Mulai Razia Simpatik Taxol

JAKARTA – Kesepakatan untuk tidak menggelar razia angkutan taxi online (taxol) selama masa pembahasan Permenhub 108/2017 tidak sepenuhnya berjalan. Pengurus Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) menerima laporan ada razia di Jawa Barat terhadap taxol. Mereka menganggap razia itu menyalahi kesepakatan.
Sekjend Oraski Fahmi Maharaja mengungkapkan informasi tentang razia itu tersebar kemarin (16/2). Dia menyebut, saat aksi demonstrasi pada Rabu (14/2) itu ada pertemuan di pejabat Kantor Staf Presiden (KSP). Salah satu hasil pertemuan hingga sore itu tidak ada razia terhadap angkutan online. Karena driver dan Kemenhub masih akan membahas lagi Permenhub 108/2017. “Termasuk tidak ada razia simpatik,” kata Fahmi kemarin.
Nah, pada razia tersebut pengemudi ditanyai perihal kepemilikan SIM A umum. Selain itu juga terkait kepersertaannya dalam koperasi atau badan hukum lainnya. Sertifikat uji kir juga diperiksa.
Menurut Fahmi, bisa jadi keputusan tersebut tidak sampai ke pemerintah daerah. itulah yang disesalkan oleh Oraski. Sebab, bisa meresahkan para driver yang sedang berunding dengan Kemenhub. Persoalan tersebut akhirnya disampaikan ke KSP. “Kami sudah kirimkan pengaduan itu ke KSP di istana. Melalui pak Eko Deputi IV. Tanggapannya ya akan dikoordinasikan,” ungkap dia.
Selain di Jawa Barat, mereka juga khawatir ada razia taxol di tempat lain. Sebab, tersiar kabar pula ada razia di Medan dan Palembang. Meskipun masih diselidiki kabar tersebut. “Oraski menyesalkan masih terjadinya razia di daerah karena ini tidak sesuai dengan kesepakatan kemarin yang di fasilitasi Istana,” tegas dia.
Salah satu yang ditakutkan dari pemberlakuan Permenhub 108/2017 itu adalah nasib para driver. Karena ratusan ribu driver bisa jadi akan kehilangan pendapatannya. Lantaran berbagai aturan seperti pengubahan SIM A menjadi SIM A umum dan turut dalam koperasi. “Karena koperasi itu nyatanya aplikator sudah punya kerjasama dengan koperasi tertentu,” ungkap dia.
Sedangkan pengubahan SIM A menjadi SIM A umum ternyata tidak cukup mudah. Bukan hanya membayar biaya SIM, tapi mereka harus membayar biaya sertifikat pengemudi yang mencapai Rp800 ribu. “Praktiknya tidak mudah dapatkan sertifikat pengemudi, harganya dari Rp800 ribu jadi Rp1,2 juta,” ujarnya.
Sementara itu Humas Ditjen Perhubungan Darat Pitra Setiawan membantah jika ada operasi atau penindakan bagi driver taxol yang belum memenuhi ketentuan. Yang dilakukan daerah hingga akhir bulan ini adalah operasi simpatik. “Masih berupa teguran saja. Tidak ada hukumannya,” ucapnya kemarin ketika dihubungi kemarin.
Operasi simpatik dilakukan oleh dinas perhubungan di masing-masing daerah. Saat kegiatan tersebut, kelengkapan pengemudi taxol diminta diperlihatkan. Misalnya saja mengenai SIM A umum dan tanda telah uji KIR. Jika si pengemudi belum memiliki semua atau salah satu ketentuan maka diharuskan untuk melengkapi. “Belum sampai pada penindakan,” ucapnya. (lyn/jun)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!