Kewajiban Berpolitik Bagi Umat Islam

Dr Nazarudin Rahman

Oleh: Dr. Nazarudin Rahman

Dosen UIN Raden Fatah Palembang

TAHUN 2018 adalah tahun politik. Ada juga yang mengatakannya dengan tahun demokrasi. Di tahun ini digelar pesta politik yaitu Pilkada serentak di 171 daerah (17 Propinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten). Pilkada serentak ini menjadi lebih penting untuk diperbincangkan karena Pilkada 2018 akan menjadi tolok ukur, ada juga yang menyebutnya sebagai barometer bagi para kontestan yang akan bertarung di Pileg dan Pilpres.
2018 akan menjadi tahun yang panas. Panas karena akan terjadi adu strategi dari masing-masing calon pemimpin daerah dan Partai Politik itu sendiri. Akan terjadi saling menjelekkan, saling sikut, bahkan saling jegal kawan seiring dan menggunting dalam lipatan. Mungkin ada di sebagian masyarakat yang sampai putus tali silaturahmi karena berbeda pilihan atau retak hubungan persaudaraan hanya kareba berbeda partai.
Panasnya suhu politik semakin tinggi karena pelaksanaan Pilkada serentak berdekatan dengan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Pelaksanaan Pilkada yang berdekatan dengan masa Pemilu 2019 dapat dipastikan membuat partai politik berupaya lebih keras memenangkan calon yang diusung. Tujuannya agar partai politik tersebut bisa melaju mulus dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.
Dalam pesta demokrasi seperti diutarakan di atas hampir bisa dipastikan setiap orang ingin berpartisipasi paling tidak sebagai supporter atau minimal “membincangkannya”. Namun di balik gegap gempitanya pesta tersebut ada sebagian orang yang justru secara sengaja atau tidak untuk keluar atau dengan kata lain bersikap tidak peduli (apatis) dengan alasan bahwa politik itu kotor sedangkan agama adalah wilayah yang sakral. Selanjutnya ada sebagian umat Islam yang mengharamkan politik dan oleh karenanya menolak untuk terjun ke dalam dunia politik.
Jangan memahami politik dari fenomena yang terjadi seperti biasa dirasakan atau dilihat pada setiap pemilihan umum. Jangan merujuk pendapat Barat tentang berpolitik seperti yang diutarakan oleh Loewenstein salah seorang ahli politik Barat yang menyatakan Politic is nicht anderes als der kamps um die Macht (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan). Politik diartikan sebatas pengaturan kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dari politik.
Akibatnya yang terjadi hanyalah kekacauan dan perebutan kekuasaan, bukan untuk mengurusi rakyat. Wajar jika dalam menghadapi Pilkada, Pileg dan Pilpres banyak terjadi kelakuan menghalalkan segala cara dengan melakukan kampanye hitam hingga ke Politik Uang (Money Politics).
Berbeda dengan Islam, definisi politik dari sudut pandang Islam adalah pengaturan urusan-urusan (kepentingan) umat baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan hukum-hukum Islam. Pelakunya bisa negara (khalifah) maupun kelompok atau individu rakyat.
Dalam Islam politik bukanlah sesuatu yang kotor. Imam Mawardi menyatakan “sesungguhnya imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia”. Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama di satu pihak dan di lain pihak sebagai pemimpin politik.
Politik Islam tidak identik dengan rebutan kedudukan dan haus kekuasaan. Dalam bahasa Arab Siyasah itu diambil dari kata “sasa-yasusu-siyasatan” yang berarti memelihara, mengatur dan mengurusi. Pemaknaan politik (siyasat) menurut Imam al-Bujairimi, “memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara membimbing mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”. Dalam hal ini, maka dalam Islam, politik itu sangat diprioritaskan karena tidak bisa dipisahkan dari Islam.
Esensi politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan-urusan rakyat yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam. Adapun hubungan antara politik dan Islam secara tepat digambarkan oleh Imam al-Ghazali: “Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap”.
