Pelayanan Prima yang Transparan dan Pasti

Oleh : Chandra Supriansyah, SH, MH

Globalisasi informasi telah membuat dunia menyatu tanpa batas, mendorong negara-negara maju untuk menjadikan dunia berfungsi sebagai sebuah pasar bebas sejak tahun 2000 yang kemudian semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (bordeless countries) dan mendorong semakin meningkatnya intensitas lalulintas orang antar negara.
Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat serta bidang tugas keimigrasian. Dalam operasional di lapangan ada beberapa permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan termasuk keimigrasian di Indonesia harus cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut. Sebagai contoh, implementasi kerjasama ekonomi regional telah mempermudah lalulintas perjalanan warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk keluar atau masuk ke wilayah Indonesia.
Lonjakan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tentu membutuhkan sistem manajamen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat. Tugas keimigrasian saat ini semakin berat seiring dengan semakin maraknya masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana keluar negeri. Untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, bidang keimigrasian dituntut mengantispasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sarana-prasarana yang semakin canggih.
Peraturan dan kebijakan keimigrasan juga harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian. Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan UU No 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi sekuriti, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum yang dilaksanakan dalam UU No 6 Tahun 2011.
Saat ini Ditjen Imigrasi telah melakukan beberapa pengaturan mengenai masalah keimigrasian antara lain: Pengaturan bebas visa secara resiprokal, pengaturan visa on arrival (VOA), Pengaturan visa khusus bagi turis lansia, Pengaturan fasiltas APEC business travel card (ABTC), pengawasan & penindakan orang asing, visa stiker, kerjasama keimigrasian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pendeportasian imigran ilegal, Kasus pemalsuan paspor untuk TKI dan clearence house (CH), yaitu forum koordinasi dengan anggota terdiri dari instansi yang menangani orang asing untuk melakukan penelitian dalam rangka memberikan persetujuan visa bagi negara-negara tertentu yang dikategorikan sebagai negara rawan dari sisi ipoleksosbud hankamnas serta keimigrasian.
Ditjen Imigrasi juga dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Palembang telah mengeluarkan inovasi inovasi diantaranya mempermudah pelayanan paspor bagi masyarakat sehingga antrian permohonan paspor bisa diakses secara online. Atrian permohononan paspor online ini juga dapat diakses melalui smartphone dengan mengunduh “Antrian Paspor”.
Setelah mengunduh aplikasi tersebut pemohon bisa mengisi data yang diperlukan, kemudian akan mendapatkan hari dan tanggal yang ditentukan oleh system di kantor imigrasi yang bersangkutan. Inovasi ini dikeluarkan untuk memperbaiki system pelayanan agar menjadi lebih baik bahkan selama ini antrian permohonan paspor selalu menumpuk dan bisa menunggu berjam-jam.
Dari aplikasi ini juga pemohon akan diberikan informasi mengenai hari dan waktu yang jelas sehingga pemohon bisa lebih leluasa dalam memanfaatkan waktu yang disediakan. System ini juga bisa mengatur seberapa banyak orang bisa membuat paspor perharinya. Ada juga bagian panduan dan persyaratan yang berfungsi sebagai informasi mengenai penggunaan aplikasi antrian online ini yang selanjutnya pemohon diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu agar bisa mengakses permohonan antrian online. Setelah itu pemohon harus mengisi data pribadi dari mulai user name hingga nomor induk kependudukan. Setelah semua terisi maka pemohon telah berhasil melalui proses validasi. User pun secara resmi telah terdaftar dalam aplikasi ini. Bagi yang telah selesai melakukan pendaftaran, user dapatmasukdanmengisikolom username dan password. User kemudian akan masuk ke halaman permohonan antrian. Di sini pemohon akan memilih kantor imigrasi yang akan menjadi tempat proses pembuatan paspor. Setelah dipilih, ada halaman antrian paspor dan apabila selesai tinggal klik tombol lanjut. Pemohon kemudian akan mendapatkan e-mail mengenai waktu pembuatan paspor di kantor imigrasi.
Setelah tiba di kantor imigrasi dan petugas langsung melayani baik dari pemeriksaan berkas administrasi maupun wawancara dan foto dalam penerbitan paspor. Kemudian pemohon mendapat nomor resi untuk melakukan pembayaran langsung di Bank. Saat ini tidak ada transaksi yang melibatkan uang tunai di lingkungan Imigrasi karena semua pembayaran dilakukan di Bank yang bekerjasama dengan Imigrasi. Saat mengambil berkas paspor pemohon cukup membawa bukti pembayaran.
Hal tersebut juga dimungkinkan untuk menekan modus pungli pembuatan paspor yang dilakukan melalui calo, dengan memungut biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar besaran yang ditetapkan. Guna mencegah pungli dalam proses pelayanan keimigrasian kepada WNI maupun WNA yang terus berulang sehingga pihak imigrasi menerapkan teknologi informasi sejak awal permohonan, hingga proses pembayaran biaya PNBP.
Penggunaan teknologi informasi tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan terjadinya direct contact dengan petugas sehingga akan menghindari terjadinya pungli. Sebagai informasi, hingga bulan Juli 2017 Ditjen Imigrasi telah menerbitkan Paspor 48 halaman sebanyak 1,3 juta buku dan Paspor 24 halaman sebanyak 113.410 buku.
Selain memberikan Paspor, Ditjen Imigrasi juga melakukan penundaan pemberian Paspor sebanyak 4.028 buku dengan berbagai alasan, seperti identitas diri palsu, data diri tidak valid, hingga dugaan menjadi TKI nonprosedural. Himbauan kepada masyarakat menghindari menggunakan jasa pembuatan paspor melalui calo dengan alasan apapun. Selama data dan identitas diri yang dimiliki adalah benar dan valid, maka paspor pasti akan diberikan.
Sedangkan untuk pengawasan, tim pengawasan orang asing dijalankan mulai dari pusat hingga desa. Hal inijugasesuaidengan UU Imigrasi yang diamanahkan untuk membuat tim pengawasan orang asing. Hingga saat ini sudah dibentuk sebanyak 469 tim pengawasan di seluruh Indonesia dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Tugas dari tim pengawas adalah melakukan pengawasan yang merupakan gabungan dari beberapa instansi.
Seperti kasus pelaku cyber crime beberapa pekan yang lalu pihak kepolisian membutuhkan data perlintasan imigrasi sehingga kerjasama secara intens antara pihak imigrasi dan kepolisian terus dilakukan. Selain itu peran masyarakat sangat membantu sehingga apabila melihat kejanggalan agar segera melaporkan kepada tim pengawas orang asing atau melalui imigrasi terdekat.
Komitmen yang kuat dari imigrasi dari semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah dengan cara mewujudkan SDM yang berintegritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan manfaat dari pekerjaannya. Meningkatkan kualitas pelayanan prima yang mudah, transfaran dan PASTI serta peningkatan kualitas penegakkan hukum keimigrasian baik melalui jalur pro justicia maupun pengenaan tindakan administrative keimigrasian. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan revolusi mental dalam berfikir, bersikap dan bertindak untuk menjadi tauladan bagi keluarga dan masyarakat. Semoga. (*)

Baca Juga :  Lebih Happy atau Lebih Baik

Kasub Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!