Penghubung KY Diminta Lebih Aktif

327
Ketua KY Aidul Fitricida Azhari mencicipi sirih, didampingi Wagub Sumsel H Ishak Mekki, sebelum peresmian Kantor Penghubung KY Sumsel. Foto: Evan Zumarli/Sumeks

PALEMBANG – Komisioner Komisi Yudisial (KY) RI, hanya ada di Jakarta. Meski demikian, Penghubung KY di daerah memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap hakim. Termasuk menerima laporan dari masyarakat terhadap perilaku hakim di persidangan.

“Penghubung KY tugasnya menerima dan memproses laporan, sementara untuk keputusannya ada di pusat,” ujar Ketua KY, Aidul Fitricida Azhari, saat meresmikan kantor baru Penghubung KY Sumsel, di Jl Jenderal Sudirman No 7490, Km 2,5 Palembang, kemarin (18/4).

Ditegaskannya, keberadaan KY diamanatkan UUD 1945, pada Pasal 24 d ayat 1, 2, dan 3. Kewenangan konstitusionalnya menjaga, menegakkan kehormatan hakim. Dapat diterjemahkan ke dalam pencegahan dan juga penegakan hukum terhadap hakim. “Terutama terhadap kode etik dan perilaku,” terangnya.

Diakui, kewenangan KY hanya sebatas pengawasan terhadap hakim. Tidak berwenang terhadap putusan yang telah diberikan oleh hakim itu sendiri. Termasuk pertimbangan hakim dan substansinya. Untuk kewenangan KY sendiri memang belum banyak masyarakat yang mengetahuinya, dimana banyak yang beranggapan bahwa KY itu menghukum hakim terhadap hasil putusan dan sebagainya.
“Kalau itu putusan itu semua kewenangan dari hakim itu sendiri, namun kalau berkaitan dengan kode etik, maka segaralah laporkan kepada KY atau Penghubung KY kalau itu berada di daerah,” pintanya.

Baca Juga :  Nazaruddin Bersaksi di Sidang

Lporan masyarakat terhadap hakim di Sumsel, menurunya terbilang sangat rendah. Lain halnya dengan di Medan, Jakarta dan Surabaya, yang terbilang tinggi. “Tiga daerah tersebut, baik permasalahan perselingkuhan hakim maupun pertemuan dengan salah satu pihak yang berperkara di persidangan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, KY tidak bisa berdiri sendiri. Harus tetap bersinergi dengan semua pihak untuk penegakan hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. “Kami juga sudah ada kerja sama dengan Polri, dimana bila ada kecurigaan atau dugaan kode etik bisa langsung dilaporkan kepada KY. Atau 12 penghubung KY yang tersebar di Indonesia,” terangnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Chaidir SH MH, mengatakan kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 adalah kekuasaan yang merdeka. “Merdeka bukan berarti merdeka tanpa batas, melainkan merdeka terhadap pututsan yang bebas dari intimidasi pihak luar,” ungkapnya.

Hakim tidak boleh dihukum atas putusannya yang dirasa merugikan masyarakat. Hal tersebut tentunya perlu disosialisasikan kepada masyarakat oleh KY. “Tentunya kewenangan KY dalam mengawasi hakim bisa menegakkan keadilan bagi masyarakat, karena yang merasa ada permainan atau pelanggaran yang dilakukan oleh hakim bisa dilaporkan kepada KY,” terangnya.

Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki mengatakan keberadaan KY di tiap daerah termasuk di Sumsel, sangat baik untuk dunia peradilan. “Sehingga hakim bisa memberikan keputusan yang sesuai dengan apa yang dilakukan,” tukasnya. Pemprov Sumsel sendiri, mendukung dengan memberikan kantor Penghubung KY Sumsel.

Baca Juga :  Buni Yani Disebut dalam Pledoi Ahok

Ishak meminta, Penghubung KY di Sumsel dapat lebih mengaktifkan pengawasan penegakan hukum di daerah-daerah di Sumsel. Agar terwujudnya keadilan hukum bagi masyarakat. “Kami juga mengimbau seluruh KY penghubung di kabupaten/kota dapat lebih aktif lagi. Masyarakat bisa melaporkan langsung persoalan yang ditemui dalam proses peradilan. Ini akan memberikan dampak positif penegakan hukum di Sumsel,” imbuhnya.

Koordinator Penghubung KY Sumsel, Zaimah Husin mengarakan keberadaan Penghubung KY di Sumsel sudah memasuki usia tiga tahun dimana kantor sebelumnya berada di jalan Hoki Kampus yang dirasa tidak representative. “Sekarang mendapat angin segar dengan bantuan dari Pemrov sumsel untuk kantor baru yang lebih repesentatif yaklni berada di jalan Jendral sudirman yang sangat mudah dijangkau,” pungkasnya.

Untuk di Sumsel sendiri, laporan yang masuk ke Penghubung KY Sumsel tidak banyak. Tahun 2014-2015 hanya ada 12 laporan, 2015-2016 ada 17 pelaporan. Sementara 2016-April 2017 ini sudah ada 6 laporan. Dalam memantau persidangan di peradilan, dilakukan pihaknya atas permintaan maupun inisiatif sendiri. (way/air/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!