Kemenkes Gandeng Saber Pungli dan KPK

649

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) geram mendengar kabar suap dalam proses pengangkatan bidan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS. Sekjen Kemenkes Untung Seseno Suterjo mengatakan, mereka menggandeng Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawalnya.
Pungli atau suap bernilai ratusan juta rupiah dalam proses pengangkatan PTT menjadi CPNS bukan isapan jempol. Awal Maret lalu jajaran Polres Labuhanbatu, Sumatera Utara, menangkap oknum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berinisial AHN. Dia ditangkap dengan dugaan memalak bidan PTT yang akan diangkat menjadi CPNS. Saat ditangkap polisi mengamankan uang Rp133,9 juta dan ijazah bidan atas nama Ifroh Hayati.
Untung menjelaskan bidan PTT maupun organisasi profesi bidan harus proaktif melaporkan setiap ada pungutan liar pengangkatan CPNS eks bidan PTT. Dia menegaskan bahwa proses pengangkatan bidan PTT menjadi CPNS baru tidak dipungut biaya. “Kita sudah sosialisasi di banyak media, seperti di website, bahwa tidak ada biaya,” tandasnya.
Menurut Untung, Kemenkes memahami bahwa proses pengangkatan eks bidan PTT menjadi CPNS itu banyak yang bermain di dalamnya. Sehingga keberadaan tim saber pungli bahkan KPK sangat efektif untuk menegakkan transparansi.
Dia menegaskan Kemenkes dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah memiliki Salinan daftar nama bidan PTT yang berhak diangkat jadi CPNS. Sehingga bisa menekan potensi penggantian atau penyusupan nama baru. “Jadi tidak mungkin bisa memasukkan nama baru,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi IX (bidan kesehatan) Saleh Partaonan Daulay mengatakan tidak ada alasan bagi pemda untuk mengulur-ulur pengajuan pemberkasan CPNS. Saleh mengatakan proses pemberkasan NIP tidak dipungut biaya. “Kalau ada yang beralasan untuk biaya pengurusan pemberkasan, itu jelas pungli,” tegas politisi PAN itu.
Saleh mengatakan proses pemberkasan oleh Badan Kepegawaian Dearah (BKD) tidak dipungut biaya. Sebab urusan pemberkasan pegawai itu sudah tugas sehari-hari BKD. Dia berharap para bidan PTT yang ditarik uang pungli supaya melapor ke polisi atau DPR.
Diberitakan sebelumnya, proses pengangkatan dari PTT menjadi CPNS harusnya rampung Maret lalu. Namun, hingga sekarang baru sedikit pemda yang mengusulkan pemberkasan nomor induk kepegawaian (NIP).
Ketua Forum Bidan Desa Lilik Dian Ekasari mengungkapkan, di antara pemda yang belum mengusulkan yakni Kabupaten Tanggamus (Lampung), Kabupaten Serang, Kulon Progo, Sleman, Bantul, Musi Banyuasin, dan Jepara. Padahal 37.090 orang bidan eks PTT yang bakal diangkat menjadi CPNS tersebar di 475 kabupaten/dan kota.
Ada dugaan lambatnya pemberkasan NIP para mantan bidan PTT itu dikarenakan permainan mafia pegawai negeri. Informasinya, oknum pegawai pemda meminta uang tebusan Rp25-60 juta/orang supaya nama yang bersangkutan bisa diusulkan ke BKN untuk mendapatkan NIP CPNS. Secara keseluruhan ada 37.090 bidan PTT yang sudah lulus seleksi di Kemenkes. Kemudian mereka diusulkan menjad bidan CPNS.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muba, dr H Taufik Rusydi Mkes, membantah adanya penyuapan dalam pengangkatan 77 PTT bidan menjadi CPNS di Kabupaten Muba. “Kenapa pelantikan PTT cepat di Kabupaten Muba? Ini karena kita telah mengusulkan pengangkatan PTT bidan sejak tahun lalu.”
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muba, Sunaryo SSTP MM, menambahkan, pihaknya telah melakukan pelantikan 77 PTT bidan menjadi CPNS. Tercepat di Sumsel. Tujuannya, mencengah dan mengantisipasi aksi penyuapan dlam pengangkatan PTT bidan yang ada.
Sunaryo meminta bantuan seluruh pihak memberikan informasi dan membongkar aksi suap dalam pengangkatan PTT bidan menjadi CPNS di Muba. “Kita akan ikut menyelidiki aliran suap yang terendus ini.”
(Plt) Sekda Muba, Drs H Apriyadi MSi, berkomitmen, pihaknya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pihak. Meliputi bidang PTT, penengak hukum serta LSM, atas permasalahan suap pengangkatan PTT bidan yang ada.
“Kalau terbukti melakukan suap, PTT bidan akan dibatalkan pengangkatan CPNS. Kita lihat saja nanti,” jelasnya. Ditanya para PTT menjadi korban? Sekda meminta PTT laporkan bila dimintai oknum sejumlah uang. “Laporkan kepada Kepala BKPSDM, Sekda serta Pj Bupati,” tandasnya.
Terpisah, Kadinkes Banyuasin dr Masagus M Hakim MKes mengatakan untuk bidan PTT yang diangkat menjadi CPNS ada sekitar 80 orang. “Kita jamin tak ada pungli. Kalau ada laporkan.”
Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Gede Putra Suastika SH MSi mengaku, data pemberkasan pengangkatan tenaga medis PTT sudah masuk sejak beberapa waktu lalu. “Sudah masuk,” ujarnya.
Namun Gede mengaku, untuk detailnya dia lupa. Tapi yang jelas, untuk seluruh PTT yang berasal dari Sumsel sudah ada yang masuk. “Detailnya saya tidak pegang datang. Tapi sudah ada yang masuk dan secara bertahap.” (byu/yun/yud/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!