Lima MoU Infrastruktur Siap Dieksekusi

Basuki Hadimuljono. Foto: JPG

JAKARTA – Indonesia dan Korea Selatan menandatangani lima MoU di bidang lalu lintas dan infrastruktur senilai US$1,9 triliun. Yakni bendungan Karian serta pembangunan saluran dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), intelligent transportations system (ITS), PLTA Bongka, light rapid transit (LRT), dan rumah prefabrikasi.
Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Tranaportasi Korea Selatan Kim Hyun-mee bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membahas implementasi MoU tersebut.
Basuki menjelaskan, kerja sama yang dijalin Indonesia dan Korea Selatan di bidang infrastruktur akan menggunakan skema Public Privat Partnership (PPP) atau Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Yakni dengan membawa investor Korea Selatan untuk berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur di indonesia.
K-Water menjadi salah satu badan usaha Korea Selatan yang akan berinvestasi di bidang air. Basuki mengatakan, K-Water yang merupakan perusahaan water supply terbaik di Korea Selatan akan membantu pembangunan saluran dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Untuk mengalirkan air baku ke Serpong yang akan didistribusikan ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta tersebut diperlukan pembangunan pipa air yang diperkirakan sepanjang 47,9 kilometer. Kapasitasnya sebesar 14,6 juta meter kubik per detik dan akan dinikmati oleh lebih dari 5 juta jiwa.
Saat ini, proyek tersebut sedang dikaji masterplan-nya dan akan disusun studi kelayakannya bersama K-Water yang memiliki pengalaman panjang sebagai institusi kelas dunia dalam pengelolaan sumber daya air untuk dapat dibangun. “Dengan adanya MoU ini, pra FS akan diselesaikan November ini. Januari paling lambat untuk final FS. Setelah itu lelang. Dan mulai pekerjaan pada 2018,” kata Basuki, kemarin.
Kim menyebut bahwa kerja sama dalam pembangunan bandungan Karian dan pembangunan salurannya memang menjadi kerja sama yang paling penting. “Tadi kami berdiskusi bagaimana agar pembangunan bisa selesi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan,” tutur Kim.
MoU yang tidak kalah penting lainnya adalah ITS dan perumahan. Kim menjelaskan, sistem tersebut rencananya akan diimplementasikan di sepajang 3.000 kilometer jalan tol yang ada di Indonesia pada 2020. Sebagai langkah awal, pihaknya akan mendatangkan ahli untuk melakukan studi mengenai proyek tersebut ke Indonesia.
Basuki mengatakan, para ahli dari Korea Selatan itu akan melakukan feasibility study (FS) pada Februari mendatang. Proses FS rencananya akan rampung pada Juli 2018. “Harapannya, ITS ini nanti akan mencakup sistem pembayaran tol cashless kita,” ujarnya.
Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto menambahkan, sistem tersebut nantinya juga akan membantu para pengguna jalan untuk mendapatkan informasi mengenai lalu lintas di sekitar mereka. Dengan sistem itu, para pengguna jalan akan terbantu untuk mendapatkan rute terbaik untum sampai ke tempat tujuan mereka. “Sistem itu nantinya akan terintegerasi dengan billing system cashless,” kata Arie.
Di bidang perumahan, perusahaan Korea Selatan Hanwha Engineering & Construction sudah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Hanhwa dan PP bekerja sama untuk membangun rumah prefabrikasi untuk MBR,” ucap Kim. (and)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!