Rastra Kualitas Buruk Masih Ditemukan

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa. Foto:JPG

JAKARTA – Lagi dan lagi, laporan soal kualitas buruk beras sejahtera (Rastra) masih saja terjadi. Padahal, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa sudah mewanti-wanti agar beras yang sampai ke tangan masyarakat dalam kondisi layak.
”Seharusnya persoalan beras tidak layak ini tidak terus terulang,” tegasnya di Jakarta, kemarin (7/7). Pasalnya, kata dia, dengan harga pembelian beras (PHB) senilai Rp9.220 per kilogram, masyarakat harusnya bisa menerima beras dengan kategori medium dan layak konsumsi.
Tapi sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Masih banyak keluhan penerimaan beras tak layak konsumsi di sejumlah daerah. Misalnya, di beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah seperti Purbalingga, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur serta Papua.
Keluhannya macam-macam. Mulai dari beras pecah-pecah atau hancur, berkutu, berwarna kuning hingga kehitaman dan berbau apek. ”Subsidi pangan ini telah berjalan selama 19 tahun. Namun, kami masih seringkali menerima laporan dan mendapati fakta di lapangan bahwa, masih banyak ditemukan masyarakat yang menerima rastra tidak layak konsumsi,” keluhnya.
Dia meminta agar pemerintah daerah segera mengembalikan rastra kurang layak pada Bulog. Selanjutnya, Bulog berkewajiban menggantinya dengan beras berkualitas lebih baik sesuai kualifikasi. ”Kasihan masyarakat kalau mereka diberi beras tidak layak konsumsi. Ironis karena beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Dirut Bulog Djarot Kusumayakti menegaskan bahwa pihaknya selalu menjanlankan standar operasional dalam penyaluran rastra. Tahapnnya, sebelum pengeluaran beras dari gudang maka petugas akan melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras.
Setelah dianggap layak, maka beras akan dikirim ke titik-titik distribusi. Bukan langsung ke masyarakat. Nah, sampai di sana, beras akan diserah terimakan. Jika tidak sesuai, maka bisa langsung ditolak oleh tim koordinasi.
”Nah kalau sudah di titik distribusi, kami tidak punya wewenang untuk melakukan perawatan atau pengendalian mutu selama di simpan di sana. Itu di luar kewenangan kami,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya tetap membuka kesempatan untuk dilakukan adanya penukaran bila memang ditemukan adanya beras yg dibawah standar kualitas yang lolos dari pemeriksaan. ”Untuk itu kami siap mengganti beras yg dibawah kualitas tersebut dengan beras yang sesuai standar dalam waktu 1 X 24 jam,” ungkapnya.
Sejauh ini sendiri, dari data yang ada, belum banyak pergantian yang dilakukan oleh pemda. Tak lebih dari 1 persen dari seluruh beras yang disalurkan pada sekitar 14,4 juta penerima. Seperti diketahui, penerima miskin memperoleh sekitar 15 Kilogram per bulan. Hingga Juni, penyaluran 2017 mencapai 80 persen. (mia/air)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!