Oknum DPRD Muratara Diminta Serahkan Diri

PALEMBANG- Setelah gagal melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus pemalsuan ijazah, oknum anggota DPRD Kabupaten Muratara, Ahmad Bastari Ibrahim (54), terhitung 10 Januari lalu Kejaksaan Negeri (kejari) Palembang menetapkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap yang bersangkutan.

“ Tanggal 8 Januari kita sudah melakukan upaya eksekusi dengan mendatangi ke rumah terpidana yang ada di Muratara, tapi saat itu yang bersangkutan tidak ada di rumah. Kita juga sudah meminta anaknya agar memberitahukan terpidana ini untuk menyerahkan diri dalam waktu 1×24 jam, tapi tidak juga dilakukan. Akhirnya sesuai aturan, tertanggal 10 Januari kita tetapkan terpidana ini sebagai DPO,” kata Kasi Pidum Kejari Palembang, Satria Irawan SH di ruang kerjanya, Senin (22/1).

Dijelaskan Satria, pelaksanaan eksekusi ini dilakukan setelah sebelumnya dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Baik di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Pengadilan Tinggi (PT) Palembang dan Mahkamah Agung (MA) RI menetapkan bersalah melakukan pemalsuan ijazah sebagaimaa yang diatur dalam pasal 263 ayat 1,2 KUHP.

Bahkan dalam amar putusannya kala itu, majelis hakim yang diketuai Parlas Nababan SH di PN Palembang memvonis yang bersangkutan selama 18 bulan.

“Putusan dari MA sudah keluar dan terpidana ini di nyatakan bersalah. Jadi eksekusi ini bentuk tanggung jawab dari putusan pengadilan,” ulasnya. (afi)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Selasa (23/1). 

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!