Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan

Oleh : Chandra Supriansyah, SH, MH

Masalah tentang pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal wajar karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalaman di masa lampau.
Dalam sejarahnya sejak Peralihan Kekuasaan Belanda karena kemerdekaan Indonesia tahun 1945, keberadaan remisi bertahan dengan terbitnya Surat Keputusan Presiden RIS No 156 tanggal 19 April 1950 yang telah merubah ketentuan sebelumnya yaitu “gouvernementbesluit” tertanggal 9 Juni 1941 No 12 Bijblad pada Staatsblad No 14583) dan 26 Januari 1942 No 22 tentang perubahan “gouvernementbesluit” tertanggal 10 Agustus 1935 No 23 tentang Remissieregeling (Bijblad pada Staazsblad No 13515) dengan beberapa perubahan.
Salah satunya meliputi waktu pemberian remisi yaitu menjadi setiap peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Besar remisi yang diberikan pada saat itu cukup besar, paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling banyak 9 (sembilan) bulan, serta diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana paling sedikit 3 (tiga) bulan.
Terhadap narapidana yang dijadikan pembantu pegawai (Pemuka), jumlah tersebut ditambah dengan sepertiganya. Jadi seorang Pemuka pada suatu saat, bisa saja mendapat pengurangan hukuman selama satu tahun, apabila menerima remisi pada tahun keenam dan seterusnya, setiap tahun. Tahun 1955, dikeluarkan lagi tentang pemberian remisi istimewa yaitu pengurangan hukuman sebesar satu perduabelas dari masa hukuman setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan tanpa melihat apakah yang bersangkutan berkelakuan baik atau tidak.
Hal ini dijadikan suatu kebijakan pemberian remisi setiap memperingati dasawarsa kemerdekaan. Kebijakan itu dipengaruhi oleh paradigma pelaksanaan di berbagai belahan dunia terutama Eropa dan Amerika pasca Perang Dunia ke II, yang lebih memperhatikan kepentingan narapidana saat itu. Dapat dimaklumi bahwa para pemimpin Negara saat itu banyak yang pernah mengalami penahanan di jaman perang sehingga semangat pembaharuan di kalangan para praktisi pemenjaraan sangat tinggi seiring dengan pola pikir para pengambil kebijakan negara.
Pada tahun 1987, ketentuan tersebut telah dirubah dengan Keppres No 5/1987 Tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (remisi) yang menyatakan bahwa narapidana yang mendapat hak remisi minimal telah menjalani pidana 6 (enam) bulan, berkelakuan baik diberikan potongan hukuman minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan.
Bila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya aturan ini jauh Iebih sedikit jumlahnya. Apabila dibandingkan dengan HIR, apalagi pemerintah telah mengesyahkan KUHAP sebagai UU No 8/1981 yang sangat memperhatikan hak asasi manusia. Pada tahun 1999, telah dikeluarkan Kepres No 69/1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (remisi), yang kemudian dirubah kembali dengan Kepres No 174/1999, dalam aturan ini disamping pemberian remisi umum dilaksanakan setiap hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus juga dikenal prosedur baru pemberian remisi khusus. Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari keagamaan yang dianut oleh Narapidana.
Dalam hal mengukur keberhasilan Sistem Pemasyarakatan, bukan pekerjaan yang mudah apalagi menentukan keseluruhan bidang yang bergerak adalah lingkungan Sistem Pemasyarakatan. Keberhasilan ini diawali dengan tinggi/rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan di dalam masyarakat. Setiap narapidana yang mengalami pidana lebih dari 6 (enam) bulan dapat diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukkan prestasi dan berkelakuan baik atau turut mengambil bagian berbakti terhadap Negara. Hak remisi merupakan prestasi narapidana, diatur secara bersama-sama untuk dapat di terima bertepatan dengan Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus 1945.
Dari Sistem Kepenjaraan saat itu menempatkan remisi sebagai hadiah yang artinya sebuah pemberian Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan dan selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain.
Hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatannya, makan, minum, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, maka secara tegas UU No 12/1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Pasal 14 dalam aturan tersebut menentukan bahwa hak Narapidana salah satunya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Maka dari itu kedudukan mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dalam UU No 12/1995 Tentang Pemasyarakatan merupakan hak setiap narapidana, tetapi hak-hak ini tidak diperoleh secara otomatis melainkan dengan syarat-syarat atau kriteria tertentu, demikian halnya untuk mendapatkan remisi. Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak ini diatur dengan peraturan pemerintah yaitu PP No 99/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32/1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.
Dirjenpas Kemenkumham juga telah menerapkan sistem remisi dalam jaringan (online). Dengan demikian juga akan dapat lebih mempercepat warga binaan pemasyarakatan bebas sehingga mengurangi kelebihan kapasitas dan masalah keamanan di pemasyarakatan.
Remisi ‘online’ juga membuat proses pengurangan masa hukuman lebih terbuka sekaligus menghilangkan prasangka tentang remisi yang bisa dibeli. Setiap orang bisa memantau melalui laman yang bisa diakses bila tidak ada pelanggaran maka dapat remisi secara otomatis. Digitalisasi birokrasi yang diupayakan pemerintah adalah pengembangan sistem deteksi internal tentang keamanan digital untuk jaringan narkoba dan terorisme.
Harapan kita semua agar semua pihak bisa lebih mengefektifkan peraturan yang sudah ada sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan strukturil sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasionil suatu pengawasan pemberian remisi yang bersifat mengikat. Karena adanya pelibatan beberapa instansi dalam pengawasan pemberian remisi yang diperintahkan oleh Undang-undang.
Untuk tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya syarat dan ketentuan Remisi diperketat dan lebih lengkap dapat dilihat pada PP No 99/2012 pada “Pasal 34A” PP No 99/2012 yang berbunyi : “Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan : pertama telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan atau Badan Narapidana Penanggulangan Terorisme serta menyatakan ikrar: kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sedangkan kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Baca Juga :  9000 Napi di Surabaya Dapatkan Remisi

*Pegawai Lapas Klas IIA Lahat

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!