Minta Pemda Sederhanakan Perizinan

Alex Noerdin dan Hanif Dhakiri saat hadiri pembukaan Rakerkonas dan pelantikan Apindo Sumsel, semalam. Foto: M Hatta/Sumeks

PALEMBANG – Kebijakan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda), dinilai Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kadang menghambat investasi. Padahal, pemerintah pusat sudah memberikan kemudahan terkait masalah ini.

Ketua Umum DPN APINDO, Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, masalah sinergi ini, bakal dibahas dalam Rakerkornas APINDO. Hambatan sendiri, menurutnya berasal dari produk Peraturan Daerah (Perda). Terkait perizinan dasar investasi.

“Sementara Perda, dulunya jadi kewenangan Kemendagri, sekarang dipegang Mahkamah Agung. Ada masalah terkait Perda ini, prosesnya akan lama,” jelasnya kepada awak media, di Hotel Aston, sore kemarin (19/4), sebelum pembukaan Rakerkonas.
Permasalahan lain, terkait masalah konektivitas. Beberapa daerah seperti Di Kalimantan, belum memiliki insfrastuktur memadai. Membuat biaya produktivitas tinggi.

“Di Sumsel, dibawah kepemimpinan Gubernur, infrastruktur sudah baik. Itu sangat menguntungkan,” urainya.

Untuk itu, tanpa dukungan dan komitmen kepala daerah, maka hampir mustahil untuk merealisasikan investasi di Indonesia, mengingat perijinan usaha merupakan kewenangan kepala daerah. Oleh karenanya, spirit utama terletak pada komitmen percepatan penyederhanaan regulasi perijinan usaha dan investasi di tahun 2017.

Sementara, dalam pembukaan Rakerkonas dan Pelantikan DPD Apindo Sumsel di Hotel Aston, Semalam juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dhakiri. Disana, ia meminta Apindo agar berperan dalam kesenjangan sosial, fokusnya lagi ke kemiskinan dan pengangguran. Apalagi, pada 2030 akan dibutuhkan 113 juta tenaga skills.

Baca Juga :  Sepakati Percepatan E-gov Pemda

“Memang melihat itu tidak akan mudah karena mayoritas pekerja tamatan SD-SMP. Dengan keadaan 60 persen tamatan SD- SMP maka pelatihan keahlian harus banyak dilakukan,” katany.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin juga hadir dalam acara itu. Disana Alex menuturkan jika Sumsel merupakan provinsi dengan penyumbang CPO terbesar di Indonesia, nomor satu untuk karet. “Bahkan batubara, separuh suplainya berasal dari Sumsel,” tukas dia. (win/uni)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!