Kader Wajib Taati Putusan PTUN

Ketua DPD Partai Hanura Sumsel kubu Daryatmo-Sudding, H Mularis Djahri SH

PALEMBANG- Pascakeluarnya putusan sela dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa atas surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak AsasI manusia (Kemenkumham) No. M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 milik Oesman Sapta Odang tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP
Partai Hanura masa bakti 2015-2020 yang mengabulkan gugatan dari kubu ketua Umum Daryatmo.

Karena itu, atas keluarnya putusan tersebut, mengakibatkan SK Menkumham yang ditandatangani oleh Yasonna Lauly dan dimiliki oleh OSO tidak berlaku lagi dan harus kembali ke SK yang lama yakni Ketum DPP Partai Hanura dan Sekjen, Sarifuddin Sudding.

“ Dari sini sudah jelas, bahwasanya putusan majelis hakim PTUN ini menyatakan SK yang dimiliki oleh OSO tidak berlaku lagi. Sehingga mengharuskan kembali pada SK lama dengan kepengurusan OSO-Sudding sebagai Ketum dan Sekjen DPP Partai Hanura,” kata Kuasa hukum DPP Partai Hanura kubu Daryatmo-Sudding, Ahmad Yani, Selasa (20/3).

Karena itu, dari putusan sela ini, diharapkan semua permasalahan dan konflik yang terjadi di partai Hanura bisa dihentikan. Termasuk dengan pemecatan, PAW dan juga penyitaan aset kantor Hanura di daerah bisa dihentikan.

“ Semua harus kembali dan kerjasama membangun dan membesarkan Partai Hanura,” bebernya. (afi)

Baca selengkapnya di harian Sumatera Ekspres Rabu (21/3). 

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!