Pedagang Sulit Untung Banyak

PALEMBANG – Penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp9.450 dan beras premium Rp13.800 membuat pedagang resah. Dengan adanya batasan harga jual itu, mereka akan sulit mendapat untung.
Keluhan ini diungkap seorang pedagang beras di pasar kalangan Mega Asri, Koko. Ia mengatakan, modal untuk beli beras premium berkisar Rp11.500 hingga Rp12.500 per kilogram (kg).
“Kalau jualnya dibatasi, sulit dapat untuk lebih,” katanya, kemarin. Menurutnya, kebanyakan pedagang mengambil keuntungan penjualan beras tak sampai 10 persen dari modal. “Rata-rata sekitar 7 persen,” ucapnya.
Pernyataan senada diungkap Zul, pedagang di Pasar Km 5. Katanya, sulit untuk menerapkan HET beras karena biaya produksi saja sudah cukup besar. Belum lagi, persaingan di pasar tradisional cukup ketat.
Masyarakat tentunya membeli beras dengan harga lebih murah. “Jika di toko kami menjual mahal sedikit saja, pembeli akan cari toko lain yang jual beras lebih murah,” cetusnya. Karena itu, kebanyakan harga beras yang dijajakan pedagang tradisional relatif hampir sama. “Intinya kami sulit, kalau modal mahal bagaimana mau menetapkan HET lagi,” pungkasnya.
Bagaimana respon petani dan dinas terkait di kabupaten/kota? Menurut pendapat Joko, petani padi di Desa Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, penetapan HET beras medium dan premium tidak berpengaruh kepada petani.
“Tidak ada pengaruhnya untuk kami petani,” ucap dia. Sebab, harga gabah kering giling dari petani hanya dihargai Rp3.800/kg. Sedangkan beras kalau dijual Rp5.800-Rp6.000/kg. “Bedanya hanya dua ribu dan mayoritas petani jual gabah, bukan beras,” tuturnya.
Itu pun hanya sedikit yang dibeli Bulog. Sisanya, dijual kepada tengkulak yang berani ambil dalam jumlah banyak. Ia menyatakan, yang mungkin dapat untung dari kebijakan itu adalah perusahaan yang memiliki label. Beras dari petani bisa dijual sesuai HET.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Banyuasin, Ria Apriani, menegaskan, pihaknya akan mengawal kebijakan HET beras tersebut. Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau, M Hidaya Zaini mengaku belum dapat memberikan komentar terkait penetapan HET beras medium dan premium oleh pemerintah pusat.
“Saya sedang berada di luar kota, jadi belum saya pelajari soal itu,” ucapnya.
Untuk HET beras di pasar-pasar Lubuklinggau, rata-rata Rp10 ribu sampai Rp11 ribu per kg. Beda dengan di OKU Selatan. Penetapan HET langsung ditindaklanjuti instansi terkait di sana.
“Kami sedang ancang peraturan bupati untuk jadi acuan di tingkat agen atau pengecer,” kata Kepala Dinas Koperasi UKM Industri dan Perdagangan Drs H Misnadi MSi. Mengingat wilayah OKU Selatan yang cukup luas, biaya transportasi masuk dalam bagian untuk penghitungan HET di tingkat pengecer dan agen. Seperti wilayah Mekakau Ilir, Sungai Are, Sindang Danau, Pulau Beringin, Muaradua Kisam, dan Kisam Tinggi. “Daerah-daerah itu akan diatur HET lebih lanjut setelah perhitungan biaya ongkos angkut (transportasi),” jelasnya.
Yang pasti, kenaikannya tidak boleh lebih dari 20 persen dari HET yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kepala Disperindagkop Muratara, Syamsu Anwar menuturkan pihaknya siap melakukan pengawalan terhadap intervensi harga beras oleh pusat. Akan dilakukan pengawasan secara langsung ke sejumlah pasar tradisional. Untuk distributor besar belum ada. “Rencana kami, tahun depan bangun gudang logistik sehingga jika terjadi inflasi bisa langsung ditekan,” tandasnya. Menurut dia, harga beras yang berada di wilayah Muratara cukup stabil lantaran dekat dengan Mura dan Lubuklinggau daerah produksi pangan.
Di Empat Lawang, harga beras normal, di kisaran Rp9 ribu per kg. “saat ini, beras isi 20 kg mengalami kenaikan sedikit menjadi Rp190 ribu. Tapi stok terjamin,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Empat Lawang, Rudianto.
Secara kontinyu, pihaknya melakukan pemantauan harga jual beras di pasaran. Jika ada pedagang nakal, dipastikan akan ditindak. Langkah yang sama dilakukan jajaran Dinas Perdagangan PALI.
“Kami lakukan pemantauan setiap dua hari. Hasil terakhir, beras medium sekitar Rp10 ribu dan masuk kategori wajar,” jelas Lihan Umar MSi, kepala Dinas Perdagangan PALI. Harga itu sedikit lebih tinggi dari HET karena pengaruh jarak dan ongkos transportasi.
Bagi pedagang atau agen yang melakukan penimbunan, pihaknya memastikan akan memberi tindakan tegas. Salah satunya pencabutan izin usaha. “Kalau ada unsur pidana, kami serahkan ke aparat penegak hukum,” tukasnya.
Sementara itu, petani padi di Muara Enim menyambut positif penetapan HET beras medium dan premium oleh pusat. “Baguslah kalau seperti itu, jadi kami tidak merugi terus karena permainan harga oleh tengkulak,” kata Jon, petani di kecamatan Muara Enim.
