Menggagas Perda Perlindungan Hukum Bagi Guru

Oleh : Hasanuddin, S.Pd, MSi
Ketua PGRI Kota Palembang

Dari sejumlah pemberitaan media cetak, elektronik, dan online, Ahmad Budi Cahyono (26), guru honorer mengajar Seni Rupa di Sekolah Menengah Atas Negeri I Torjun Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, awalnya menegur siswanya bernama HI (17) yang sedang berbincang dengan teman sebangkunya. Tidak terima ditegur, HI mendatangi Ahmad Budi Cahyono dan terjadilah baku fisik di antara keduanya.
Informasinya, mereka sempat didamaikan kepala SMK. Namun, nasib berkata lain. Di rumahnya, sang guru, merasa aneh di lehernya.Itulah tanda-tanda guru honorer yang upahnya hanya di bawah Upah Minimum Kota (UMK) ini menjemput Sang Pencipta.
Di dalam masyarakat heterogen, kemajemukan dengan segala dinamikanya, potensi kekerasan berpeluang untuk meledak. Tapi, kekerasan di dalam sekolah, lembaga yang mestinya steril dari kata kekerasan, sungguh tidak dapat dibenarkan. Kekerasan, apa pun bentuknya, siapa pun pelakunya, jika itu terjadi di lembaga sekolah, ia telah mencoreng muka dunia pendidikan. Jangankan kekerasan fisik, kekerasan yang sifatnya verbal pun, sebaiknya dihindari oleh para pelaku pendidikan.
Kita semua sepakat, bahwa sekolah adalah lembaga yang menjunjung tinggi moralitas, keadaban, dengan tujuan melahirkan dan membentuk manusia, tidak hanya berilmu pengetahuan, juga memiliki naluri menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Sekolah pada tingkatan apa pun dari Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi, memiliki tanggungjawab kemanusiaan bagi bangsa dan negaranya. Para filosof sering mengatakan bahwa sekolah merupakan miniatur negara. Sekolah rusak, negara ikut rusak.
Kasus Ahmad Budi Cahyono, kian membukakan mata kita semua bahwa guru sebagai sebuah profesi mulia tidak ubahnya seperti profesi lain seperti dokter, pengacara, atau pun wartawan . Dalam menjalankan profesinya, guru jelas membutuhkan perlindungan hukum sehingga dapat mengajar dengan nyaman, tanpa dihantui perasaaan ketakutan.
Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 sudah dinyatakan bahwa guru menjadi salah satu profesi yang diberikan perlindungan hukum. Pasal 39 ayat (1), disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas. Ayat (2), disebutkan bahwa, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Di tingkat kementerian, tahun kemarin, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , telah menelurkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbub) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan. Langkah ini patut diapresiasi karena telah menunjukkan empati pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap guru.
Pasal 2 Permendikbud yang dikeluarkan 1 Maret 2017 itu dijelaskan, regulasi tersebut memberikan perlindungan pada pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, meliput hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Sementara dalam Pasal 3, regulasi itu mengamanatkan kewajiban perlindungan pada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat.
Langkah Preventif
Kasus kekerasan di sekolah tetap berpeluang terjadi di masa mendatang. Ia seperti bahaya laten, yang bisa muncul kapan saja. Guru sebagai aktor utama di sekolah memang harus memiliki kualifikasi yang memadai untuk memberikan pengajaran kepada para siswa. Kualifikasi yang memadai itulah yang disebut guru professional. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat (1) guru disebut profesional jika sudah memiliki empat kompetensi yaitu pedagogik; kepribadian; sosial serta profesional.
Empat kompetensi itu tidak hanya berlaku bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. Guru honor di sekolah negeri dan swasta, wajib memiliki empat kompetensi itu. Kompetensi pedagogik berarti guru mampu mengelola pembelajaran; kompetensi kepribadian artinya guru memiliki budi pekerti luhur dan teladan bagi siswanya; kompetensi sosial memberikan amanah kepada guru mampu berkomunikasi dengan siswa, guru, orangtua dan masyarakat serta kompetensi profesional guru menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Empat kemampuan harus diakui secara formal dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak berwenang, bisa pemerintah dan organisasi profesi. Empat kompetensi itu, diyakini, dapat menunjang proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung dinamis.
Yang tak kalah pentinnya selain empat kompetensi itu, guru juga juga memiliki kode etik. Namanya Kode Etik Guru. Guru wajib paham dan mengerti sembilan poin dalam Kode Etik Guru tersebut antara lain (1) Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila. (2). guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing serta (3) guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Kode Etik Guru ini adalah rambu dan pedoman guru dalam melakukan proses KBM.
