Penyelamatan BPJS Tunggu Audit BPKP

JAKARTA – Sinyal positif dari pemerintah untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan mulai terlihat. Kemarin (9/8) digelar rapat koordinasi antarmenteri untuk membahas kondisi keuangan lembaga penjamin kesehatan nasional tersebut.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tersebut berlangsung di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan.
”Menunggu minggu depan. Menunggu BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Red.) menyelesaikan review terhadap defisit cash flow,” tutur Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris seusai rapat.
Polemik BPJS Kesehatan ini muncul ketika lembaga tersebut mengeluarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdirjampel) Kesehatan Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018. Peraturan tersebut menyebutkan adanya efisiensi dalam anggaran yang berdampak pada pelayanan. Hal itu merupakan respons BPJS Kesehatan atas defisit cash flow yang dialaminya.
Fahmi menambahkan, dengan menunggu BPKP meninjau kondisi keuangan BPJS, maka Perdirjampel 2, 3, dan 5 tersebut berstatus quo. Namun dia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan selalu merencanakan keuangan dengan baik. ”Kami menyusun rencana kerja anggaran tahunan bersama dengan Menkes dan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional, Red) semua tanda tangan dan tahu 2018 berapa mismatch,” katanya.
Di tempat sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan melihat hasil audit BPKP untuk menentukan langkah penyelamatan BPJS Kesehatan. Dia mengatakan bahwa audit BPKP untuk melihat secara detail menejerial keuangan BPJS Kesehatan.
Terutama mengenai tagihan yang sudah dibayarkan pemerintah hingga 18 Juli lalu. ”Kemudian kami ingin melihat polanya (kerja BPJS Kesehatan, Red) selama ini. Kami melihat tren masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan seperti apa,” ungkapnya.
Pengamat dari BPJS Watch Timboel Siregar memberikan apresiasi kepada pemerintah atas langkah yang akan diambil. Apalagi sebelumnya Presiden Joko Widodo berencana untuk menyuntikkan dana APBN kepada keuangan BPJS Kesehatan. ”Sebaiknya evaluasi secara menyeluruh karena tidak baik juga kalau yang dituntut untuk menalangi (defisit, Red) hanya pemerintah saja. Sementara direksi pasif,” katanya.
Timboel mengatakan bahwa piutang BPJS Kesehatan sebenarnya banyak. Contohnya menurut laporan BPJS Kesehatan per 31 Mei 2018 ada 16 juta peserta yang non-aktif. Sehingga menimbulkan piutang sebesar Rp3,4 triliun. Dia berpendapat jika BPJS Kesehatan mampu menarik seluruh piutang maka masalah defisit akan terselesaikan. ”Cari cara untuk menarik piutang. Sampai saat ini direksi belum mampu menciptakan sistem kolekting iuran yang baik,” tuturnya.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan bahwa setiap pendapatan akan dioptimalkan. ”Pada badan usaha sudah ada caranya. Misal pada minggu keberapa akan diperingatkan kemudian sampai ke Kejaksaan,” tuturnya.
Sementara untuk peserta mandiri, akan diputus layanan BPJS Kesehatannya pada setiap tanggal 10 jika menunggak. Serta ketika akan menggunakan BPJS Kesehatan untuk rawat inap akan didenda. Bahkan sudah ada peraturan yang mengatur akan melakukan pencabutan fasilitas pelayanan publik. Namun Nopi mengakui bahwa peraturan itu belum bisa dilaksanakan sekarang. (lyn/agm/air/ce2)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!