Kekerasan Anak Masih Tinggi

LINDUNGI ANAK: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yambise bersama istri Gubernur Sumsel, Eliza Alex, saat di acara Hari Anak Nasional tingkat Sumsel.

PALEMBANG – Ratusan anak tampak malu-malu saat akan berfoto bareng beberapa aksi cosplay di halaman Kantor Gubernur Sumsel, kemarin (3/8). Mulai dari Spiderman, Iron Man, Naruto, Joker, dan lainnya. Setelah dibujuk, akhirnya mereka mau bergaya di samping pemain cosplay dalam rangka peringatan Hari Anak Nasionak (HAN) Provinsi Sumsel.
Suasana makin meriah saat anak-anak itu diajak menyanyi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yambise. Mereka bernyanyi Balonku Ada Lima, Pelangi-Pelangi, dan lagu anak lainnya. Suasana terasa begitu gembira.
Pada sambutannya, Yohana Yambise mengatakan, anak merupakan aset bagi orang tua dan negara. Karena anak merupakan investasi bangsa untuk membangun negara. Mengingat, ada 80 juta anak seluruh Indonesia. Untuk menciptakan generasi penerus bangsa, maka hak-hak anak harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara melalui UUD dan UU Perlindungan Anak. “Jadi jangan main-main lagi dengan melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Hukumanya sangat berat,” katanya, kemarin.
Yohana pun berpesan agar pada peringatan Hari Anak Nasional ini semakin peduli dan melindungi. Karena ternyata, banyak kekerasan yang terjadi dari keluarga. “Dari laporan Pemprov Sumsel, kekerasan terhadap anak menurun ini harus terus dipertahankan,” ucapnya. Namun kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi, mulai dari anak yang berada di keluarga yang broken home, penelantaran anak, dan lainnya.
Bahkan, kata dia, kekerasan dimulai dari fisik dan bully. Bahkan, anak kerap menjadi sasaran utama bagi predator seksual. ”Pencabulan atau seksual terhadap anak masih terbanyak. Belum lagi bullying dan kekerasan fisik lain,” ujarnya.
Makanya, lanjut dia, sangat penting melindungi anak. Menteri Yohana juga minta melibatkan seluruh instansi terkait agar dapat memutus mata rantai kekerasan. “Jika seseorang mejadi korban, ke depan dirinya pun sangat berpeluang untuk menjadi pelaku, ini yang harus dihindari,” tegasnya.
Yohana menegaskan, suatu negara belum bisa dikatakan maju jika kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi. Anak harus dipenuhi hak-hak nya. Salah satunya menciptakan sesuatu yang menyenangkan dan gembira, kreatif, dan lainnya. Seperti hak bersekolah, bermain, berkreatif, dan hak-hak lainnya telah dijamin pemerintah. “Saya minta kepada guru-guru, hentikan kekerasan terhadap anak. Sejak usia PAUD ini, kita berikan pendidikan untuk memulai memutus rantai kekerasan terhadap anak,” kata dia.
Yohana menilai, tingkat kekerasan pada perempuan dan anak masih tinggi. Makanya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak fokus pada beberapa program. Yakni penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi bagi kaum perempuan. “Ini seperti fenomena gunung es, terselubung di keluarga. Karenanya sulit dipantau. Tapi dengan melibatkan semua pihak, termasuk keluarga yang dapat melindungi anak-anak,” jelasnya.
Terpisah, Direktur eksekutif WCC Palembang, Yeni Roslaini Izi menambahkan, kekerasan terhadap anak di Sumsel saat ini masih cukup memprihatinkan. Apalagi untuk pemenuhan hak-hak anak yang belum bisa dilakukan. Seperti hak hidup aman, mendapatkan pendidikan, kenyamanan, bermain dan lainnya. “Ketika hak-hak mereka belum bisa dipenuhi, maka kekerasan terhadap anak masih sangat memprihatinkan,” ucapnya. Apalagi, ungkap dia, masih tingginya kekerasan terhadap anak ini lantaran belum ada efek jera. Sebab sanksi diterima pelaku sangat ringan, ekonomi, termasuk media sosial hingga media cetak.
Lebih memprihatinkan, masih kata dia, kejahatan tidak hanya dilakukan orang dewasa, tetapi juga anak kecil dengan tingkat kejahatan yang tidak lazim, bahkan diluar nalar. “Ya, lebih ekstrim,” ucapnya. Kejahatan ini pula terjadi hampir merata di seluruh daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi Perlinduangan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang, Syukri SAg mengungkapkan, untuk data anak yang menjadi pelaku pencabulan tidak ada. Tetapi ada anak yang menjadi korban pencabulan. “Hingga saat ini baru satu laporan masuk,” katanya, kemarin. Begitupun anak yang terlibat tindak pidana ada satu kasus.
Tetapi, ungkap dia, mungkin banyak korban melapor langsung ke Polresta. ”Kalau ada laporan, kami langsung melakukan pendampingan, baik melalui jalur mediasi maupun jalur hukum,” imbuhnya.
Sebenarnya, ungkap dia, saat ini banyak laporan masuk mengenai kasus perebutan hak asuh. Sejak dirinya menjabat sebagai Ketua KPAID, sekitar 20 laporan yang masuk. “Sebagian besar karena perceraian orangtuanya,” katanya. (yun/uni/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!