Menangkal Peretas Hitam

KEJAHATAN berupa peretasan komputer di jaringan internet (hacking) bukan hal baru. Serangkaian peretasan yang dilakukan oleh kalangan hacker hitam telah menimpa beberapa situs di Indonesia. Di antaranya kejadian lama yang belum lepas dari ingatan para jurnalis yang pernah mangkal di gedung DPR RI Senayan.
Sekali waktu pada waktu itu, kuli flashdisc yang hendak mengambil liputan di rumah wakil rakyat Indonesia ini terperanjat menyaksikan situs DPR RI berubah tampilan menjadi situs yang disesaki foto porno. Jelas saja ini bukan ulah admin situs melainkan kejahilan cracker atau peretas hitam.
Diperkirakan ada cukup banyak kasus yang terjadi, namun tidak banyak kasus yang bisa diselesaikan melalui jalur hukum dengan melegakan. Hanya beberapa terselesaikan melalui line sistem peradilan pidana, yakni pada perkara peretasan terhadap situs Komisi Pemilihan Umum di Pemilu legislatif tahun 2004. Peristiwa itu melibatkan seorang peretas bernama DF yang membobol situs KPU, terdakwa kemudian dijatuhi vonnis pidana penjara selama 6 bulan 21 hari. Pidana terhadap pelaku didasarkan pada Pasal 22 c Jo. Pasal 50 UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi.
Majelis hakim yang mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan aktifitas peretasan pada situs KPU dengan mengubah nama-nama partai dengan nama yang aneh-aneh. Dari deretan nama partai kontestan Pemilu 2004 berubah menjadi nama partai yang aneh seperti partai jambu, kelereng, cucok rowo, mbah jambon, air minum dalam kemasan atau partai dibenerin dulu webnya.
Serangan peretas ini pun terjadi di negara maju. Di antaranya adalah kenyataan yang dihadapi pemerintah AS. Negeri ‘oom Obama’ sempat kewalahan menghadapi peretasan komputer. Gangguan dari kaum peretas ini baik karena keisengan, kriminal maupun tindakan mata-mata. Kasus yang terjadi seperti perilaku anggota kelompok cracker peretas hitam beberapa tahun lalu terhadap jaringan penjual online. Caranya dengan membanjiri server dengan paket-paket kiriman palsu sehingga lalu lintas data menjadi begitu sibuk hingga tidak dapat operasionalkan lagi.
Di bagian dunia lain ancaman teror di ruang siber yang menghebohkan terjadi pula di Moskwa, seorang bernama Igor Blinkov meretas komputer hingga mengganti iklan elektronik pada tampilan layar monitor raksasa di tengah kota Moskwa dengan tayangan video porno, sehingga jelas saja memacetkan lalu lintas. Untuk ulahnya ini si Igor harus mendekam dalam penjara selama 18 bulan.
Internet atau jaringan komputer yang besar sesungguhnya tidak mengganggu manusia, malahan membantu manusia dalam mencapai tujuan-tujuan yang bersifat positif, seperti dalam mencapai tujuan-tujuan yang bersifat positif, seperti dalam bidang bisnis ada e-commerce atau e-trade, sebagai media pendidikan politik dan sebagainya. Faktor manusia yang menggunakan internet dengan tujuan jahat yang membuat pemakai internet tidak nyaman. Manusia inilah yang dalam dunia kejahatan siber dinamakan peretas atau hacker hitam alias cracker. Penegasan ini pernah dikemukakan oleh pakar hukum teknologi komunikasi informasi, Agus Rahardjo.
Sedangkan, hacker secara harfiah berarti mencincang atau membacok. Dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer. Hacker dapat juga didefinisikan sebagai orang-orang yang gemar mempelajari seluk beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya. Dalam pembentukan istilah di Kamus Bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai peretas komputer.
Setelah ditelisik, menurut Prof. Sutan Remi Syahdeini ada serangkaian kesimpulan mengenai alasan mengapa para peretas melakukan kegiatannya. Tujuan yang hendak diraih kaum peretas, di antaranya adalah: Pertama, untuk unjuk kebolehan. Dalam banyak hal, meretas adalah tantangan bagi pelakunya untuk dapat masuk ke dalam sistem. Peretas yang berhasil masuk ke dalam sistem berhasil mengakses sistem komputer itu akan mengumumkan keberhasilannya itu dengan meninggalkan suatu pesan.
Kedua, bertujuan merusak sistem komputer. Sekalipun peretas tidak melakukan pengambilan, tetapi file yang tersimpan di dalam sistem mungkin diubah atau dihancurkan. Aksi para peretas bisa jadi juga melakukan perusakan terhadap program-program atau potensi data komputer dengan memasukkan virus komputer.
Ketiga, peretasan bertujuan melumpuhkan sistem komputer. Ada bentuk penyerangan terhadap suatu jaringan komputer oleh peretas yang memasang target agar pada akhirnya jaringan tersebut menyerah tanpa syarat. Jaringan itu dibanjiri dengan lalu lintas data sampah yang sungguh tak bermanfaat, hingga target ini kelampauan kapasitas karena berat isinya.
Perangkat Hukum
Sesungguhnya setelah hadirnya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di atas kertas mesti kasus peretasan komputer terselesaikan. Undang-undang ini telah memerinci larangan melakukan perbuatan membobol sistem komputer yang terdiri atas:
Larangan membobol komputer dan atau sistem komputer elektronik yang bertujuan untuk mengakses saja tanpa tujuan lain. Selanjutnya, larangan membobol komputer dan atau sistem elektronik yang selain bertujuan untuk mengakses ilegal juga untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Termasuk pula membongkar paksa komputer dan atau sistem elektronik yang bertujuan selain untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistem pengamanan dari sistem komputer yang diakses itu. Rentang ancaman pidana pada perbuatan tersebut bervariasi dari enam, tujuh hingga delapan tahun dan atau denda hingga Rp.800 juta. Dengan ancaman seberat ini tentu si pelaku jika tertangkap dapat langsung ditahan.
Belajar dari penyelesaian secara hukum pidana atas kasus penyerangan situs KPU, kita berharap mestinya aparat penegak hukum tak perlu gamang dalam mengantisipasi dan menindak perilaku yang kontraproduktif pada kemajuan teknologi informasi seperti ini. Problem lain yang menghadang, seperti batas yurisdiksi tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pengusutan pada kejahatan siber tersebut. (*)

Oleh: R. Muhammad Ikhsan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!