KLB Difteri dan Kelompok Anti-vaksin

Beberapa hari terakhir ramai pembicaraan terkait laporan kejadian luar biasa penyakit (KLB) difteri. Sampai minggu ke 44 November 2017, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pos Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau Public Health Emergency Operating, terdapat 656 kasus dan 30 kematian akibat difteri di Indonesia.
Berdasarkan data WHO (2017), penderita difteri di dunia mengalami peningkatan. Pada 2015 terdapat 4.535 kasus. Lalu meningkat 7.097 kasus pada 2016. Dari data WHO itu, Indonesia masuk tiga besar negara dengan kasus difteri terbanyak setelah India dan Madagaskar. Ini akan memberikan efek berbahaya. Karena difteri merupakan penyakit yang dapat ditularkan. Difteri sangat menular melalui droplet dan penularan dapat terjadi tidak hanya dari penderita saja, namun juga dari karier (pembawa) baik anak maupun dewasa yang tampak sehat kepada orang-orang di sekitarnya.
Difteri merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kasus difteri karena masih ditemukan daerah yang cakupan imunisasinya rendah akibat adanya penolakan terhadap imunisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan geografis yang sulit. Dari data Pusdatin Kemenkes (2016), dibandingkan periode 2008-2011 cakupan imunisasi dasar lengkap periode 2012-2015 mengalami penurunan. Untuk kasus difteri sendiri, data 2015 menunjukkan sebanyak 37 persen kasus difteri merupakan penderita yang belum mendapatkan imunisasi DPT3. Sedangkan pada 2016 jumlah kasus difteri sebanyak 415 kasus dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 24 kasus. Dari seluruh kasus difteri, sebesar 51 persen diantaranya tidak mendapatkan vaksinasi.
Selain permasalahan KLB difteri, adanya gerakan anti vaksin atau anti imunisasi yang semakin marak akhir-akhir ini perlu diperhatikan. Dengan adanya gerakan ini membuat beberapa orang tua menolak untuk melakukan vaksin pada anaknya. Hasil riset kesehatan dasar 2013 juga mengungkapkan 26,3 persen keluarga tidak mengizinkan anaknya diimunisasi. Beberapa alasan terkait penolakan imunisasi seperti ketakutan akan bahaya vaksin, alasan agama, merupakan kebebasan individu, dan alasan lainnya. Imunisasi yang merupakan program nasional seharusnya diikuti semua pihak. Imunisasi ada yang wajib (imunisasi program) dan imunisasi pilihan.
Dalam kebijakan ini, dijelaskan tentang peran serta pemerintah daerah dan jajarannya untuk bertanggung jawab dalam menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan imunisasi dengan pemberian informasi dengan berbagai macam media, advokasi dan sosialisasi, pembinaan kader, pembinaan kelompok binaan balita dan anak usia sekolah, dan pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat. Peran serta tenaga kesehatan juga diatur agar dapat memberikan pelayanan imunisasi yang berkualitas. Tenaga kesehatan harus memperhatikan keamanan, mutu, dan khasiat vaksin yang akan digunakan serta melakukan penyuntikan yang aman.
Sebelum melakukan pelayanan imunisasi program, tenaga kesehatan juga wajib untuk menjelaskan tentang imunisasi meliputi jenis vaksin yang akan diberikan, manfaat, akibat apabila tidak diimunisasi, kemungkinan terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan upaya yang harus dilakukan, serta jadwal Imunisasi berikutnya. Peran serta masyarakat juga dijelaskan pada kebijakan ini.
Dari hal ini jelas pemerintah berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan imunisasi. Sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya imunisasi. Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi program (imunisasi yang wajib) dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan. Hal ini menunjukkan pemerintah sudah mulai tegas pada mereka yang menolak adanya imunisasi. Meskipun tidak dijelaskan secara jelas jenis sanksi yang akan didapatkan pada mereka yang menghalangi penyelenggaraan imunisasi wajib.
Selain itu, kebijakan terkait imunisasi juga ada dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang lebih menjelaskan imunisasi dari segi ajaran agama Islam. Kebijakan ini sebagai rujukan bagi umat Islam dalam memahami imunisasi dalam bentuk Fatwa MUI No. 4 Tahun 2016. Hal ini penting karena banyak masyarakat yang masih mempertanyakan tentang kehalalan vaksin sehingga menolak untuk memberikan anaknya imunisasi. Dalam Fatwa MUI ini dijelaskan imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali digunakan pada kondisi al-dlarurat (kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia) atau al-hajat (kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang).
Kebijakan terkait imunisasi yang ada sudah cukup jelas menjelaskan usaha pemerintah untuk penyelenggaraan imunisasi. Tetapi, perlu adanya kebijakan tambahan sehingga lebih mendukung kebijakan penyelenggaraan imunisasi yang sudah ada. Beberapa kebijakan pendukung yang diperlukan seperti sertifikat imunisasi sebagai syarat bagi anak yang akan masuk SD. Program ini sudah berjalan di Jakarta. Ini menunjukkan peran pemerintah daerah dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan imunisasi. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk memberikan imunisasi pada anaknya. Program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya yang memiliki cakupan imunisasi belum mencapai target renstra.
Pemerintah juga berkolaborasi dengan badan keagamaan seperti MUI untuk melakukan sosialisasi tentang vaksin serta memastikan kehalalan vaksin yang ada dan memberikan label halal pada vaksin yang telah diuji kehalalannya. Adanya label halal diharapkan dapat membuat masyarakat lebih yakin bahwa vaksin tersebut mengandung bahan yang halal. Adanya kebijakan pendukung seperti sertifikat imunisasi sebagai syarat bagi anak yang akan masuk SD dapat membantu pemerintah untuk mencapai target cakupan imunisasi.
Adanya kasus KLB difteri dan kelompok anti vaksin merupakan hal yang harus diperhatikan. Pemerintah harus lebih meyakinkan masyarakat bahwa difteri merupakan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi dan seharusnya tidak terjadi. Jika masyarakat berhenti imunisasi, maka penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi akan kembali muncul. Selain itu, meskipun sudah ada kebijakan terkait pelaksanaan imunisasi, perlu adanya kebijakan pendukung lain yang dapat membantu menyukseskan penyelenggaraan imunisasi ini. (**)
* Mahasiswa Program Magister Keperawatan Peminatan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia 2017.

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!