Mengurai SEMA Larangan Tersangka DPO Ajukan Praperadilan

Reda Manthovani. foto: istimewa

Oleh

Dr Reda Manthovani SH LLM

SEMA tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU 12/2011, melainkan hanya peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving). Meski sesuai Pasal 24A UUD 1945 tidak diberikan wewenang menguji SE, namun faktanya MA pernah menguji materi SE Dirjen Minerba dan Panas Bumi.

Mahkamah Agung telah resmi menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2018 tentang Larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Kemunculan aturan tersebut bukanlah tanpa sebab.

Penyebabnya, karena adanya kecenderungan permohonan praperadilan yang diajukan pihak tersangka yang pula berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Melalui SEMA 1/2018, paling tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap proses pengajuan praperadilan dengan status DPO.

Menelisik SEMA 1/2018, setidaknya mengatur dua hal. Pertama, terhadap pihak tersangka yang sedang melarikan diri, atau DPO, tidak dapat mengajukan upaya hukup praperadilan. Kedua, bila praperadilan tetap diajukan tersangka melalui tim penasihat hukum maupun pihak keluarganya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan ‘tidak dapat diterima’ (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Lahirnya SEMA 1/2018 sebenarnya terinspirasi melalui keberadaan SEMA No 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Nah SEMA 1/2012 sebenarnya mengatur pihak terpidana yang bila menjadi pemohon Peninjauan Kembali (PK) kemudian tidak hadir di persidangan, maka upaya hukum luas biasa yang diajukan itu pun menjadi gugur.

Bagi sebagian kalangan, SEMA 1/2018 dinilai bertentangan dengan asas pengadilan yang dilarang menolak perkara sebagaimana tertuang dalam UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Khususnya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Baca Juga :  Segera Disidang, Kades Tersangka ini Dipindah

Bahkan bagi kalangan penolak itu aturan, mereka berdalih SEMA 1/2018 bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP. Sebab tidak mengatur pemohon hadir dalam persidangan. Sebaliknya Pasal 79 hanya menyebutkan, para pemohon praperadilan hanyalah tersangka, keluarga dan kuasanya.

Tertuang dalam SEMA 1/2018 justru mensyaratkan kehadiran pemohon ketika mengajukan upaya praperadilan. Sebab, kecenderungan permohonan praperadilan berstatus tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO) menjadi pertimbangan. Pengaturan tersebut pun memberikan kepastian hukum terhadap proses pengajuan praperadilan terhadap pemohon yang notabene berstatus DPO.

Dengan demikian muatan yang diatur dalam SEMA tersebut berkaitan erat dengan syarat prosedural, bukan syarat substansial atau kewajiban hakim/pengadilan untuk menguji perkara secara materiil. Dengan demikian, ketika tersangka tidak dapat mengikuti prosedur tersebut maka permohonannya tidak dapat diterima bukan tidak diterima.

Sejatinya memang prosedural tersebut wajib ditegakkan. Sebab, mengingat tren ketidakhadiran dalam mengajukan praperadilan dapat meruntuhkan martabat penegakan hukum suatu negara. Pula menjadi rujukan para calon tersangka dan tersangka untuk menghindari proses pemeriksaan. Pasal 79 KUHAP menyebutkan, “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Menilik rumusan norma tersebut, maka pemohon praperadilan tidak saja tersangka, tetapi juga keluarga maupun kuasanya dapat mengajukan permohonan praperadilan. Nah oleh karena itu, bila merujuk dengan KUHAP, maka SEMA No.1/2018 bertentangan dengan Pasal 79.

Baca Juga :  Top... Camat ini Ubah Image Kampung Begal

Pengujian legalitas

Untuk mengetahui bertentangan tidaknya SEMA 1/2018 dengan Pasal 79 KUHAP, maka mesti dilakukan uji materi. Namun demikian, menjadi pertanyaan lanjutan, apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Urutan tata peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 adalah UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda kabupaten/kota.

Begitu pula dalam Pasal 8 UU No 12/2011 tidak menyebutkan Surat Edaran (SE) secara eksplisit termasuk peraturan perundang-undangan (regeling). Bahkan bukan juga dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara (beschikking). Melainkan, hanya peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving).

Pasal 8 menyebutkan, “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Baca Juga :  Aguan Dituntut 5 Bulan

Nah jika SE bukan peraturan perundang-undangan, lantas bagaimana menguji keabsahannya? Pasal 24A UUD 1945 menegaskan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Seperti, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Merujuk Pasal 24A UUD 1945, MA tidak diberikan wewenang menguji SE. Namun dalam praktiknya, MA pernah melakukan pembatalan terhadap SE Dirjen Minerba dan Panas Bumi No.03.E/31/DJB/2009 tentang Perijinan Pertambangan Mineral dan Batubara lewat putusan MA No. 23P/HUM/2009.

Pertimbangan majelis hakim agung dalam perkara tersebut, menyatakan bahwa walaupun SE tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, SE dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sah.

Putusan MA itu menegaskan SE bisa dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Agung. Namun muncul pertanyaan selanjutnya, apakah SEMA juga bisa dimohonkan uji ke lembaga yang menerbitkannya?

Dalam sistem hukum di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, lembaga yudikatif yang dapat melakukan uji materiil adalah Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang dan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan dibawah undang-undang.

Sebelumnya terdapat preseden, putusan MK yang menguji UU terkait dengan kewenangan dirinya. Yakni, putusan No.005/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU No.22/2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Merujuk pada preseden ini, pengujian SEMA di Mahkamah Agung kiranya dapat dilakukan. Namun, apakah MA akan mengabulkan atau menolaknya, maka hal tersebut perlu dilakukan ujicoba. (*)

*)Penulis adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Asisten Pidana Umum Kejati Sumsel

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!