Pemkot Prabumulih Siap Digugat

Kepala Badan Keuangan Pemkot Prabumulih, Jauhar Fahri

PRABUMULIH – Rencana Pemkot Prabumulih untuk melakukan penertiban baliho dan reklame tak berizin nyatanya tak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun penertiban dilakukan untuk menciptakan keindahan kota dan meningkatkan PAD, masih saja ada pihak yang keberatan sampai rencana gugatan pemilik tiang pancang baleho reklame atas surat peringatan Wako Prabumulih tersebut.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Prabumulih, Jauhar Fahri menegaskan beberapa point penting. “Memang benar Walikota Prabumulih telah melayangkan 3 kali surat peringatan untuk membongkar tiang pancang reklame sepanjang Jalan Sudirman Prabumulih,” akunya.

Surat peringatan tersebut, kata dia, sepenuhnya telah mengacu aturan yang berlaku meliputi Perda nomor 28/2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban, Perda nomor 2/2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda nomor 2/2014 tentang Retribusi IMB.

Masih kata Jauhar, aturan tersebut mengharuskan pemilik tiang reklame mengurus IMB namun sampai saat ini belum dipatuhi. Untuk tiang reklame yang berdiri sebelum terbentuknya kota Prabumulih dan status jalan Nasional, sesuai surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang Ditjen Bina Marga Kemen PU nomor HK.05.02-B65/1056 tanggal 9 November 2017 bahwa sejak tahun 2001 tidak pernah mengeluarkan surat izin pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukannya.(chy)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Kamis (15/2). 

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!