Kasus Korupsi Mangkrak, Kerugian Negara Berlipat

JAKARTA – Kasus korupsi yang mangkrak ternyata begitu merugikan negara. Pasalnya, uang hasil korupsi yang seharusnya bisa disita melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU) belum bisa dilakukan. Akhirnya, uang negara tersebut belum jelas statusnya.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, kasus korupsi seharusnya ditangani dengan cepat, tujuannya bukan hanya untuk menghukum pelakunya. Namun, juga untuk bisa secepatnya mengembalikan kerugian negara. “Masalahnya, ternyata banyak kasus yang mangkrak,” ungkapnya.
Misalnya, di Bareskrim ada kasus kondensat yang kerugian negaranya melebihi Rp30 triliun. Bila uang negara itu bisa dikembalikan, maka seharusnya pemerintah bisa membangun dengan uang tersebut. “Ya, kalau uang sebesar itu bisa digunakan untuk membangun waduk lebih dari 10,” tuturnya.
Kasus dugaan korupsi kondensat, lanjutnya, sudah mangkrak selama 2 tahun. Hal itu dikarenakan penyidik Bareskrim yang mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melimpahkan tahap dua tidak direspon. “Saya konfirmasi ke penyidik itu masalahnya,” ujarnya.
Padahal, seharusnya regulasinya adalah penyidik melimpahkan tanpa perlu memberikan surat menyurat. “Limpahkan, lalu bergantung jaksa, apakah diterima atau tidak. Kalau tidak, jelas nanti jaksanya yang tidak merespon,” paparnya.
Dengan lamanya penanganan kasus korupsi, akhirnya kerugian negara menjadi berlipat. Pertama, karena uang negara dikorupsi dan kedua karena lambatnya penanganan kasus tersebut. Dia mengatakan, penegak hukum tentunya perlu untuk memahami hal tersebut. “Bagaimana menegakkan hukum agar tidak menimbulkan kerugian lainnya,” terangnya.
Dia menjelaskan, khusus untuk kasus kondensat, rencananya MAKI akan kembali melakukan gugatan praperadilan. Gugatan keempat kalinya ini ditempuh karena kasus tersebut tidak juga bergerak. “Memang masalahnya ada pada salah satu tersangka yang masih di luar negeri yakni, Honggo Wendratmo, namun harusnya tidak menghentikan kasus tersebut,” jelasnya.
Langkah lainnya juga akan menggugat Bareskrim ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Sebab, ada kerugian negara yang berlipat akibat kasus yang mangkrak. “Sedang saya jajaki untuk gugat PTUN tersebut,” ungkapnya.
Sebelumnya, kasus dugaan korupsi kondensat dengan tersangka Honggo, R. Priyono dan Djoko Harsono akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun, entah mengapa saat Priyono dan Djoko sudah tiba di Bareskrim, mereka kemudian diminta kembali pulang. (idr)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!