Keputusan UKT di Rektor

MAKASSAR – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir, akhirnya angkat bicara tentang polemik uang kuliah tunggal (UKT) semester IX. Termasuk yang terjadi di Universitas Sriwijaya (Unsri).
Katanya, ada prosedur yang harus diikuti untuk bisa melakukan penurunan UKT. Tidak bisa dilakukan secara sepihak seperti oleh beberapa kampus di Sumatera. “Kok tiba-tiba ada UKT yang diturunkan, baru kali ini ada seperti itu,” ujarnya kepada Fajar (Jawa Pos Group) di area galangan kapal PT IKI, kemarin (8/8).
Untuk mahasiswa dari golongan keluarga mampu, Nasir menegaskan tidak boleh ada keringanan. Beda dengan mahasiswa dari keluarga yang tergolong kurang mampu dari sisi finansial. Dimungkinkan ada pengecualian.
“Masak harus dipaksakan kalau memang mahasiswa itu tidak mampu. Saya serahkan ke rektor untuk teknisnya. Silakan ambil keputusan,” tandas Nasir. Pernyataan menteri ini merupakan penjabaran umum dari isi pasal 6 Permenristekdikti No 39/2017.
Pada ayat 1 disebutkan, pemimpin PTN dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat dua hal. Poin (a) ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya. Poin (b) pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya.
Sedang pada ayat 2, ketentuan mengenai penetapan ulang pemberlakuan UKT sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur oleh pemimpin PTN. Dengan penjelasan menteri dan pasal 6 itu, jelas bahwa penurunan UKT tidak bisa dilakukan secara massal. Ada syarat bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan keringanan.
Dan Kemenristekdikti sudah menyerahkan pengambilan keputusan soal itu kepada rektor masing-masing perguruan tinggi. Termasuk untuk polemik UKT di Unsri. Kendati begitu, menteri tetap menunggu laporan resmi terkait polemik UKT mahasiswa semester IX ini.
Kondisi di beberapa kampus yang bergejolak belum dia dapatkan informasi detilnya. Nasir juga mengungkapkan keheranannya dengan tuntutan meminta pengurangan UKT dari para mahasiswa.
“Mahasiswa ini kan sebenarnya masih menggunakan fasilitas kampus, tapi kok menuntut penurunan UKT,” cetusnya. Dia juga menyayangkan adanya oknum mahasiswa yang menyikapi polemik UKT ini terlalu berlebihan. Apalagi sampai memprovokasi untuk merusak atau membakar fasilitas kampus seperti yang terjadi di Unsri.
“Itu bukan urusan kementerian lagi. Sudah bergeser ke perbuatan melawan hukum. Tentu ada mekanismenya sendiri,” tegas Nasir. Kepada koran ini malam minggu lalu, Rektor Unsri Prof Dr Ir Anis Saggaff MSCE menyatakan kalau persoalan UKT semester IX di Unsri telah dilaporkannya kepada Menristekdikti.
Karena sebagai PTN badan layanan umum (BLU), segala sesuatu harus dikoordinasikan ke Kemenristekdikti. Termasuk soal UKT yang kewenangannya memang ada pada Menkeu dan Menristekdikti. Rektorat tidak bisa mengambil kebijakan seenaknya sendiri. “Semua harus dikoordinasikan ke Menristekdikti. Arahan menteri, akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, dari hasil pendataan diketahui masih banyak mahasiswa Unsri yang harus mengikuti perkuliahan semester IX. Mereka tersebar di 10 fakultas. “Hasil pendataan mahasiswa angkatan 2013 atau yang sekarang masuk semester IX jumlahnya mencapai 4.700 orang,” ujar Kabag Keuangan Unsri, Fatul Hartama, kemarin.
Dari jumlah tersebut, diperkirakan separuhnya belum melunasi pembayaran UKT. Baik mahasiswa Bidikmisi maupun non Bidikmisi. “Dengan toleransi perpanjangan waktu seminggu ke depan, kami yakin para mahasiswa semester IX yang belum membayar UKT dapat segera melunasinya,’’ imbuh dia.
Diakuinya, jadwal akademik pembayaran UKT mahasiswa Unsri telah berakhir 7 Agustus lalu. Namun, dari hasil pertemuan yang dimediasi DPRD Sumsel dua hari lalu, dicapai kesepakatan untuk memberikan toleransi waktu satu minggu lagi bagi mahasiswa semester IX ke atas untuk melakukan pembayaran.
Mahasiswa yang belum mampu bayar karena dari keluarga kurang mampu dapat mengajukan permohonan penurunan UKT kepada rektor. Begitu pula mahasiswa yang punya persoalan keluarga sehingga dipandang tak akan mampu membayar biaya kuliah sesuai dengan klasifikasi UKT yang telah ditetapkan, boleh mengajukan keringanan.
“Tapi tidak serta merta pengajuan itu bisa dipenuhi. Akan ada tim verifikasi yang turun untuk mengecek kelayakan,” jelasnya. Dengan begitu, 14 Agustus jadi batas akhir toleransi pembayaran UKT.
Pada 15 Agustus, perwakilan DPRD Sumsel dan mahasiswa akan menyampaikan aspirasi penurunan UKT semester IX sebesar 50 persen ke Menristekdikti.
Sementara itu, Wakil Rektor II Unsri, Muchtaruddin SE Ak MSi mengakui, ada separuh mahasiswa Unsri semester IX belum melunasi UKT. “Memang benar begitu. Tapi dalam dua hari terakhir, ada sekitar 800 mahasiswa yang mulai melunasi UKT,” jelasnya.
Ia berharap, dengan tenggat waktu hingga 14 Agustus nanti, semua mahasiswa sudah melunasi UKT mereka. Sedang untuk pengurangan 50 persen seperti yang dituntut para mahasiswa semester IX, menurutnya akan tergantung hasil dari bertemu Menristekdikti nantinya.
“Kalau memang Menristek menyatakan bisa diturunkan, maka mahasiswa semester IX yang sudah bayar UKT full, akan dikembalikan sebagian uangnya,” tandas dia sembari menegaskan kalau kebijakan penurunan UKT ini kewenangan Menristekdikti, bukan rektor.
Dikatakan Muchtaruddin, kebanyakan mahasiswa semester IX tinggal menyelesaikan skripsi. Yang mengikuti mata kuliah bisa dihitung dengan jari. “Seyogianya, meski tidak mengikuti mata kuliah atau sedang menyelesaikan skripsi, UKT tetap bayar,” tukas Muchtaruddin.

