Peserta PBI Masih Minim

SUMSEL – Ada banyak faktor yang menyebabkan peserta BPJS Kesehatan tak membayarkan iuran bulanan. Mulai dari lupa, malas, kesulitan dana, dan lain sebagainya. Tak heran, sepanjang 2017 lalu, jumlah yang menunggak iuran mencapai 12 juta peserta.
Khusus Cabang Palembang, hingga kemarin 11 April ada 228.262 peserta mandiri atau PBPU (pekerja bukan penerima upah) yang menunggak iuran bulanan. Nilai mencapai Rp111 miliar. Itu separuh dari total jumlah peserta PBPU 400.200 orang dan bukan pekerja (BP) 77.217 orang. Untuk pekerja penerima upah atau badan usaha, ada 265 perusahaan menunggak.
Apa alasan para peserta BPJS Kesehatan? Lupa. Itu salah satu sebab peserta menunggak. Contohnya Meyda, warga Palembang yang sempat menunggak pembayaran iuran lima anggota keluarganya.
“Saya lupa jadwal membayarnya sehingga menunggak,” kata dia, kemarin. Karena itu, kartu BPJS Kesehatan mereka sekeluarga tak bisa digunakan saat berobat. Untuk mengaktifkan kembali, dia mengurusnya ke kantor BPJS Kesehatan. “Jadi saya harus membayar iuran dan sekaligus denda untuk lima orang,” tuturnya.
Sementara Tria, warga Bandar Jaya, Lahat mengaku sering telat membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan karena mahal. “Keluarga saya ada yang ambil kelas satu dan kelas dua. Kadang memang telat bayar karena lumayan berat biayanya. Kami berharap tidak sakit,” ungkapnya.
Alasan lain diungkap Denni (27). Dia mengatakan mertuanya pernah menunggak iuran BPJS Kesehatan selama tiga tahun. Sebabnya, sang mertua sudah mendapatkan kartu BPJS dari pemerintah sehingga malas untuk membayar iuran.
“Ketika ibu mertua mau membuat kartu BPJS Kesehatan, iuran BPJS bapak yang menunggak wajib dibayar dulu, berikut dendanya sebesar Rp600 ribu,” kata Denni. Jika itu tidak diurus, maka andaikan masuk rumah sakit, biaya pengobatan dibebankan kepada pasien.
Denni sendiri menjadi peserta BPJS Kesehatan kelas III. Pedomannya, pelayanan semua kelas sama. “Hanya iurannya saja yang beda,” ujarnya. Kepala Pemasaran BPJS Kesehatan KCU Palembang, Candra Budiman menyatakan, semua upaya dilakukan pihaknya.
Melalui SMS, telepon maupun tatap muka langsung, para peserta selalu diimbau dan diingatkan agar tidak menunggak iuran bulanan BPJS Kesehatan. Meski yang terbanyak menunggak adalah peserta mandiri, tapi pihaknya tak bisa menolak. “Kami tak bisa batasi peserta mandiri daftar karena ini perintah undang-undang (UU),” bebernya.
Di satu sisi, BPJS Kesehatan berharap banyak dari pemerintah daerah (Pemda). Sayangnya, peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari pemda masih minim. “Kami harus berjuang keras untuk menggapai target Universal Health Coverage (UHC) 2019,” katanya.
Di Provinsi Sumsel, dari 8,1 juta penduduknya, masih sekitar 3,6 juta jiwa yang belum dicover program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)-KIS (Kartu Indonesia Sehat). Baru 55,6 persen atau sekitar 4,5 juta penduduk yang kini menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS Kesehatan di Sumsel belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal bagi kepesertaan BPJS Kesehatan. Apalagi, target integrasi Jamkesda seluruh daerah adalah tahun depan.
Disampaikan Candra, hingga April ini, jumlah PBI APBD di Sumsel itu baru 129.297 peserta. Sangat jauh dibanding PBI APBN yang mencapai 2,6 juta jiwa. “Masih sedikit sekali peserta yang disubsidi pemda. Kami berharap, semua pemda di Sumsel bisa menganggarkan lebih besar lagi untuk program integrasi ini,” ujarnya.
Tujuannya, agar lebih banyak warga kurang mampu yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan dukungan dana APBD. Selain itu, integrasi yang sekarang ada murni pendanaannya dari kabupaten/kota.
“Kami butuh peran nyata Pemprov Sumsel. Kami yakin, jika Pemprov sudah bergabung dan mengalokasikan anggarannya, maka PBI APBD bisa lebih banyak lagi,” cetusnya. Dengan begitu, makin banyak masyarakat yang ter-cover BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lahat dr H Rasyidi, mengungkapkan, saat ini Pemkab Lahat terkendala anggaran. Sehingga, untuk meng-cover warga tak mampu belum bisa. Di Lahat ada sekitar 17 ribu jiwa warga yang masuk kategori kurang mampu. “Kami harapkan pada APBD Perubahan bisa diusulkan,” ungkap Rasyidi. Dia menambahkan, sharing Jamsoskes Sumsel Semesta juga tak diterima lagi sejak 1 Februari 2018 lalu.
Kepala Dinkes Ogan Ilir Dr Hj Siska Susanti melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan Rozana Fawaty ST MSi, mengatakan, jumlah peserta PBI yang dibiayai APBD sebanyak 4.000 orang.
“Tahun 2017 lalu tercatat 3.500 orang dan tahun 2018 ini bertambah menjadi 4.000 peserta. Alokasi tiap peserta Rp23 ribu per bulan per orang,” ujar Rozana. Sedangkan peserta BPJS Kesehatan yang dianggarkan melalui APBN jumlahnya mencapai 171 ribu orang. “Masih terus divalidasi dan diverifikasi karena informasinya ada yang pesertanya sudah meninggal, pindah alamat dan lainnya,” tukasnya.
Sementara, Kepala Dinkes PALI dr H Muzakir MKes, mengatakan, tahun ini pihaknya belum integrasi dengan BPJS Kesehatan. Masih program Jamsoskes Sumsel Semesta hingga akhir Desember nanti.
“Tapi kami mendukung sepenuhnya program BPJS Kesehatan. Karena itu, mulai Januari 2019, sepenuhnya kami integrasi dengan BPJS,” jelasnya. Sedang Kepala Dinkes OKI M Lubis MKes, mengatakan, ada 2.171 peserta Jamsoskes yang dibiayai Pemkab OKI untuk jadi peserta BPJS Kesehatan.
Targetnya, semua peserta dari warga kurang mampu ini dapat terintegrasi menjadi peserta yang semuanya dibiayai pemerintah. Tapi kendalanya, validitas angka yang diberikan dari Kemensos belum akurat sehingga sulit untuk menentukan sasarannya. (wly/fad/gti/sid//ebi/uni/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!