Pendapatan Minim, UMKM Langgar UMR

KASUS pelanggaran perusahaan terhadap karyawan terjadi di sejumlah daerah. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengakui menerima sejumlah laporan pekerja mulai dari upah tak layak, pesangon tak dibayar, dan lainnya.
Di Kabupaten PALI contohnya, Kepala Disnakertrans, Usman Dani SH mengaku pihaknya terus memantau perusahaan agar bayar gaji sesuai UMR. “Ya masih ada laporan pekerja mengaku belum menerima gaji UMR. Tetapi kita selalu sosialisasikan ke pihak perusahaan agar menaati peraturan berlaku. Perusahaan juga wajib beri jaminan kesehatan karyawan,” terangnya.
Di OKU pun sama, tapi rata-rata yang melanggar UMR ini perusahaan kecil skala UMKM. “Untuk perusahaan besar belum ada laporan pelanggaran upah. Biasanya mereka juga patuh,” ungkap Kabid Hubungan Industrial Disnaker Ogan KomeringUlu (OKU), Ivan Saputra, kemarin.
Tetapi, lanjut dia, untuk UMKM rentan terjadi seperti toko, restoran, dan usaha lainnya. Sebab mereka mau bayar upah sesuai standar juga berat. Kalau disanksi, justru perusahaan terpaksa melakukan PHK karyawan. “Ini kan jadi masalah baru bagi kita, menambah jumlah pengangguran,” bebernya.
Namun sejauh ini belum ada yang ajukan sengketa. “Biasanya, sengketa terjadi karena gaji tak sesuai perjanjian, misal janji digaji Rp2,5 juta tapi hanya membayar Rp1,5 juta,” bebernya. Jika terjadi sengketa, Disnaker akan siap membantu. Sepanjang tahun 2017, sendiri, pihaknya menangani sekitar 15 laporan kasus ketenagakerjaan. Dominan PHK dan pemenuhan hak belum dibayar, pesangon tak sesuai ketentuan. “Tapi seluruh sengketa itu sudah bisa diselesaikan,” katanya.
Terpisah, Kadisnakertrans OKI, Tohir Yanto melalui Kabid Hubungan Industrial Iqbal Basa mengklaim semua perusahaan besar dan kecil khususnya sektor perkebunan di OKI sudah membayar gaji sesuai UMR. “Total 36 ribu pekerja aktif wajib lapor di wilayah kita,” tuturnya. Pihaknya pun belum pernah menerima laporan. Tapi untuk PHK, kata dia, sepanjang Januari-April ada 7 kasus, masih lebih kecil dibanding 2017 lalu yang mencapai 20 kasus.
Senada Sekretaris Disnakertrans Banyuasin, Indra Junaidi. “Kami belum mendapat laporan gaji di bawah UMR. Mayoritas laporan yang kami terima justru pemberhentian sepihak pihak perusahaan,” terangnya. Tahun lalu ada 28 laporan yang diterima, dan sebagian besar diselesaikan dengan cara mediasi. Selain itu, laporan lain yang juga diterima seperti perusahaan tidak bayar pesangon, outsourching, dan lain sebagainya.
Kepala Disnaker Lubuklinggau, Purnomo, mengatakan, di wilayahnya juga tak ada yang langgar UMR. “Sudah memenuhi UMR semua perusahaan yang besar,” jelasnya.
Kalaupun ada, pihaknya mengaku akan memberikan teguran sesuai prosedur, baik secara tertulis maupun imbauan. Selain itu, pengawasan dan pemantauan juga dilakukan. “Kita turun langsung,” bebernya. Sejauh ini di Lubuklinggau ada 10 perusahaan besar bergerak di bidang perniagaan dan perhotelan.
Kadisnakertrans Ogan Ilir, Trisnopilhaq melalui Kabid Hubungan Industrial Novi Suseno, mengatakan, sejauh ini, pihaknya belum pernah menerima pengaduan terkait gaji tak sesuai. “Sejauh ini belum ada laporan karyawan mengadukan perusahaannya,” cetusnya. Hari ini (30/4) pihaknya berencana kunjungi beberapa perusahan untuk melihat sejauhmana karyawan diperhatikan hak hak normatifnya.
Kepala Disnakertrans Muba, Ir Zulfakar melalui Kabid Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Suhendar SE Msi mengatakan, pihaknya belum
menerima adanya laporan pekerja menerima upah di bawah UMR. “Ini buktikan perusahaan formal telah menerapkan UMR kepada pekerjanya,” terangnya. (kos/cj16/ebi/bis/uni/qda/wek/sid/yud/fad/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!