Komnas Ham Minta Presiden Turun Tangan

JAKARTA – Komisi Nasional untuk HAM melayangkan permintaan resmi pada Presiden RI untuk mengambil langkah menyelesaikan kegaduhan menyusul isu kriminalisasi ulama terhadap Rizieq Syihab. Namun, komisioner menolak permintaan tersebut disebut internvensi hukum.
Kemarin (9/6) beberapa orang Komisioner Komnas HAM mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) untuk menyampaikan permintaan tersebut.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, hadir jajaran Kemenkopolhukam, Polri, BIN, Kemendagri, serta Kejaksaan Agung. Termasuk dari pemohon, yakni presidium alumnus aksi 212.
Komisioner Komnas Ham, Natalius Pigai menyatakan bahwa langkah rekonsiliasi harus diutamakan dalam menghadapi “kegaduhan nasional” yang mengiringi kasus Rizieq Syihab. “Ini bukan lagi sekedar persoalan hukum, tapi sudah merembet pada terganggunya keharmonisan sosial, bahkan integritas nasional, ” katanya.
Permintaan Komnas HAM disampaikan ke Kemenkopolhukam untuk kemudian diteruskan ke Presiden. Pigai berharap Presiden mau mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri kegaduhan nasional ini. Namun, Pigai menyebut langkah tersebut bukan intervensi hukum.
“Langkah penyelesaian secara komprehensif. Bukan intervensi hukum, kami hormati penuh proses hukum yang berjalan,” kata pria kelahiran Papua ini.
Meski demikian, Pigai menyebut bahwa proses hukum bisa saja terhenti jika presiden meneken Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) kepada Kapolri dan Kejaksaan. “Yang punya wewenang untuk menyelesaikan secara non-Yudisial adalah presiden,” katanya.
Selain itu, Pigai juga menyebut, perwakilan komunitas muslim yang diterimanya menginginkan adanya perdamaian. Permintaan ini ditindaklanjuti oleh Komnas Ham lewat pertemuan tersebut. Tentang Kriminalisasi ulama, Pigai masih belum mau menegaskan. “Nanti itu akan muncul di rekomendasi Komnas HAM, tapi masih lama,” pungkasnya. (tau/air)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!