Pegang Bukti 34 Bandar Kendalikan dari Lapas

JAKARTA – Bandar kakap Haryanto Chandra yang mendapatkan fasilitas mewah di Lapas Cipinang menunjukkan perlunya perbaikan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas). Badan Narkotika Nasional (BNN) berupaya membantu dengan telah menyetorkan setidaknya 34 nama bandar yang masih mencengkeram bisnis haramnya dari sel. Namun, anehnya Kementerian Hukum dan HAM justru mengaku belum menerima daftar nama 34 bandar tersebut.
Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menjelaskan, dari 39 bandar narkotika yang ditelisik mengendalikan peredaran dari lapas, hingga saat ini setidaknya BNN sudah memiliki bukti yang kuat untuk 34 bandar diantaranya. “Bukti sudah kepegang ya, enam bandar sisanya masih diselidiki,” jelasnya.

Ke-34 bandar tersebut menyebar ke sejumlah lapas di kota-kota besar, seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur. BNN belum bisa mengungkapkan nama bandar dan lapas secara detil karena dikhawatirkan membuat mereka berupaya mengirim hartanya keluar negeri. “Identitas mereka bukan konsumsi publik, kalau sudah semua baru diungkap ya,” terangnya.
Yang paling penting, sebenarnya 34 nama bandar narkotika itu telah disetorkan identitasnya ke Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan, beberapa kali daftar tersebut disetorkan. “Namun, entah mengapa berhenti begitu saja,” jelasnya.
Sebenarnya, yang paling mencolok adalah Haryanto Chandra. Beberapa tahun lalu, Haryanto Chandra bersama Freddy Budiman terungkap membuat pabrik narkotika di Lapas Cipinang. Saat pengungkapan itu, Menkumham saat itu Amir Syamsuddin bersama-sama melakukan penggerebekan. “Tapi, entah mengapa kok Haryanto ini tetap tidak dipindah dari Lapas Cipinang,” terangnya.
Menurutnya, perbaikan lapas bukan hanya dengan mencopot jabatan orang yang terlibat. Namun, penting melakukan perbaikan sistem yang lebih menyeluruh. “Dulu saat pabrik narkotika di Lapas Cipinang, Kalapasnya juga dicopot,” tuturnya.
Sementara Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BNN Brigjen Rokhmad Susanto menerangkan, 34 bandar narkotika yang mengendalikan dari lapas itu saat ini sedang disasar TPPU-nya alias akan dimiskinkan. Maka, sangat tidak elok kalau identitasnya dikeluarkan ke publik. “Kami targetkan mereka,” jelasnya.
Modusnya, setiap bandar di lapas itu memiliki orang luar yang bekerja mengelola uangnya, khususnya untuk bisa mengedarkan narkotika lagi. Seperti halnya, Akiong yang memiliki keponakan Calvin alias CSN yang berkewarganegaraan Inggris. “Calvin ini mengelola uang Akiong di luar negeri,” tuturnya.
Kemungkinan Calvin ini menginvestasikan harta hasil narkotikanya di Inggris. Maka, BNN masih berupaya untuk mengejar harta hasil narkotika tersebut. “Kami yakin masih ada yang lainnya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, penerapan TPPU ini akan mempercepat pemberantasan narkotika. Pasalnya, bandar tidak lagi bisa memiliki modal untuk membeli narkotika dan mengedarkannya. “Jelas, TPPU membuat bandar mandul,” paparnya.
Sementara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) belum bisa berbuat banyak menyikapi masih maraknya peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lapas. Bahkan, rencana melokalisir para narapidana (napi) yang berstatus bandar kakap narkoba juga urung terlaksana hingga sekarang.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sri Puguh Budi Utami menyatakan, rencana melokalisasi para warga binaan narkotika masih terkendala. Salah satunya karena BNN belum memberikan nama-nama terduga bandar atau pengedar narkoba yang mengendalikan bisnisnya dari dalam lapas dan rutan. “Nama-namanya memang belum ada,” kata Sri di Jakarta, kemarin (14/6).
Rencana melokalisir para napi narkotika diyakini menjadi salah satu cara yang efektif untuk menekan bisnis obat terlarang dari dalam lapas. Sebab, petugas lapas akan semakin mudah melakukan pengawasan. “Dilokalisir di satu tempat dengan peralatan yang canggih,” imbuhnya.
Pengamat Penjara dan Kriminolog Leopold Sudaryono mengatakan, adanya sel mewah di dalam lapas merupakan imbas dari tiga hal. Pertama, godaan materi yang ditawarkan oleh para penjahat kelas kakap. Kedua, intimidasi dan teror dari para penjahat bila tawaran tersebut ditolak. Serta yang terakhir adalah kemampuan kontrol yang masih lemah. “Jaringan narkoba memang melakukan pendekatan alias teror halus ke keluarga (kalapas/pegawai lapas),” ujarnya. (idr/tyo)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!