Mendagri Awasi Anggaran Pemda

SEMANGAT: Para siswa salahsatu SD Negeri semangat belajar bersama gurunya di kelas. Foto: Evan/Sumatera Ekspres

Percepatan pembangunan di sektor pendidikan memang perlu menjadi semangat masing-masing Pemda. Sebab Pemda menjadi triger utama, jangan justru Pemerintah Pusat konsens biayai pendidikan, tapi Pemda tak sejalan alias alokasinya minim anggaran.
—————————————-

KEBUTUHAN sektor pendidikan tak bisa dihindari. Porsinya tentu harus lebih besar dari sektor lain, karena ini penentu kemajuan daerah pada masa mendatang. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut mengawasi penggunaan anggaran setiap Pemda sekaligus melakukan evaluasi belanja APBD.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) mengklaim, secara umum Pemda telah alokasikan kebutuhan pendidikan sekitar 20 persen. “Hasil evaluasi kami sampai semester 1 2017 kemarin, Pemda sudah alokasikan 20 persen untuk pendidikan di daerah masing-masing. Dan realisasinya pun sesuai target,” ujarnya kepada koran ini di Jakarta, kemarin (20/8).
Namun, sebutnya, pendidikan itu jangan diartikan sempit. Sebab dia melihat banyak kalangan menilai pendidikan sebatas sekolah formal, seperti SD, SMP, dan SMA saja. Padahal pendidikan memiliki arti luas. “Karena itu bisa mencakup juga beasiswa di dalam dan luar negeri, pendidikan masyarakat, pelatihan, bimbingan teknis, dan lainnya,” terangnya.
Terpisah, DPRD Provinsi Sumsel mengklaim selalu memprioritaskan bidang pendidikan dalam penganggaran di APBD. Bahkan tahun depan, anggota Komisi V DPRD Sumsel Rizal Kenedi menjelaskan, anggaran pendidikan itu harus sejalan dengan amanat UU Pendidikan, yakni minimal 20 persen. “Tak hanya Provinsi Sumsel, tapi saya berharap juga menjadi prioritas kabupaten/kota se-Sumsel,” bebernya. Pihaknya pun selalu menekankan itu, termasuk jangan ada ketimpangan pendidikan di kota dengan di desa.
Menurutnya, tak hanya dana operasional sekolah yang perlu diperhatikan. Namun, bagaimana kelengkapan dan fasilitas untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Saat ini, sebutnya, program sekolah gratis (PSG) telah digulirkan cukup baik. Diharapkan program pun diimbangi fasilitas sekolah, supaya tidak timbul ketimpangan.
“Kita berharap fasilitas sekolah di kota dan pelosok pun sama. Contoh penerapan UNBK (ujian nasional berbasis komputer) yang menggunakan sistem komputer,” ujarnya. Untuk menerapkan UNBK, sekolah di desa pun harus memiliki fasilitas tersebut.
Jika anggaran Pemda terbatas, sebenarnya Disdik bisa mencari terobosan untuk membantu pembangunan di sekolah. Jika tak bisa mengandalkan anggaran Pemda, Pemprov bisa dekati pemerintah pusat lewat APBN. “Bisa juga meminta bantuan pembangunan perbaikan ruang kelas dari dana CSR perusahaan yang ada di lingkungan sekolah,” ujarnya. Ini justru lebih memungkinkan. (ran/fad/ce4)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!