Namun demikian, guru yang bisa mengaplikasikan empat kompetensi itu ditambah lagi pemahaman atas Kode Etik Guru, bukan berarti guru adalah segala-galanya, manusia yang super. Bukan berarti segala bentuk tanggungjawab pendidikan anak dibebankan kepada guru sehingga orangtua lepas tangan.
Pada hakikatnya, pendidikan itu tanggungjawab bersama guru dan orangtua. Terbatasnya durasi waktu anak di sekolah, seharusnya memberikan peluang bagi orangtua untuk menjalankan tanggungjawab pendidikan di rumah. Justru rumah adalah sekolah pertama bagi anak sebelum menginjak pendidikan formal.
Rumah merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama. Dalam ilmu psikologi pendidikan, pengaruh pendidikan di dalam rumah ini sangat membekas dalam anak. Ini artinya, peran keluarga sangat penting dalam proses tumbuh kembang intelektual anak nanti. Keberhasilan pendidikan dalam keluarga menjadi salah satu pencegah terjadinya kekerasan di dalam sekolah.
Gagasan Perda
Dunia pendidikan di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang sangat dinamis. Ini ditandainya dengan bermunculan sekolah-sekolah baru terutama swasta; tingginya populasi usia sekolah; serta antusiasme masyarakat untuk menjadi tenaga pendidik. Fakta ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Mencermati hal ini, tentu kita tidak ingin, dinamika pendidikan di Kota Palembang, akan melahirkan persoalan di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan tindak tanduk para pengajarnya.
Di negara ini, memang tidak ada yang kebal hukum. Konstitusi juga menegaskan, bahwa semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Demikian juga dengan guru. Namun sebagai ujung tombak pembinaan generasi muda bangsa ini di sekolah, kaum guru membutuhkan payung hukum yang melindungi haknya dalam menjalankan tugas KBM.
UU Guru dan Dosen, seperti yang disebutkan diatas tadi, memang sudah menegaskan bahwa profesi guru mendapat perlindungan hukum. Tapi, kontekstualisasi undang-undang itu di tingkat lokal tidak nyaring. Kita inginya, turunan dari UU Guru dan Dosen, berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara detil, apa yang perlu dilindungi dari seorang pengajar.
Perda ini nantinya, juga memuat sanksi bagi siapa pun yang menggangu proses belajar dan mengajar di sekolah, termasuk pula perlunya lembaga bantuan hukum bagi kaum guru. Kalau pun terjadi persoalan pidana dan perdata, bagi guru, lembaga bantuan hukum dapat memberikan pendampingan.
Gagasan Perda ini sangat penting mengingat tantangan di dunia pendidikan, tidak saja berkisar soal profesionalitas guru saja. Lebih dari itu, dunia pendidikan sudah berhadapan dengan dunia teknologi (Internet). Guru mereka bukan lagi secara fisik di depan kelas. Guru mereka adalah internet. Bukan tidak mungkin, akan terjadi kekerasan dalam bentuk tulisan di media sosial, yang merendahkan derajat kaum pendidik. Perda ini juga diharapkan mengatur hal-hal demikian, terutama yang berkaitan dengan fenomena dunia media sosial.
Di dalam Perda ini nantinya, pelanggaran yang dilakukan oleh guru, terutama yang berkaitan dengan pidana, khususnya kekerasan, proses awalnya harus melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). PGRI sudah menginisiasi pembentukan DKGI agar proses hukum yang melibatkan guru ditindaklanjuti sebelum sampai ke meja kepolisian. Masyarakat juga harus paham dengan proses ini bahwa kasus-kasus yang melibatkan guru, terkait proses KBM, disampaikan kepada DKGI. Begitu juga kepada pihak kepolisian. Pengaduan soal tindak tanduk guru yang diadukan masyarakat, seharusnya diserahkan dulu ke DKGI.
Jika pun nantinya, prosesnya sampai meja hijau, Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Palembang bisa mendampingi sampai putusan pengadilan. Sekedar catatan, LKBH PGRI sudah beberapa memberikan advokasi terhadap guru yang diadukan oleh wali murid. Kita berharap, Perda Perlindungan Hukum Bagi Guru ini dapat direspon positif oleh pemerintah kota dan wakil rakyat. Diharapkan pula penyusuan Perda ini melibatkan mereka yang selama ini terlibat dalam dunia pendidikan sehingga aspirasi stakeholder pendidikan dapat terakomodir. (*)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!