KY-MA Saling Tanya

JAKARTA – Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung (MA) memindahtugaskan tiga di antara lima hakim yang memutus perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menyisakan tanda tanya. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menjaga sekaligus menegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim meminta MA membuka rekam jejak mereka.
Juru Bicara KY Farid Wajdi menyebutkan bahwa keputusan Ditjen Badilum MA memang patut dicurigai. ”Karena diskresi dipromosikannya tiga hakim tersebut hanya selang satu hari pasca sidang pembacaan putusan (terdakwa Ahok),” ungkap dia kemarin (12/5). Tiga hakim yang dimaksud Farid tidak lain adalah Dwiarso Budi Santiarto, Abdul Rosyad, dan Jupriyadi. Ketiganya dimutasi dan mendapat promosi sehingga tidak lagi bertugas di Jakarta.
Menurut Farid, syarat formil promosi hakim harus sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA)Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013. Dalam SK KMA tersbut dijelaskan beberapa poin mengenai ketentuan untuk menjadi hakim tingkat banding di pengadilan tinggi. Di antaranya usia minimal 52 tahun serta golongan minimal IVC. Itu sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 49 Tahun 2009. ”Sehubungan dengan itu, sebaiknya MA transparan,” ujarnya.
KY meminta agar MA membuka rekam jejak berkaitan dengan karir ketiga hakim yang masuk draf hasil rapat Tim Mutasi Promosi (TPM) Ditjen Badilum MA tertanggal 10 Mei 2017. ”Agar publik mengetahui bahwa betul ketiga hakim itu dipromosi secara reguler sesuai dengan dasar hukum,” jelas Farid. Dengan begitu, tanda tanya yang mengiringi keputusan Ditjen Badilum MA tidak lagi menjadi polemik.
Selain itu, KY memandang penjelasan dari MA penting untuk meluruskan opnini publik yang menggap bahwa keputusan meindahtugaskan tiga hakim tersebut bersifat transaksional. ”Membuktikan bahwa hal tersebut sudah sesuai procedural,” ungkapnya. Senada dengan Farid, Koordintor Program PBHI Julius Ibrani pun meminta agar MA lebih transparan. ”Iya seharusnya (rekam jejak hakim ) dibuka,” kata dia.
Menanggapi itu, hakim yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA D. Y. Witanto balik bertanya kepada KY. Sebagai lembaga negara yang punya kaitan erat dengan hakim, Witanto menyebutkan bahwa KY seharusnya memiliki data rekam jejak setiap hakim. Termasuk di antaranya tiga hakim pada perkara Ahok yang dipindahtugaskan. ”Kenapa KY meminta kepada MA untuk membuka? Seharusnya KY juga punya rekam jejaknya,” kata dia.
Pria yang akrab dipanggil Witanto pun menegaskan bahwa keputusan Ditjen Badilum MA memindahtugaskan tiga hakim tersebut atas berbagai pertimbangan. Itu tidak diperoleh dalam hitungan hari. ”Tapi, selama berbulan-bulan yang lalu. Bahkan sejak awal karinya,” jelas dia. Karena itu, dia berharap besar agar KY tidak menjadikan hal itu sebagai momentum untuk menyudutkan MA.

Baca Juga :  Promosi Cross Border Batam-Bintan Goda Malaysia dan Singapura

Witanto merasa heran lantaran KY mempersoalkan hasil rapat TPM Ditjen Badilum MA. Meski jarak antara sidang putusan Basuki dengan pengumuman hasil rapat tersebut berdekatan, keputusan memindahkan Dwiarso dan dua hakim lainnya sama sekali tidak ada berkaitan dengan putusan yang mereka bacakan. ”Silahkan dicek, ketua-ketua (pengadilan) di Jakarta itu hampir secara bersamaan semuanya mutasi promosi,” tegasnya. (syn/air)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!