Regulasi Iuran Picu Defisit JKN-KIS

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Aziz

PALEMBANG – Defisit Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mendapat sorotan. Salah satunya dari Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Aziz. “Defisit, bukan kesalahan BPJS. Mereka itu, operator pemerintah. Dalam hal ini, hanya menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan,” katanya kepada Sumatera Ekspres, kemarin.
Aziz melihat, regulasi iuran JKN-KIS Rp25.500 sangat rendah. Tidak sesuai lagi dengan fakta pelayanan di lapangan. Karena itu, ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan berdasarkan peraturan pemerintah. Pertama penyesuaian iuran, lalu penyesuaian manfaat dan bantuan dana dari APBN. Subsidi untuk masyarakat tidak mampu tetap perlu dilakukan dan ditanggung pemerintah.
“Penyesuaian iuran perlu dilakukan untuk iuran PBPU/perseorangan untuk kelas rawat 1 dan 2,” ujarnya lagi. Hanya saja, masih di bawah hitungan aktuaria. Sedangkan pengurangan manfaat sepertinya tidak menjadi pilihan pemerintah mengingat kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sebelumnya, pernyataan serupa juga diungkap Aziz saat pelantikan Pengurus Lembaga Kesehatan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (LKMI HMI) Cabang Palembang, di Lord Cafe dan Resto, Sabtu (11/8). Menurutnya, hal yang menjadi fundamental defisit ini adalah kesalahan dan menetapkan iuran yang jauh di bawah hitungan aktuaria. Sebab itu, dia mengatakan pemerintah perlu menjelaskan kondisi ini kepada masyarakat. Biar tidak terjadi kesalahpahaman.
Selain itu juga harus mengajak masyarakat agar mendaftarkan diri menjadi peserta JKN KIS. Tujuannya, mewujudkan Universal Health Coverage. “Saya juga mengimbau kesadaran akan pentingnya membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu guna menjaga keberlangsungan program JKN-KIS.”
Apalagi, ujarnya, Program JKN-KIS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Sekarang masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan besarnya biaya kesehatan bila akan berobat. “Program ini memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang tidak terbatas sesuai indikasi medis,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan alami defisit hingga Rp9 triliun. Sebab itu, ditargetkan jumlah peserta 2019 meningkat hingga 257 juta orang. Nah, posisi 1 Juli 2018, peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan mencapai 199 juta jiwa atau sekitar 80 persen dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia.
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan, kemungkinan terpenuhinya target kepesertaan hingga akhir tahun tidak dapat menutupi defisit tahun lalu yang angkanya mencapai Rp9,75 triliun. Penyebabnya, iuran yang terlalu murah.
Saat ini, iuran untuk kelas III sebesar Rp25.500 per bulan. Namun, berdasarkan hitungan aktuaria seharusnya iuran kelas III sebesar Rp53.000. Artinya, sudah kekurangan anggaran Rp27.500.
“Kemudian iuran masyarakat kelas II sebesar Rp51.000 per bulan. Berdasar hitungan aktuaria, iuran program tersebut seharusnya Rp63.000 per bulan. Dengan demikian, sudah defisit Rp13.000,” pungkasnya. (rel/rip/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!