Baca Juga :  Organisasi Ekstra Kembali Masuk Kampus

Unila Ringankan UKT
Sebelum polemik UKT semester IX di Unsri, masalah ini rupanya juga terjadi di Universitas Lampung (Unila). Rektor Unila Prof Hasriadi Mat Akin akhirnya memberikan keringanan biaya bagi mahasiswa semester 6-12. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 864/UN26/KU/2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan, dan Sanksi bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana (S1), dan Pascasarjana (S2 dan S3) Unila terkait pembayaran UKT atau uang kuliah mahasiswa.
Keputusan tersebut, pertama, keringanan 40 persen bagi mahasiswa program Diploma yang telah menempuh minimal semester 6-8 dan sedang menyusun tugas akhir. Kedua, keringanan 25 persen bagi mahasiswa yang telah menempuh minimal semester 8-12, dan telah dinyatakan lulus ujian seminar proposal. Ketiga, keringanan 50 persen bagi mahasiswa yang telah menempuh minimal semester 8-12 dan telah dinyatakan lulus ujian seminar hasil.
Kemudian, keringanan sebesar 25 persen bagi mahasiswa S2 dan S3 yang telah dinyatakan lulus ujian seminar hasil. Juga keringanan 50 persen bagi mahasiswa program S2 dan S3 yang telah dinyatakan lulus ujian seminar akhir (komprehensif). Pembebasan UKT dapat diberikan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana (S1), dan S2 serta S3 Unila jika mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan penyusunan tugas akhir.
Pengajuan keringanan UKT, dilakukan sekurang-kurangnya tujuh hari sejak berakhirnya jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan. Presiden BEM Unila Herwin Saputra mengatakan, SK tersebut dikeluarkan rektor 28 Juli lalu. Menurutnya, keputusan yang telah diambil rektor tersebut merupakan hasil terbaik dari apa yang mereka perjuangkan selama dua bulan terakhir.
“Saya tidak bisa mengatakan masalah UKT ini sudah terselesaikan, namun dengan SK ini menurut saya merupakan hasil terbaik dari usaha kami,” tandasnya. BEM Unila masih akan terus mengkaji. Katanya, jika memang ada peluang untuk mendapatkan hasil lain yang lebih baik, pihaknya akan tetap berusaha mendapatkan itu.( fik/sid/ega/c1/rim/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!