. Kita catat sebagai kejadian khusus dan akan ditindak lebih lanjut sesuai rekomendasi dari Bawaslu,” katanya

Dikatakan, pihaknya tetap akan mengacu jumlah DPT. “Sekarang sudah kita koreksi sudah clear, dan masalah itu pun tak mengubah hasil dari rekapitulasi suara Pilgub Sumsel,” ujarnya. Untuk penetapan, pihaknya menunggu apakah selanjutnya ada laporan dari paslon yang tidak puas masuk ke ranah MK, 3 hari setelah penetapan hasil pleno. “Batas akhir gugatan 3 hari,” pungkasnya. Jika tidak ada laporan ke MK, maka KPU akan segera memproses penetapan gubernur-wakil gubernur terpilih. (cj15/kms/afi/fad/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!