Penyerapan Beras Baru 9 Ribu Ton

PALEMBANG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel kembali wacanakan pembentukan BUMD pengelolaan pangan. Hal ini dikemukakan Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumsel, Afrian Joni, saat rapat koordinasi TPID di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumsel, kemarin.
“Pengkajian terhadap kemungkinan pembentukan badan ini penting guna menyelesaikan persoalan pangan dan inflasi di Sumsel,” katanya, kemarin (10/8).
Sementara, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Palembang, Muslim, kebijakan pengelolaan cadangan pangan mesti memenuhi proporsi 20 persen dari total stok pangan nasional.
Ia merinci jumlah tersebut, 8 persen harus dikuasai Perum Bulog. Lalu, 0,5 persen dikuasai pemerintah daerah. Kemudian, 11,5 persen berada di masyarakat. “Sayangnya, kita belum menguasai itu,” ungkap Muslim.
Perwakilan Perum Bulog Divre Sumsel-Babel Neni, menyatakan, rencana inisiatif pembentukan BUMD pengelolaan pangan ini tidak akan mengalami tabrakan dengan tugas dan kewenangan Bulog. “BUMD pengelolaan pangan ini justru bisa menjadi mitra yang membantu penyerapan beras Bulog,” ujar Neni.
Ia menjelaskan, target penyerapan beras oleh Perum Bulog di Sumsel tahun 2018 ini 80 ribu ton dan hingga kini realisasi baru 9 ribu ton. Berbagai permasalahan, diakuinya, dihadapi Perum Bulog. Salah satunya, fenomena harga beras di petani dan penggilingan sudah tinggi. “Harga beras medium yang Bulog beli Rp8.030 per kg. Sementara di tingkat petani sudah Rp8.200-Rp8.300 per kg,” jelasnya.
Ia pun mengakui Perum Bulog sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, tapi belum berhasil mendorong tingkat serapan. Selain itu, banyak beras dari Sumsel yang diserap provinsi tetangga. “Ditambah lagi selama ini, banyak Gapoktan yang langsung menjual berasnya ke mitra penggilingan yang besar. Bahkan di Banyuasin ada Gapoktan yang menjual gabah kering panen (GKP) langsung ke penggilingan besar,” katanya.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah bisa membuat kebijakan yang mengatur penggiling besar dapat menyetorkan sekian persen berasnya ke Perum Bulog.
Kepala Deputi Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumsel Hari Widodo mendorong adanya regulasi mengenai pengelolaan beras. “Semestinya memang ada pengaturan kewajiban untuk perusahaan besar yang memproduksi beras premium, juga menyediakan sekian persen beras untuk konsumsi masyarakat banyak,” ujarnya. (cj16/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!