Komposisi Sama, Harga 80 Kali Lipat

Basaria Panjaitan. Foto: JPG

JAKARTA – Guna menjaga diri dari praktik korupsi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka sepakat untuk mengawasi peredaran obat dan makanan sejak izin diurus sampai beredar. Mengingat tidak sedikit persoalan berkaitan dengan obat dan makanan yang selama ini terjadi.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, KPK sudah melaksanakan kajian berkaitan dengan perizinan dan pengawasan obat. Salah satu hasil kajian tersebut menyarankan agar peredaran obat dibatasi. “Nanti akan dilakukan tindak lanjut dalam rencana aksi,” ujarnya. Itu perlu dilakukan lantaran beberapa alasan. Termasuk di antaranya peredaran obat yang sama.
Basaria mencontohkan paracetamol. Temuan KPK dari hasil kajian yang dilakukan mencatat 139 merek untuk paracetamol. “Ada juga temuan obat dengan komposisi sama. Tapi, harganya bisa dua sampai 80 kali lipat,” ungkapnya. Untuk itu, perlu sinergi antara instansinya dengan BPOM agar kondisi tersebut tidak terus menerus menjadi masalah bagi masyarakat.
Persoalan lain yang juga menjadi sorotan KPK adalah biaya inspeksi yang dilaksanakan BPOM berkaitan dengan sarana prasarana produksi obat di luar negeri. “Sudah barang tentu akan dibahas kembali,” ujar Basaria. Kemudian, tindak lanjut informasi yang disampaikan oleh BPOM kepada pemerintah daerah juga turut dibenahi.
Bagaimana tidak? Dari semua informasi yang disampaikan BPOM kepada pemerintah daerah, hanya 23 persen yang ditindaklanjuti. Menurut Basaria, ke depan BPOM harus bisa mengawal tindak tanduk pemerintah daerah terhadap informasi yang mereka sampaikan. Sehingga semua bergerak selaras. “Temuan atau kesalahan harus ada sanksi tegas,” imbuhnya.
Lebih lanjut Basaria menyampaikan, sampai saat ini distribusi obat juga belum sepenuhnya bersih dari masalah. “Ada 80 persen yang tidak mengikuti ketentuan yang seharusnya,” terang dia. Untuk itu, perlu rencana aksi yang baik dari BPOM dan KPK. Mereka menarget dalam enam bulan rencana aksi yang dibuat untuk menyelesaikan masalah sudah tuntas.
Senada dengan Basaria, Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutik Narkotik Psikotropika dan Zat Adiktif BPOM Nurma Hidayati mengungkapkan bahwa instansinya menggandeng KPK tidak lain agar bisnis proses yang mereka lakoni benar-benar bersih. “Supaya tetap dalam koridor,” harapnya. Tidak keluar jalur apalagi sampai melanggar ketentuan yang berlaku.
Meski selama ini BPOM sudah berupaya menjalankan ketentuan dengan baik, Perempuan yang akrab dipanggil Nurma itu pun menuturkan bahwa potensi terjadinya praktik curang belum tentu sudah tidak ada sama sekali. “Karena kami dalam melakukan bisnis proses tentunya berinterkasi dengan pihak luar, pelaku usaha,” ujarnya. Sebagai antisipasi, BPOM menilai perlu bantuan KPK. (syn/air)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!