Premi Berobat Gratis Naik

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepertinya tak ingin buru-buru mengintegrasikan program berobat gratis Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) ke BPJS Kesehatan. Menyusul efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) 5-10 persen.
Sejauh ini, dari 17 kabupaten/kota, baru enam daerah yang terdaftar BPJS Kesehatan atau JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat). Yakni Muba, OKUS, Lahat, Empat Lawang, Pagaralam, dan Banyuasin. Total kepesertaan ada 46 ribu.
“Kita akui, kepersertaan BPJS Kesehatan meningkat. Tapi, program Jamsoskes Sumsel Semesta masih primadona bagi masyarakat miskin,” jelas kepala Seksi Rujukan dinas kesehatan Provinsi Sumsel, M Ifan Fahriansyah, kemarin.
Menurut Ifan, adanya ketentuan masalah tunggakan menyebabkan peserta BPJS Kesehatan banyak yang non-aktif. Di samping, keluhan soal system one virtual occount. “Faktor-faktor itu yang membuat warga miskin kembali beralih ke Jamsoskes.”
Lanjutnya, Dinkes Sumsel tahun 2018 mengajukan anggaran berobat gratis Rp231 miliar. Rinciannya, bantuan gubernur Rp106 miliar dan dana hibah Rp125 miliar. “Kita juga akan menaikkan premi sebesar Rp8 ribu per orang per bulan,” bebernya.
Diakuinya, premi Jamsoskes selama ini, Rp5.000 per orang per bulan tidak relevan lagi. Angka tersebut belum pernah naik sejak Jamsoskes diluncurkan 2009 lalu. Sedangkan tarif pelayanan sudah berapa kali mengalami penyesuaian tarif.
Karena itu, kebutuhan anggaran Jamoseskes Sumsel juga membengkak. Lantaran ada peserta JKN-KIS yang tidak aktif kartunya beralih menggunakan Jamsoskes.
Usulan angka premi tersebut, ini, lanjut dia, berasal dari seluruh kabupaten/kota. Dari hasil rapat, tambah Ifan, ada penyesuaian besaran asumsi premi dari Rp5 ribu menjadi Rp8 ribu. “Total kebutuhan anggaran Rp374 miliar, dimana proporsi dana sharing provinsi Rp229 miliar,” sebutnya.
Pelayanan Jamsoskes ini, tambah dia, melalui program berobat gratis. Mulai dari Puskesmas hingga ke rumah sakit (RS) rujukan nasional seperti RSMH, RSCM, dan RS Jantung Harapan Kita. “Itu baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Sesuai dengan standar pelayanan kelas III.”
Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan jumlah peserta dari perusahaan untuk mendaftarkan karyawan. Ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur No.032/SE/VI/2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial.
Menurutnya, jumlah penduduk miskin di Sumsel berjumlah 1.101.192 jiwa. Sudah mendapat kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS sebanyak 2.606.612. Idealnya tidak ada lagi masyarakat miskin yang belum dijamin menjadi peserta JKN-KIS.
“Tapi, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum terjamin kesehatan,” tukasnya. Bisa dilihat dari total proyeksi Jamsoskes 2018. Ada 3,9 juta jiwa masyarakat yang belum ter-cover dan memiliki BPJS Kesehatan.
Terpisah, (Plt) Sekda Provinsi Sumsel, Joko Imam Sentosa mengakui, kemungkinan dana Jamsoskes ikut diefisiensi. Sekaligus membuka peluang terjadinya kekurangan anggaran. Kondisi ini merata dan terjadi di seluruh daerah.
“DAU ini masih berpeluang terjadi efisiensi sekitar 5-10 peren atau Rp90 miliar hingga Rp130 miliar,” bebernya. Selain itu, kata dia, DBH kurang salur dari pemerintah pusat sekitar Rp150 miliar. Artinya, ada kekurangan dana sekitar Rp280 miliar.
Menurut Joko, kondisi itupula yang menjadi pertimbangan pemprov belum melakukan integrasi dengan BPJS Kesehatan. “Kalau bergabung dengan BPJS tentu butuh dana besar. Makanya kita masih menunggu kebijakan. Di samping, kami juga akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk menjalankan program berobat gratis,” paparnya.
Dikatakan, ada tiga program prioritas pemprov Sumsel. Salah satunya, proyek penunjang Asian Games yang harus cepat diselesaikan. “Kita juga melakukan pembangunan dan kegiatan pancingan agar dana dari luar masuk. Terbukti, pada 2017 ini saja ada Rp68 miliar APBN masuk.”
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, tahun ini besaran defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp3,6 triliun. Defisit masih terjadi lantaran besaran iuran yang masih belum aktual sesuai dengan perhitungan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebelumnya.
Kendati begitu, pemerintah sendiri memastikan belum berniat melakukan penyesuaian dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari cara agar beban ini teratasi.
Fachmi menuturkan, ada beberapa opsi yang muncul. Namun, mengerucut pada optimalisasi peran pemda. “Opsi awal pakai silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Namun setelah dikaji, opsi ini tidak memungkinkan karena silpa tiap daerah berbeda,” tuturnya.
Cara lain yang masih dibahas, yakni menggunakan penerimaan dari pajak rokok. Dia mengatakan, ada potensi Rp14 triliun yang bisa digunakan. “Sebanyak 50 persen dari potensi pajak rokok tersebut sudah cukup menutup defisit. Kita lihat apakah masih ada celah hukumnya,” ungkapnya.
Menteri Koordinator PMK Puan Maharani berharap, dengan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah maka program JKN-KIS bisa berjalan dengan baik. Dengan begitu, manfaat JKN-KIS bisa dirasakan maksimal. (yun/mia/ce4)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!