Legalkan Motor Jadi Angkutan Umum

Menhub Budi Karya Sumadi. Foto: JPG

SUMSEL – Opsi pelegalan sepeda motor sebagai angkutan umum mencuat. Ini seiring dengan maraknya operasional ojek online. DPR melalui Komisi V tengah menyiapkan aturannya. Me-revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebut roda dua bukan angkutan umum.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menjelaskan, pemerintah tengah mencari opsi atau jalan keluar menuntaskan masalah roda dua (sepeda motor) yang kini banyak jadi angkutan umum. “Karena itu kita juga menginisiasi agar ojek online (Ojol) bisa diakomodir. Masuk ke daerah-daerah melalui hubungan industrial,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah mengidentifikasi apa yang bisa dijadikan solusi agar ojek online tetap menjadi angkutan penumpang. “Roda dua (ojek online) sudah jadi sumber penghidupan dan kebutuhan masyarakat. Makanya kita tengah mengidentifikasi agar ada jalan keluarnya,” ungkapnya.
Tapi terkait revisi UU LLAJ, sementara ini Budi belum mau menanggapinya. Ia meminta masyarakat bersabar karena pemerintah pusat masih terus bekerja menuntaskan permasalahan ojek online.
Kepala Bidang (Kabid) LLAJ Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel, Junaidi, menjelaskan pada prinsipnya pihaknya menunggu aturan maupun petunjuk teknis dari pemerintah. “Kalau memang nanti angkutan itu (motor, red) mau dijadikan angkutan umum, kita sesuaikan dengan UU yang baru,” jelasnya.
Tinggal nanti dibuatkan peraturan gubernur (pergub) yang mengaturnya. Ini seperti halnya dengan Permenhub No 108/2017 yang mengatur tentang taksi online (taksol). “Ada aturannya, kita susun pula aturan untuk di daerah seperti kuota, pelat, tarif, dan lainnya,” ujarnya. Pihaknya mengakui jika memang sudah mendengar ada opsi untuk pelegalan sepeda motor jadi angkutan umum.
“Tapi kita kan belum bisa menindaklanjutinya, sebelum ada aturan yang jelas. Jika masih draft RUU, tentu perlu dibahas lagi pihak terkait termasuk Kementerian Perhubungan,” bebernya. Diakuinya, sudah selayaknya sepeda motor yang jadi angkutan umum itu harus diatur, supaya memberikan kejelasan status di masyarakat.
“Angkutan umum atau bukan, kalau angkutan umum maka harus ada ciri khusus misal harus memakai pelat kuning, atau tidak. Ini juga demi keselamatan penumpang, jadi harus ada semacam standardisasi,” imbuhnya. Tapi saat ini pihaknya kesulitan, selain tidak ada aturan yang mengatur ojek online, di sisi lain sudah jadi kebutuhan masyarakat.
Dikatakan, untuk taksol sendiri sudah ada 767 unit terdaftar di bawah naungan 8 badan usaha. “Kuota kita 1.700 unit se Sumsel, tapi yang ngisi 767 unit itu baru di Palembang dari total 1.000 kuota. Daerah belum ada, tapi mungkin nanti diisi,” pungkasnya.
Namun berbeda dengan Kasat Lantas Polresta Palembang, Kompol Andi Baso Rahman SH SIK. Menurutnya, sepeda motor tidak mungkin dan sangat tidak layak dilegalkan jadi angkutan umum. “Karena motor itu peruntukannya sebenar-benarnya juga bukan dibuat untuk angkutan umum. Jika tetap dipaksakan tak tertutup kemungkinan bisa menimbulkan banyak korban jiwa,” jelasnya, tadi malam (14/4).
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Palembang, Sunir Hadi menjelaskan pihaknya tak menyoal masalah itu sepanjang ada aturan Permen atau Perda yang jelas. “Kalau ada aturannya enak, itu sebagai landasan hukum,” ujarnya, kemarin.
Meskipun, jelas dia, ini nanti akan menimbulkan persaingan yang berat dengan angkutan roda empat atau konvensional saat ini. “Tapi kita harus ikuti zaman now, namanya kemajuan pasti ada yang tertindas,” jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, H Chairul S Matdiah SH, menilai aturan tersebut merupakan suatu hal yang baik karena mengikuti perkembangan dan kemajuan arus transportasi yang menuntut sepeda motor menjadi kendaraan umum.
Namun permasalahan baru akan timbul, yakni bisa buat jalan makin semerawut karena motor menambah daftar angkutan umum di jalan. Apalagi kota Palembang saat ini memiliki beberapa titik-titik kemacetan.
“Saya setuju-setuju saja dengan UU No 22 tersebut. Tapi alangkah baiknya jika kebijakan itu dibahas lagi secara mendalam, dan jika perlu dilakukan pengkajian sampai aturan itu benar-benar siap dijalankan,” imbuhnya. Untuk itu dia pun meminta jika mau ada wacana revisi UU LLAJ terkait pelegalan sepeda motor jadi angkutan umum, sebaiknya tunda dulu rencana tersebut. (ran/kms/roz/fad/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!