Per Minggu 100 Kasus e-Tilang

Anggota Polantas menindak pelanggar lalu lintas di kawasan simpang flyover Polda Sumsel, (12/9). Terhitung 2 Februari, pihak kepolisian sudah menerapkan tilang online. Foto: Alfery Ibrohim/Sumeks

JUMLAH berkas tilang elektronik (e-tilang) yang masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, cukup tinggi sejak diberlakukan 2 Februari lalu. Dalam sepekan bisa masuk lebih dari 1.000 berkas tilang, sekitar 10 persen di antaranya e-tilang.

Kajari Palembang Rustam Gaus SH melalui Kasi Pidum Hendri Yanto SH, mengatakan, proses e-tilang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan tilang biasa. Yang membedakannya, kalau tilang biasa pelanggar wajib untuk menghadiri persidangan dan barang bukti dihadirkan.

Sedangkan e-tilang, tidak demikian. Sebelumnya pelanggar ini mendapatkan surat pemberitahuan tilang oleh polisi berikut pasal yang dikenakan. Selanjutnya, pelanggar terlebih dahulu menitipkan sejumlah uang ke Bank BRI.

Resi bank ini, digunakan untuk mengambil barang bukti. Untuk persidangan sendiri, bisa diwakilkan ke petugas. “Nantinya, hasil putusan dari pengadilan tersebut, diserahkan ke kita (kejaksaan,red) untuk dikeluarkan surat rekomendasi dan amar putusan. Setelah itu, pelanggar bisa membawanya kembali ke bank,” bebernya.

Sedangkan bila hasil vonis ini ada kelebihan dan/atau kekurangan dari uang titipan, maka diinformasikan ke pelanggar. “Kalau uang yang dititipkan lebih, akan dikembalikan ke pelanggar. Sedangkan kalau kurang, pelanggar wajib menambahkannya,” jelas Hendri, didampingi staf bagian tilang, Adi Fathi.

Diakuinya, penerapan e-tilang ini cukup efisien untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di jalanan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama sehingga tidak perlu antre untuk hadir ke persidangan. “Kita hanya melaksanakan putusan pengadilan,” tegasnya.

Humas PN Palembang, Saiman SH, mengatakan, proses persidangan terhadap pelanggar lalu lintas ini berbeda dengan persidangan umum lainnya. Sifatnya tindak pidana ringan sehingga tidak membutuhkan waktu lama.

Untuk jumlah sidangnya setiap pekan, mengikuti jumlah berkas yang dikirim oleh pihak kepolisian. “Biasanya vonis yang diberikan dalam bentuk denda dan jumlah denda disesuaikan dengan banyaknya pasal yang dilanggar. Semakin banyak pasal yang dilanggar, semakin besar pula denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Untuk eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan,” pungkasnya. (afi/air/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!