Leasing Terimbas, Dishub Koordinasi Pengawasan

PALEMBANG – Pemberlakuan aturan baru taksi online awal Februari nanti memunculkan kekhawatiran di kalangan pembiayaan. Perwakilan Sinarmas Multifinance Palembang, Osten, meyakini, ada pengaruh jika peraturan gubernur (pergub) tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus jadi direalisasikan.
Dampak itu akan berimbas bagi leasing-leasing yang banyak membiayai debitur taksol dan pembiayaan mobil baru. “Kalau menurut pendapat saya, bakal berpengaruh,” ungkapnya, kemarin (11/1).
Pada 9 Januari lalu, Pergub Sumsel yang mengatur operasional taksol sudah diundangkan. Di Sumsel ada lima wilayah operasi dengan kuota 1.700 unit mobil. Wilayah 1 diberi kuota 1.000 unit, wilayah 2 sebanyak 200 unit, wilayah 3 sebanyak 150 unit, wilayah 4 sebanyak 200 unit, dan wilayah 5 sebanyak 150 unit.
Taksol tidak boleh beroperasional lintas wilayah. Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang siap untuk menjalankan regulasi yang ada. Sekretaris Dishub Palembang, Agus Supriyanto, mengatakan, untuk mengawasi aturan baru taksol itu, pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian dan Dishub Sumsel. “Sebab, Dishub Sumsel yang mengeluarkan regulasi,” ucapnya.
Penertiban akan dilakukan jika memang ada taksi online yang ilegal. “Taksol legal akan diberikan stiker. Artinya, kalau tidak terpasang berarti dipertanyakan,” kata Agus. Sebelum berlakunya regulasi itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi dulu.
Kepala Dishub Muba, Pathi Riduan, mengatakan, belum ada keberadaan taksol di Kabupaten Muba. “Kita tetap melakukan pemantauan dan pengawasan bila ada taksol yang beroperasi,” tuturnya. Pakar transportasi, Prof Erika Buchori, setuju dengan pemasangan stiker untuk taksol sebagai penanda dan pembeda dari taksi konvensional.
Namun, keharusan bergabungnya taksol dalam satu badan usaha atau badan hukum seperti koperasi dan sejenisnya perlu dikaji ulang. “Untuk identitas driver-nya, kita setuju. Tapi kalau dibuat perusahaan lagi, ini seperti perusahaan dalam perusahaan,” imbuhnya.
Selama ini, para driver taksol sudah tergabung dalam perusahaan besar. “Cuma yang jadi masalah, mereka tidak mengetahui siapa pimpinan perusahaan itu karena terdaftar melalui aplikasi,” tandas Prof Erika. Yang tak kalah penting, driver taksi online bisa melakukan pressure kepada pemilik perusahaan sehingga tidak ada penghentian atau suspend sepihak.
Terkait kualitas pelayanan, sudah seharusnya jadi prioritas driver yang bergerak di bidang jasa seperti ini. “Pelayanan yang baik itu harus, tapi bukan dengan membangun usaha,” katanya. Agar lebih tertib dan tertata, pemerintah juga perlu mengkaji dan menyiapkan tempat yang memang bisa digunakan sebagai tempat berkumpul atau pool bagi semua taksol.
Tidak seperti sekarang, mangkal di sembarang tempat. Hampir setiap sudut jalan ada taksol. “Bila mereka disatukan dalam satu tempat kumpul seperti pool, itu sudah sangat tepat,” pungkas Prof Erika.
Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno, mengatakan, sebagai pelaku usaha, pihaknya akan patuh terhadap peraturan. Baik itu pemasangan stiker, proses perizinan dan kuota kendaraan.
“Kami berharap dapat saling bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, terutama dalam memperbaiki keseluruhan proses yang ada sehingga aturan baru ini dapat dilaksanakan secara akuntabel, profesional, transparan dan efisien,” jelasnya.
Dia meminta Pemprov Sumsel memastikan implementasi ketentuan di PM.108/2017 berjalan dengan lancar. Juga tidak mengganggu hak-hak mitra pengemudi untuk menggunakan asetnya dalam mencari nafkah. Utamanya, layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat.
“Kami juga meminta kepada semua pihak untuk saling menjaga stabilitas keamanan sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan ini, terlebih keamanan para mitra kami dan masyarakat pengguna di lapangan,” jelas dia.
Dengan Sumsel akan jadi tuan rumah Asian Games 2018, dibutuhkan kerja bersama berbagai pihak untuk memberikan layanan terbaik kepada para atlet dan suporter semua negara peserta. Dengan begitu, dapat memberikan pengalaman yang berkesan dan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. (afi/rip/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!