Penetapan Tunggu Sidang MK

Ketua KPUD Sumsel, H Aspahani,

PALEMBANG – KPUD Provinsi Sumsel dan tiga KPUD kabupaten/kota belum bisa langsung menjadwalkan penetapan kepala daerah terpilih. Ini karena ada gugatan paslon yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), masing-masing Pilgub Sumsel, Pilwako Palembang, Pilbup Banyuasin dan Lahat.
Ketua KPUD Sumsel, H Aspahani, menerangkan, sebelum menetapkan gubernur-wakil gubernur Sumatera Selatan terpilih, pihaknya menunggu pengumuman resmi MK terkait sengketa Pilgub Sumsel. “Setelah kami cek, ternyata ada gugatan di MK dari paslon Dodi Reza Alex-M Giri Ramanda. Kita ikuti saja tahapannya, bukan ditunda,” ujarnya, kemarin.
Tentunya KPUD tidak boleh menyalahi tahapan yang sudah diatur Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018. Di PKPU tersebut, setelah penetapan hasil rekapitulasi, memang masih ada beberapa tahapan salah satunya menunggu hasil putusan MK jika ada gugatan. “Kalau tidak ada gugatan, sesuai tahapan seharusnya tiga hari setelah penetapan hasil rekapitulasi sudah bisa kita umumkan gubernur-wakil gubernur terpilih,” ujarnya.
Itu dibuktikan dengan surat keterangan dari MK bahwa Pilkada Sumsel tidak ada sengketa. Tapi karena ada gugatan, penetapan baru bisa setelah putusan MK. Jika putusan MK dinyatakan dismisal, penetapan akan dilakukan tiga hari setelah putusan tersebut. Namun jika putusannya dilanjutkan, penetapan akan dilakukan setelah putusan sidang MK, maksimal 45 hari setelah register gugatan.
“Untuk undangan sidang sampai saat ini kita belum menerima dari MK. Kita masih menunggu jadwal MK dan kita sudah siapkan tim untuk hadir dalam sidang tersebut,” katanya.
Nah, jika ternyata gugatan dimenangkan oleh MK, KPUD Sumsel siap melakukan apapun keputusan MK. “Jadi apapun keputusan MK setelah sidang gugatan akan kami lakukan sekalipun itu pemungutan suara ulang (PSU),” tegasnya.
Hal yang sama juga dilakukan KPUD Kota Palembang. “Hingga saat ini kami belum menerima surat pemberitahuan, baik dari MK,” jelas Komisioner KPUD Palembang Divisi Teknis, Firamo Syakti, kemarin (12/7). Tapi dari surat humas KPU RI, diinformasikan bahwa surat pemberitahuan MK akan dikirim pada 21-23 Juli. Jadi sementara waktu, pihaknya belum bisa menentukan langkah hukum yang akan diambil.
Sama seperti pengadilan lainnya, MK tidak mungkin tidak menerima laporan dan pengaduan. “Namun sidang atau tidak, kewenangan mutlak dari MK,” tuturnya. Karena itu pihaknya akan menunggu semua proses yang ada di MK terlebih dahulu. Proses dan tahapan akan dilakukan setelah menerima surat tadi. Termasuk bila nanti akan berimplikasi ke proses hukum atau persidangan. Untuk Pilwako Palembang sendiri, paslon yang menggugat yakni Sarimuda-Abdul Rozak.
Komisioner KPUD Banyuasin, Salinan, menyebut pihaknya kini menunggu pemberitahuan MK terkait sengketa Pilkada Banyuasin. Diketahui paslon bupati wakil bupati nomor 2, Arkoni-Hazwar Hamid ikut melapor ke MK mengenai dugaan pelanggaran Pilkada Banyuasin seperti penggelembungan suara, money politics, dan keterlibatan ASN.
“Informasinya 23-24 Juli ini kemungkinan besar MK memberitahu KPUD kota/kabupaten seluruh Indonesia untuk jadwal sidang,” bebernya.
Kalau nanti tidak keluar jadwal sidang MK, pihaknya akan siap melakukan rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati periode 2018-2023 mendatang yaitu sekitar tanggal 25 Juli.
Diakuinya, gugatan paslon hak yang bersangkutan. “Dan kita siap hadapinya,” tuturnya.
Untuk pilkada yang tidak digugat ke MK, KPUD akan segera memproses penetapan seperti KPUD OKI. Ketua KPUD OKI, Dedi Irawan, mengatakan hingga saat ini belum ada gugatan sengketa Pilbup OKI yang masuk ke MK. Jadi pihaknya akan mengumumkan hasil pilkada 23 Juli mendatang. “Dalam waktu dekat kami akan segera rapat persiapan pengumuman hasil pilkada dan menetapkan bupati-wakil bupati terpilih,” terangnya.
Hinga Jumat (13/7) petang, MK sendiri telah menerima 65 permohonan sengketa Pilkada 2018 hingga Jumat (13/7) petang. Ada 6 di antaranya
gugatan untuk pilgub yakni Sumatera Selatan, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tenggara.
Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengaku saat ini MK sedang memeriksa kelengkapan berkas perkara yang masuk. Ini cukup penting karena jika berkas permohonan tidak lengkap, gugatan tidak akan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan tidak akan diperiksa hakim.
“Hanya permohonan yang dinyatakan lengkap melalui Akta Permohonan Lengkap (APL) yang akan diregistrasi. Yang tidak diregistrasi ya tidak menjadi perkara,” jelasnya di Jakarta. Masih kata Fajar, jika bisa diadili, MK memiliki waktu 45 hari sejak perkara tercatat dalam BRPK, untuk menyidangkan perkara hingga mengeluarkan amar putusan. “Dijadwalkan putusan akhir pada 18-28 September,” jelasnya.
Selain itu, meskipun syarat gugatan adalah selisih suara, namun MK bukan berarti tidak mempertimbangkan hasil kerja Bawaslu dalam pelaksaan pilkada. Fajar mengakui MK mulai tahun ini juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar hadir dalam setiap persidangan.
MK akan menjadikan catatan hasil pengawasan Bawaslu ikut dipertimbangkan selama menyangkut pelaksanaan pilkada. “Iya demikian adanya (mempertimbangkan catatan Bawaslu). Sepanjang ada hal-hal yang berkaitan dengan dalil terkait kewenangan Bawaslu, silakan Bawaslu menyampaikan dalam keterangannya,” pungkasnya. (cj15/afi/ran/fad/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!