Referensi lain yang dapat dijadikan rujukan dalam ajang berpolitik yang sehat dan bekal untuk memimpin bangsa antara lain ayat-ayat politik dalam kitab Imam Mawardi yang berjudul Al-Ahkam As-Sulthaniyyah yang dianggap sebagai buku pertama yang disusun khusus tentang pemikiran politik Islam.
Selain dari Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, terdapat beberapa karyanya yang lain tentang politik Islam, seperti: Adab ad-dunya wa ad-din (Tata krama Kehidupan Politik/Duniawi dan Agamawi), Qawanin al-wizarah (Ketentuan-Ketentuan Kewaziran/Kementerian), Siyasah al-mulk (Strategi Kepemimpinan Raja).
Potret dinamika politik dalam kacamata Islam sudah diatur dan dijelaskan sedemikian rupa dan gamblang. Dalam kitab Adab ad-dunya wa ad-din (Tata Krama Kehidupan Politik/Duniawi dan Agamawi) disebutkan etika religius dan etika sosial merupakan salah satu alternatif bagi pembinaan dan pengembangan etika dan moral yang dewasa ini sebagai masalah dekadensi.
Konsep muru’ah yang mengalami islamisasi dapat dijadikan pondasi sebagai benteng merebaknya krisis moral begitu pula dalam politik tanah air ketika pesta demokrasi berlangsung.
Memahami betapa pentingnya mengurusi urusan rakyat/umat agar tetap berjalan sesuai dengan syari’at Islam menjadi salah satu alasan mengapa berpolitik merupakan hal yang sangat penting bagi kaum muslimin bahkan kewajiban bagi umat Islam.
Terlebih lagi ‘memikirkan/memperhatikan urusan umat Islam’ hukumnya fardlu (wajib) sebagaimana Rasulullah bersabda : “Barangsiapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan barangsiapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin)”.
Oleh karena itu setiap saat kaum muslimin harus senantiasa memikirkan urusan umat, termasuk menjaga agar seluruh urusan ini terlaksana sesuai dengan hukum syari’at Islam. Sebab umat Islam telah diperintahkan untuk berhukum (dalam urusan apapun) kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.
Sebagai muslim yang cerdas harusnya kita paham akan pentingnya politik yang dapat dijadikan sebagai landasan munculnya aktivitas gerakan Islam melalui dua arah, yaitu secara kultural dan struktural. Aktivitas gerakan Islam secara kultural akan terfokus pada proses dakwah di suatu negara agar tetap sesuai dengan ajaran Allah SWT, sedangkan secara struktural dapat mempengaruhi dibatalkannya atau direvisinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan membawa kerugian terhadap masyarakat.
Maka dari itu berpolitik itu dihalalkan dan memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan ajaran Islam di suatu negara. Akan tetapi, politik harus memegang teguh beberapa prinsip seperti: mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah, dan menepati janji. Politik harus kokoh dengan prinsip yang benar dan tidak hanyut dengan gaya perpolitikan yang menghalalkan segala cara.
Agama dan politik adalah dua hal yang integral. Semua agama pasti membutuhkan kekuasaan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi umatnya serta memberikan perlindungan kepada pengikut setia yang menyebarkan ajarannya. Karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara, sebab Islam bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individu saja.
Namun, Islam juga mengajarkan bagaimana bentuk kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan umat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan mereka, mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat, serta menjadi pencegah adanya kezholiman oleh penguasa.
Berdasarkan uraian di atas jelaslah hubungan Islam dan politik. Melalaikan diri dari aktivitas politik juga jelas bahayanya bagi kaum Muslim. Dan disinilah letak penting bagi umat Islam mempelajari lebih jauh pemikiran politik Islam. Dan tentu saja setelah itu, terjun langsung dalam masalah politik, tidak hanya diam dan menunggu datangnya pertolongan Allah SWT. (*)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!