Pendekatan bagi Penyandang Disabilitas

Oleh: Chandra Supriansyah, SH, MH

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, HAM lainnya sulit akan ditegakkan.
Mengingat begitu pentingnya proses internalisasi pemahaman HAM bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lain, maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya HAM sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi atas dirinya dengan hak asasi orang lain. Sejarah awal kemunculannya pada 10 Desember 1948. Ketika Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal HAM yang berlaku untuk kita semua.
Sementara itu Hari HAM secara formal dan rutin diperingati dimulai sejak tahun 1950, setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi mengundang semua Negara dan organisasi yang peduli untuk ikut pula mengadopsi merayakan Hari HAM setiap tanggal 10 Desember. Peringatan ini dirayakan sebagai tonggak untuk menciptakan dunia yang lebih bebas dan adil.
Terlebih lagi dalam menghadapi pemilihan umum mendatang, kita dituntut untuk lebih berperan aktif dalam mensukseskannya karena di dalamnya ada hak yang tak terlepaskanya itu hak dalam memilih dan untuk dipilih. Keberadaan hak di sini terdapat juga hak penyandang disabilitas sebagai hak asasi manusia yang harus diakui sebagai mana kita mengakui hak-hak lainnya yang tertera di dalam konstitusi.
Landasan kesetaraan bagi penyandang disabilitas terletak pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pemenuhan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi.
Hak bagi penyandang disabilitas memang tidak disebutkan secara langsung dalam konstitusi maupun dalam UU No 39/1999 tentang HAM, sebab hak ini merupakan perkembangan positif dari doktrin hak asasi yang universal. Baru pada 13 Desember 2006 CRPD disetujui PBB.
Di Indonesia, UU No 19/2011 yang mengesahkan CRPD secara lugas menyatakan pula bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan; dan bahwa Negara kita adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan HAM terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan;
Istilah disabilitas sesungguhnya adalah sebuah konsep, untuk menerangkan suatu cara pandang dalam melihat hambatan yang dialami seseorang dalam menjalankan aktivitas keseharian. Dalam cara pandang tersebut hambatan yang dialami oleh seseorang dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak mudah diakses (accessible).
Dengan cara pandang ini pula solusi permasalahannya ada pada intervensi negara terhadap lingkungan tempat beraktivitas, sehingga lebih accessible menggunakan pendekatan sosial, yaitu menilai adanya hambatan dari interaksi sosial yang terjadi selanjutnya solusi berbasis hak asasi bagi penyandang disabilitas wajib dipenuhi dan dijamin oleh negara.
Pengakuan, maupun pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas merupakan perkembangan penting dalam konsep HAM. Indonesia, sebagai negara hukum yang sejak awal mengedepankan pengakuan atas HAM, hal ini bukan semata karena solidaritas internasional, melainkan karena negara Indonesia memandang HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati; dan hak penyandang disabilitas adalah hak kodrati yang penting untuk diakui.
Filosofi ini tertuang jelas ketika Indonesia meratifikasi CRPD pada 2011. Karena itu mesti ditekankan juga bahwa negara tidaklah memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas karena belas kasihan, melainkan hak sehingga penerapan hak-hak ini harus diterapkan secara akuntabel. Undang-undang sudah cukup memuat aturan umum yang mengakui hak semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas apapun jenisnya.
Kemudian soal siapa yang bisa di daftar sebagai pemilih secara teknis bisa kita serahkan kepada penyelenggara pemilihan, seperti yang selama ini sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Hal senada juga diserukan World Fair Trade Organization (WFTO) yang merupakan jaringan global organisasi Fair Trade yang mendukung penuh dan menghormati realisasi HAM di seluruh dunia. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya Hari HAM menyerukan semua orang untuk membela hak-hak seseorang.
Melalui peringatan Hari HAM sedunia tahun ini dengan tema “Kerja Bersama Peduli Hak Asasi Manusia” kita harus menegaskan kembali tentang hak kemanusiaan. Dimanapun kita berada, baik di tempat umum, sekolah, tempat kerja, bilik suara ataupun di media sosial sekalipun kita dapat membuat perbedaan menjadi sebuah kenyataan.
Inilah waktunya untuk kita dapat bersatu mengambil sikap nyata yang lebih berkeprimanusiaan yang dimulai dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Penegakan dan pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia membutuhkan partisipasi seluruh kalangan, termasuk komitmen kuat dari pemerintah. Partisipasi public sebagai alat ukur transparansi, akuntabilitas dan juga apresiasi terhadap para aparat Negara dalam menjalankan tugasnya secara professional.
Hal ini dapat dijadikan momentum untuk melaksanakan koreksi pelaksanaan HAM di masing-masing Negara. Harapan kita semuanya semoga ada peningkatan perubahan dalam perlindungan HAM baik itu menyangkut hak asasi sosial, ekonomi, politik, sosial budaya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan serta hak untuk mendapat persamaan dalam hukum dan pemerintahan.
Mari bersatu dengan tetap berada dalam kebhinekaan Indonesia, mulai melangkah maju untuk membela hak-hak orang penyandang disabilitas, wanita, anak, kelompok minoritas, atau orang lain yang sedang mengalami diskriminasi atau kekerasan. Walaupun hak kita sebagai manusia selalu berbeda namun kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain tetap kita junjung tinggi. (*)

*Kementerian Hukum dan HAM Sumsel

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!