Menakar Komitmen Calon Pemimpin Palembang Berikutnya

Status yang dibuat seorang teman saya di dinding Facebook-nya cukup menggelitik. Isinya begini: “Apakah ada calon wali kota Palembang 2018 ini yang punya komitmen serius terhadap lingkungan?”
Saya maklum status tersebut adalah ungkapan isi hati kawan saya yang doktor komunikasi lingkungan itu. saya tidak ingin bertanya mengapa ia mempertanyakan itu, tapi tentu tidak ada salahnya saya menduga-duga maksudnya. Bisa saja karena dia, (a) belum melihat pembangunan terencana yang prolingkungan. Atau (b) merajuk, karena Palembang tidak kunjung “kinclong” seperti yang ia idamkan. Wallahu’alam.
Orang mafhum bahwa Palembang adalah kota bahari. Kota yang berusia lebih dari seribu tahun ini dibelah oleh Sungai Musi, di mana anak-anaknya mengalir sampai jauh, melintasi tengah kota dan kampung. Urat nadi kehidupan masyarakat Palembang tidak bisa dipisahkan darinya. Sungai adalah bagian dari identitas wong Palembang. Jauh sebelum manusia mengenal teknologi maju, sungai adalah karunia Tuhan yang membuat mereka mampu bertahan hidup dan berkembang.
Tapi karunia tersebut juga kadangkala menimbulkan kesusahan akibat ulah manusia itu sendiri. Palembang adalah “kota banjir”. Jika volume hujan tinggi, bisa dipastikan beberapa wilayah akan terkena dampak. Dan ini berlangsung selama puluhan tahun. Ambil contoh adalah daerah Sekip yang dilintasi anak Sungai Bendung. Dapat dipastikan jika hujan deras mengguyur lama, maka daerah tersebut akan banjir, termasuk di kampung-kampungnya.
Pemerintah memang sudah berupaya menormalisasi dengan cara pelebaran, dll. Tapi ternyata, hal itu belum cukup. Anak sungai semakin hari semakin dangkal akibat sedimentasi alami dan sampah. Tentu saja, persoalan sebuah kota besar seperti Palembang tak hanya terkait sampah, sungai, dan banjir tok. Masalah infra/suprastruktur, transportasi, perizinan, keamanan, dan sebagainya juga membutuhkan perhatian serius yang menarik untuk didiskusikan. Namun,karena (1) ruang yang terbatas, maka pembicaraan terkait sungai sebagai satu ciri khas Palembang, layak didahulukan. (2) Sampah adalah masalah universal, persoalan bersama. Dan celakanya, masalah sampah-menyampah ini seolah tidak ada ujungnya.
Sebelumnya, perlu digarisbawahi bahwa saya bukan ahli perencanaan tata kota atau lanskap. Sebagai individu yang lahir, besar dan bekerja di kota ini, maka saya merasa mempunyai hak dan kewajiban untuk membangunnya, paling tidak dalam bentuk kritik dan saran. Semua tindakan adalah produk dari pikiran dan gagasan. Dan who knows gagasan awam ini punya manfaat bagi tindakan elit pemimpin selanjutnya.
Menurut saya, setidaknya ada beberapa hal yang wajib diprogramkan oleh pemimpin Palembang berikutnya terkait sampah dan sungai ini. Pertama, menjalankan secara konsisten rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagaimana yang telah diatur dalam perda, terutama yang relevan dengan pengelolaan DAS dan tepian sungai. Para elite eksekutif dan legislatif harus benar-benar memahami bahwa sungai adalah aset yang luar biasa. Kehidupan manusia tidak mungkin jauh dari air. Air adalah sumber energi potensial. Jika para elite dari lubuk hati yang paling dalam memaklumi hal itu, maka seyogyanya anggaran untuk normalisasi dan revitalisasi DAS/tepian sungai bukan ala kadarnya. Oleh karena itu, saya anjurkan para elite yang akan bertarung dalam pilkada nanti untuk sesekali meninjau aliran sungai Bendung di daerah Sekip. Lihatlah aura kesuraman yang menghantui, menyeruak dari kanal-kanal itu. Sampah rumah tangga nyaris memenuhi sepanjang aliran. Menyiksa biota, menghancurkan ekosistem sungai.
Kedua, penanganan sampah, baik dari aspek fisik maupun mental, wajib menjadi agenda pemimpin Palembang masa depan. Sangat perlu dicamkan bahwa sampah bukan masalah yang bisa diatasi sambil lalu. Ia membutuhkan perencanaan yang sangat serius dan berkelanjutan. Masalah sampah tidak akan selesai dengan gotong royong kampung (yang sialnya mungkin hanya enam bulan sekali), tanpa ada solusi jitu jangka panjang. Tidak usah jauh-jauh, di belakang salah satu kampus Islam ternama, ada bukit sampah di tengah permukiman. Horor akan timbul saat banjir melanda, sampah yang bau dan menjijikkan memenuhi ruas jalan dan halaman rumah warga. Sangat berpotensi menimbulkan pelbagai penyakit. Pemerintah kecamatan/ kelurahan memang beberapa kali bersama masyarakat berupaya membersihkan secara manual. Tapi mustahil hanya dengan cangkul dan pengki mampu menyingkirkan gundukan masif sampah. Butuh mesin pengeruk. Setelah dikeruk, maka sediakanlah kontainer. Kontainer ini pun harus dikosongkan secara terjadwal. Jika tidak, maka percuma.
Ketiga, hukum harus ditegakkan. Membuang sampah sembarangan, apalagi ke dalam aliran sungai adalah sebuah perbuatan melanggar hukum (crime). Karena ini berkaitan dengan mental dan kebiasaan (budaya) maka harus dibuat program sosialiasi secara berkala dan berkesinambungan. Berdayakan kecamatan, kelurahan, RW/ RT untuk melakukan sosialisasi dan supervisi. Budaya “bapakisme”, yakni bekerja serius hanya jika ada pemimpin yang mengawasi dan memuji, termasuk pula prinsip Asal Bapak Senang, mutlak harus disingkirkan. Dan di antara pelaksanaan program sosialiasi, harus dilakukan observasi dan survei untuk melihat dampak sementaranya. Setelah itu, pemerintah mesti tidak ragu untuk menghukum masyarakat yang masih saja bebal memelihara kebiasan buruknya sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan juga dengan memasang CCTV sepanjang aliran sungai.
Duh, sepertinya berat ya? Bisa jadi ada yang ngomel, “CCTV? Hari ini dipasang, esok sudah hilang, kali…”. Memang, bukan perkara mudah untuk melakukan sesuatu yang besar dan punya manfaat jangka panjang. Jika anak-anak Sungai Musi bersih dengan teknis irigasi yang mumpuni, maka wisata bahari melintasi DAS dengan perahu kecil warna-warni bukan semata angan dan julukan “Venesia dari Timur” bukan sekadar jargon. Kita butuh “komitmen kelas tinggi” dari para calon pemimpin Palembang berikutnya. (*/ce3)

Oleh : Budi Santoso
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Stisipol Candradimuka Palembang

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!