Libur Nasional dan Cuti Bersama

DENGAN pertimbangan efisiensi dan efektivitas hari kerja telah dikeluarkan dua Surat Keputusan Bersama tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018, yaitu: Pertama, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama No 707/2017, Menteri Ketenagakerjaan No 256/2017, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01/SKB/MENPAN RB/09/2017.
Kedua, Terjadi perubahan SKB Bersama seperti baru disebutkan dengan No 223/2018, No 46/2018 dan No 13/2018 yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, serta Menteri Tenaga Kerja. Bentuk konkrit perubahan SKB dimaksud adalah pada SKB pertama Cuti Bersama ditetapkan 13,14,18 dan 19 Juni 2018.
Sedangkan Cuti Bersama Idul Fitri 1439 Hijriah 11-12 Juni 2018, kemudian pada SKB kedua ditambah yang semula sampai dengan 19 Juni 2018 menjadi 20 Juni 2018, dan sebagaimana kita ketahui bahwa libur Idul Fitri 1439 Hijriah yang baru lalu jatuh pada 15-16 Juni 2018.
Nampaknya ringan saja seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani salah satu pertimbangan mengapa hari cuti bersama perlu ditambah sampai dengan 20 Juni 2018, adalah soal pengaturan mudik dan lalulintas, diharapkan dengan perubahan SKB baru dimaksud dapat mengurai arus lalulintas sebelum lebaran dan sesudah mudik lebaran, serta cukup waktu untuk bersilaturahmi dengan keluarga.
Nampaknya pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pengkajian secara seksama oleh institusi berkompeten secara bijak, agar menghindari komplain serta kerugian dari para pengusaha yang usahanya berorientasi pada pencapaian target produksi dan mempunyai proyek besar yang harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja maupun pada jenis-jenis pekerjaan/usaha tertentu lainnya.
Dilain pihak sudah seberapa jauh pengawasan yang telah ditetapkan dengan regulasi Perundangan Ketenagakerjaan maupun dengan Surat Keputusan Bersama dimaksud telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan terutama yang jauh dari pemantauan pegawai yang berhak melakukan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan,dan sekaligus penegakan hukumnya bagi perusahaan/pengusaha yang sengaja melanggar ketentuan tersebut ?
Libur Menjadi 25 Hari.
Sebagai ilustrasi dan ketentuan yang sudah bersifat normatif untuk Tahun 2018 saja,telah ditetapkan untuk Hari Libur Nasional 2018 dan Cuti Bersama 2018 sesuai dengan SKB 3 (Tiga) Menteri tersebut diatas,sebagai berikut untuk Hari Libur Nasional : 1).1 Januari 2018 Tahun Baru Masehi ; 2).16 Februari 2018 Tahun Baru Imlek ; 3).17 Maret 2018 Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940; 4).30 Maret 2018 Wafal Isa Al Masih; 5).14 April 2018 Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW; 6) 1 Mei 2018 Hari Buruh Internasional-May Day; 7).10 Mei 2018 Kenaikan Isa Al Masih; 8).29 Mei 2018 Hari Raya Waisak 2562; 9).1 Juni 2018 Hari Kesaktian Pancasila; 10).15-16,Juni 2018 Hari Raya Idul Fitri, 1439 Hijriah; 11).17 Agustus 2018 Hari Kemerdekaan RI ;12).22 Agustus 2018 Hari Raya Idul Fitri 2018 1439 Hijriah; 13).11 September 2018 Tahun Baru Islam 1440 Hijirah; 14).20 November 2018 Maulid Nabi Muhammad SAW; 15).25 Desember 2018 Hari Raya Natal. Sedangkan untuk Cuti Bersama yaitu :1).Tanggal 13,14,15,18,19,20 Juni 2018 Hari Raya Idul Fitri;2).24 Desember 2018 Hari Raya Natal.Sebagai catatan akan menjadi 25 Hari Libur Nasional untuk Tahun 2018.
Jika akan ditambah dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) untuk PILKADA Nasional tanggal 27 Juni 2018 dinyatakan sebagai Hari libur Resmi. Point penting yang agar tidak salah kaprah bagi Pekerja/Buruh/karyawan dengan mendapatkan/menggunakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018,otomatis mengurangi hak cuti tahunan yang dipergunan oleh Pekerja/Buruh/Karyawan bersangkutan. Sedangkan pelaksanaannya dapat diatur oleh pimpinan masing-masing.
Kontroversi dengan Upaya Pemerintah?
Hak-hak Pekerja/Buruh di Indonesia tidak hanya melulu berupa Cuti Tahunan/Istirahat Tahunan, tetapi juga Cuti Hamil, Keguguran Kandungan, Sakit menurut keterangan medis, Cuti menjalankan Ibadah Agama, dan lainnya jelas diatur dalam perudangan ketenagakerjaan serta dapat pula tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama ataupun Peraturan internal Perusahaan. Artinya ketika peraturan/regulasi seperti baru disebutkan diatas direalisasikan/ditetapkan, tentu kewajiban perusahaan/pengusaha bersangkutan untuk melaksanakannya,yaitu upah/gaji pekerja/buruh selama istirahat libur resmi tersebut tetap dibayar karena ketentuan/regulasi yang mewajibkannya !
Layak dilakukan pengkajian dengan adanya kebijakan-kebijakan Surat Keputusan Bersama yang dibuat oleh para Kementerian dimaksud diatas dievaluasi, karena dalam melaksanakan program kerjanya Presiden Jokowi telah menetapkan target pencapaian kinerja para aparatnya,dengan semboyan : “Kerja,kerja,kerja” !
Artinya kepala Negara sendiri dengan semboyan demikian membuat target penyelesaian pekerjaan yang dilakukan institusi seperti Badan Pertanahan Nasional salah satu contohnya harus mencapai target tinggi dalam penerbitan sertifikat,ada sekitar 80 juta sertifikat yang harus diberikan kepada masyarakat,sedangkan kemampuan pemerintah hanya 500 ribu sertifikat saja setiap tahunnya,diperlukan waktu sekitar 160 Tahun untuk penyelesaiannya jika pola-pola kerja memang tidak dimulai dengan peningkatan produktivitas kerja mulai dari sekarang.
Karena itu peningkatan produktivitas kerja jangan hanya terbatas pada kualitas kerja tetapi juga kuantitas produk (The Liang Gie: dengan melaksanakan produktivitas kerja akan mampu menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak dari ukuran biasa),walaupun terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Misal tingkat kesejahteraan, teknologi, SDM, kesempatan berprestasi, sarana, dan teknologi yang dipergunakan,dan sebagainya, termasuk bersinergi dengan kebijakan-kebijakan yang sudah menjadi komitmen pimpinan tertinggi pemerintah,bukan bertolak belakang dengan memperbanyak hari-hari libur apalagi yang penuh dengan kegiatan seremonial kepemerintahan/institusi kinerjanya sekarang sebagian besar masih belum maksimal, sebenarnya layak dibenahi. (*)

Baca Juga :  Sabtu, ASN Dijatah Libur Bersama

Oleh : Kiagus H Zainuddin Ali
Mantan Wakil Ketua DPD K SPSI SUMSEL

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!