Klaim Bidan Ngadat Hampir Setahun

SUMSEL – Hampir setahun ini klaim BPJS Kesehatan untuk para bidan praktik ngadat. Kondisi itu membuat sejumlah bidan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan protes. Bidan Tjikyah SKM MKes yang berpraktik di Jl Ariodillah contohnya. Dia mengaku sejak 2014 lalu sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melayani pasien BPJS. “Nah, sejak November 2016 ini, klaim yang harusnya dibayar oleh BPJS Kesehatan hingga kini nunggak,” ujar perempuan yang juga Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cabang Palembang, kemarin (13/7). Klaim itu atas biaya pengobatan dan persalinan kepada pasien BPJS di tempat praktiknya.
Padahal, dia berkali-kali mengajukan tagihan biaya pengobatan tersebut. “Sejak gabung BPJS 2014 lalu, pembayaran klaim sebenarnya juga tak sepenuhnya lancar. Misalnya setelah tiga bulan pengajuan, klaim baru dibayar. Nah kali ini parah, 8 bulan ngadat,” ujarnya.
Saat ditanya, pihak BPJS Kesehatan beralasan tidak ada tenaga medis di tempat praktiknya (bidan melayani pengobatan sendiri, red). “Padahal tidak mungkin persalinan dilakukan satu orang atau tanpa ada tenaga medis lain yang membantu. Semua yang bertugas di tempat praktik saya itu tenaga medis,” tegasnya.
Menurutnya, hampir semua anggota bidan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mengeluhkan hal ini. “Jadi bukan saya saja. Bahkan beberapa teman menanggung dana klaim hingga ratusan juta karena banyak menerima pasien BPJS,” ujarnya. Dia sendiri klaimnya puluhan juta, karena tak banyak tangani pasien BPJS.
Karena tak kunjung dibayar, hingga saat ini layanan pengobatan dan peralatan ditanggung biaya pribadi. “Saya beli obat itu gunakan kantong sendiri,” keluhnya. Tapi meskipun klaim belum dibayar, sebagai Ketua IBI, dia mengimbau kepada seluruh bidan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tetap melayani pasien BPJS. “Kami tetap layani anggota BPJS yang berobat atau melahirkan. Karena kami tidak mungkin menolak pasien,” tuturnya.
Saat ini jumlah bidan di Metropolis sekitar 800 orang. “Tapi tak seluruhnya gabung BPJS. Mereka beralasan karena ribet,” ujarnya. Makanya yang gabung BPJS, Tjikyah tak mengetahui pasti.
Namun untuk dokter praktik atau dokter FKTP (faskes kesehatan tingkat pertama), sejauh ini klaim itu lancar. Dr Meriance mengakui dokter FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berbeda dengan bidan praktik.
“Kalau bidan sama dengan RS. Ada pasien dulu baru mereka mengajukan dana klaim atau tagihan,” ungkap Kepala Puskesmas Sosial ini. Menurut dokter yang juga praktik mandiri ini menyebut dokter FKTP mendapat iuran dari banyaknya anggota (pasien BPJS) yang mendaftar ke dirinya (dokter keluarga, red).
Contohnya dia memiliki 300 pasien terdaftar, setiap bulan BPJS Kesehatan membayar iuran 300 pasien tersebut. “Sakit tidak sakit,” jelasnya. Untungnya, sejak berlakunya BPJS Kesehatan, dirinya belum pernah mengalami tunggakan. “Setiap tanggal 15 tiap bulannya, iuran itu selalu dibayar. Alhamdulillah tepat waktu,” katanya.
Bidan praktik di kawasan Seberang Ulu, Magdalena (45) juga mengakui itu. “Macet sejak November 2016 hingga sekarang,” ujarnya. Padahal sebelumnya pihak BPJS Kesehatan berjanji mau mencairkan dana klaim sebelum Idulfitri. Sementara, keluhnya, klaim BPJS klinik dokter sudah cair. “Kami terpaksa pakai dana pribadi beli obat dan peralatan untuk melayani kesehatan pasien,” cetusnya.
Di Kabupaten Musi Banyuasin, Bidan Khodijah mengaku melayani peserta BPJS karena jejaring dokter BPJS yang ada, tidak praktik mandiri. “Memang sempat macet dari November 2016. Tapi sekarang seluruh klaim sudah dibayar semua lewat dokter BPJS yang ada,” sebutnya.
Ketua IBI Muba, Sumarmi menjelaskan tidak ada satupun bidan praktik mandiri di Muba yang MoU dengan BPJS Kesehatan. “Mereka tidak melayani peserta BPJS, tapi melayani pasien umum. Kalau bidan jejaring dokter keluarga BPJS mungkin sekitar 10 bidan, mereka layani peserta BPJS,” sebutnya. Klaim mereka ke dokter jejaring BPJS. Ke depan pihaknya berharap BPJS juga bisa MoU langsung daengan para bidan.
Kepala Divisi Regional III BPJS Kesehatan, dr Erna Wijaya Kesuma MM AAK, mengklaim pihaknya tidak bekerja sama langsung dengan bidan, tetapi melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perseorangan (bidan jejaring dokter).
Nah, menurutnya, klaim kapitasi kepada seluruh FKTP sudah dibayarkan. “Semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala,” akunya. Ditanya soal data klaimnya, Erna meminta koran ini menghubungi KCU BPJS Kesehatan Cabang Utama Palembang yang punya data lengkap.
Kepala BPJS Kesehatan KCU (Kantor Cabang Utama) Palembang, Dr Diah Sofiawati juga menyebut tidak ada tunggakan pembayaran klaim bidan. “Lagipula kami juga tidak kerjasama langsung dengan bidan, tetapi melalui faskes primer baik itu puskesmas atau klinik,” terangnya.
Kepala Kabupaten Banyusin BPJS KCU Palembang, Nova Ascen Khadijah, menerangkan saat ini tidak ada kendala atau keterlambatan lagi untuk itu. “Khusus KCU Palembang cover 5 wilayah (Palembang, OI, OKI, Banyuasin, Muba) klaim bidan mencapai Rp7 miliar setahun atau Rp700 juta sebulan kepada ribuan bidan,” ujarnya. Biasanya, sebut Nova, satu bidan mengajukan 1-10 kasus per bulan, dimana setiap kasus (pasien) rata-rata klaimnya Rp700 ribu.
Namun untuk klaim itu, Nova tak menampik sebelumnya sempat ada keterlambatan pembayaran. Itu karena ada perubahan tarif dasar untuk bidan sesuai Permenkes No 52/2016. “Perubahannya di akhir Oktober lalu, jadi kita juga perlu ada dukungan dan support aplikasinya,” tutur wanita yang pernah menjabat Kepala Unit Management Kesehatan Primer BPJS KCU Palembang tersebut.
Saat muncul kendala teknis. Semua bidan harus entry harga sesuai perubahan tersebut. “Entry-nya harus oleh bidan bersangkutan. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah lagi dan sudah dibayar hingga Mei,” lanjutnya.
Jikapun ada masalah klaim bidan yang belum dibayar, Nova harus menkonfirmasi dulu ke bidang pelayanan dan bidan tersebut. “Harus benar-benar memastikan apakah mereka sudah entri perubahan tarifnya atau belum,” tuturnya.
Saat ini, terang Nova, ada seribuan lebih bidan yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Di Palembang ada 382 FKTP bekerja sama dan masing-masing faskes minimal ada satu bidan,” tuturnya.
Di Permenkes yang baru, pembayaran klaim langsung ke bidan. Untuk pembayaran, ada tarifnya masing-masing. (qiw/chy/uni/yud/fad/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!