Selama ini, tengkulak kerap mempermainkan harga beli saat panen terganggu cuaca ekstrem. “Misalnya harga beras medium biaa kami jual Rp6.000 sampai Rp7.000 per kg ke tengkulak. Tapi saat cuaca tidak bagus dan panen terganggu, mereka jual beras ke pasaran sampai Rp12 ribu, dua kali lipat dari harga beli dari kami,” bebernya.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Muara Enim, Ir Kani Da’ah mengatakan, penetapan HET beras oleh pemerintah pusat tidak akan menekan petani. “Kebijakan ini justru agar petani tidak dirugikan,” ujarnya.
Lain lagi tanggapan Kepala Dinas Pertanian Kota Prabumulih, Drs Syamsurizal SP MSi. Katanya, penetapan HET oleh pemerintah pusat kemungkinan akan mendapat protes dari para petani, khususnya di kota Prabumulih. Pasalnya, harga beras medium di tingkat petani sudah mencapai Rp9.000 per kg. “Otomatis, harga jualnya bisa berkurang dan bisa merugikan petani,” ujarnya.
Dilemanya, 500 hektare lahan pertanian di kota nanas merupakan sawah lebak, yang hanya satu kali tanam dalam setahun. Kalau harga di petani turun, tentu pendapatan mereka tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Nanti cek saja saat musim panen. Petani kita pasti tidak mau menjual beras di bawah Rp9.000. Maunya sama atau di atas itu. Makanya untuk harga jual di pasaran sekarang sekitar Rp10-11 ribu,” katanya.
Kecuali kalau semua sawah bisa mendapat irigasi dan tiga kali tanam. Syamsurijal menuturkan, HET itu bisa diterapkan jika ada campur tangan Badan Urusan Logistik (Bulog). Dimana, Bulog bisa memborong beras dari petani. Sayangnya, Bulog sendiri menghargai beras petani di bawah harga pasaran.
“Kenapa petani lebih pilih jual beras ke tengkulak. Karena harga Bulog di bawah pasaran. Harga beli Bulog saat ini sekitar Rp7 ribuan. Kalau harga belinya sama atau di atas tengkulak, petani pasti pilih jual beras ke Bulog,” bebernya.
Menurutnya, penerapan HET beras juga tidak bisa diperlakukan sama untuk semua daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pabumulih, Junaidi SIP menjelaskan, penetapan harga beras selama ini menggunakan mekanisme pasar. Campur tangan pemerintah dalam pengendalian harga hanya pada saat situasi harga sedang tinggi melalui Operasi Pasar Murah (OPM).
Itupun tidak terlalu berpengaruh. Sasarannya hanya bagi masyarakat miskin. Bukan harga beras secara keseluruhan. “Kalau memang sudah final HET beras itu, daerah siap melaksanakan,” tuturnya.
Kepala Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sumsel, Erwin Noor Wibowo mengatakan, pihaknya menyambut baik penetapan HET beras medium dan premium. Ini akan berimbas pada harga jual di tingkat petani. “Penetapan harga itu akan memberi semangat kepada petani untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ucap dia.
Diperlukan pengawasan dan pengawalan kepada para petani untuk menghindari adanya oknum yang mencari keuntungan dari penetapan HET ini. “Semua instansi dak lapisan masyarakat harus berperan aktif mengawal kebijakan ini,” sebutnya.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, Agus Yudiantoro menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Satgas Pangan. Kepala Perum Bulog Divre Sumsel Babel, Bakhtiar AS mengatakan, pengadaan beras tahun ini terhambat mengenai persoalan harga pembelian.
Ada beda harga jual di kalangan petani dan HPP (harga pokok pembelian) Bulog. “HPP Rp7.300. Bisa sampai Rp8.300, tapi itu untuk pengadaan PSO. Karena itu banyak petani menjual berasnya ke pihak lain di luar Bulog,” kata dia. Kondisi ini terjadi juga di daerah lain di Indonesia.
Karena itu, pihaknya terpaksa menurunkan target penyerapan beras dari 120 ribu ton menjadi 54 ribu ton saja di tahun ini. Sekarang, Bulog Sumsel memaksimalkan penyerapan di musim panen kedua. “Walau tidak sebanyak panen pertama, tapi kami optimis bisa capai 54 ribu ton,” tandasnya.
Pengadaan beras Sumsel saat ini masih disokong dari Banyuasin, OKU, Ogan Ilir, OKI dan Musi Rawas. Penyerapan terbesar terjadi Maret, April dan Mei lalu. Terkait dengan penetapan HET oleh pemerintah pusat, Bachtiar menilai harga-harga itu cukup ideal. Sebab, harga jual di Sumsel untuk beras medium di tingkat pedagang sekitar Rp9.250 dan beras premium Rp12.000.
Terpisah, Customer Development Head Lottemart Grosir Palembang, Ronny Kurniawan mengatakan, pihaknya akan patuhi regulasi HET yang dibuat pemerintah pusat. “Jika memang sudah ditetapkan, kami akan sesuaikan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dada tiga kategori beras yang dijual pihaknya. Yang kualitas biasa, sedang dan mahal. “Harga tentu di tentukan dari jenis produk yang di pasarkan,” kata dia. Untuk beras kualitas biasa dan harga biasa, seperti Selancar, Topi Koki dan Patin dengan kisaran harga Rp186 ribu-Rp190 ribu per 20 Kg.
Untuk kualiats sedang seperti Selancar AAA, Parkit, Dua Burung dan lainnya, kisaran Rp235 ribu-Rp252.300 per 20 kg. Sementara yang kualitas mahal, seperti Sipulen atau Sibulat, beras Jepang berkisar Rp499.500 per 20 kg. (cj10/qiw/qda/dwa/cj13/eno/ebi/roz/kos/yun/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!