Pleno Penetapan 12 Agustus

Ketua KPU Sumsel, Aspahani

Pascakeluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), saatnya penetapan kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Tahapan inilah yang harus segera dilakukan Komisi Penyelenggara Pemilu Daerah (KPUD) Provinsi Sumsel, Palembang, Banyuasin, dan Lahat.
Komisioner KPUD Provinsi Sumsel, Liza Lizuarni, mengatakan, karena gugatan pasangan calon (paslon) Pilgub Sumsel nomor 4 Dodi Reza-HM Giri Ramanda N Kiemas ditolak MK, maka pihaknya akan memproses penetapan gubernur dan wakil gubernur Sumsel terpilih periode 2018-2023.
Menurutnya, putusan MK itu bersifat final. Sesuai Peraturan KPU, tiga hari setelah putusan MK keluar, KPU bisa langsung tetapkan kepala dan wakil kepala daerah terpilih. “Berarti paling lambat 12 Agustus nanti, kami gelar rapat pleno menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih,” jelasnya, kemarin.
KPUD Sumsel akan mengeluarkan SK penetapan sesuai dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Sumsel 2018. Dimana, paslon nomor urut 1, Herman Deru-Mawardi Yahya meraih suara tertinggi.
“Setelah itu, SK penetapan gubernur dan wakil gubernur Sumsel terpilih kami serahkan ke Kemendagri,” ujar Liza. Kemendagri akan menyerahkan ke Presiden RI untuk jadwalkan pelantikan Gubernur Sumsel periode 2018-2023. Pelantikan menunggu masa Gubernur Sumsel periode 2013-2018 habis.
Ketua KPU Sumsel, Aspahani, menambahkan, dirinya hadir langsung saat pembacaan putusan oleh majelis hakim MK, kemarin. Pokok perkara gugatan, selisih hasil suara pemohon (paslon nomor urut 4/Dodi-Giri) dan termohon. Dimana untuk Sumsel, selisih suara yang bisa digugat di MK maksimal 1 persen. Sedangkan hasil selisih suaranya sudah di atas 1 persen.
“Hakim berpendapat ini tidak bisa diterima,” ungkapnya.
Terkait penetapan calon terpilih, diakuinya dalam amar putusan dilaksanakan paling lambat tiga hari setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim.
Dia membenarkan, paling telat 12 Agustus nanti, KPUD Sumsel akan menggelar rapat pleno terbuka untuk menetapkan gubernur dan wakil gubernur Sumsel terpilih. Sedangkan untuk pelantikan, itu merupakan ranah Mendagri. “Kami hanya mengawal sampai batas penetapan,” tukas Aspahani.
Penjelasan senada diungkap Komisioner KPU Kota Palembang, Firamon Syakti. Terkait sengketa pilwako Palembang, MK juga menolak gugatan paslon nomor urut 2, Sarimuda-Kgs H Abdul Rozak.
“Kami hormati putusan MK dan ini sifatnya final serta mengikat. Secepatnya akan dijadwalkan penetapan pasangan Harnojoyo-Fitrianti Agustinda sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang terpilih,” bebernya.
Kata Firamon, paling lambat, penetapan itu 12 Agustus nanti. Soal penolakan gugatan oleh MK, disebutkan kalau MK tidak dapat menerima eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Kemudian, menyatakan permohonan yang diajukan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.
“Ini berarti, pokok permohonan dari paslon nomor urut 2 tidak diterima,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaran Pilkada KPU Kota Palembang itu. Rencananya, hari ini pihaknya akan menggelar rapat. Salah satunya menentukan jadwal penetapan wali kota dan wakil wali kota Palembang terpilih.
“Juga membahas tentang daftar calon sementara (DCS) untuk pemilu legislatif,” tuturnya.
Terpisah, Ketua KPUD Lahat, Syamsurizal, membenarnya putusan MK terhadap gugatan Pilkada Lahat. “Putusannya, permohonan penggugat (pasangan Bursah Zarnubi-Parhan Berza) tidak dapat diterima,” ungkapnya.
Menindaklanjuti putusan MK ini, KPUD Lahat akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan paslon nomor urut 3, Cik Ujang-Haryanto menjadi bupati dan wakil bupati Lahat terpilih. “Minggu (12 Agustus), kami gelar rapat plenonya,” ujar dia. (fad/afi/gti/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!