Retribusi Daerah yang Terabaikan

Dr drh Jafrizal MM

Oleh: DR. drh. Jafrizal, MM*

Pelayanan Veteriner yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan, sangatlah erat hubungannya dengan kesehatan manusia. Karena itu, tidaklah berlebihan Motto dokter hewan adalah“ Manusya Mriga Satwa Sewaka” yang berarti “Mengabdi Untuk Kemanusian Melalui Dunia Hewan”. Merujuk data Wildlife Conservation Society bahwa ada 70 persen (250 jenis) penyakit menular baru yang terjadi pada manusia saat ini merupakan penyakit menular dari hewan (zoonosis). Sehubungan dengan hal tersebut maka pelayanan veteriner yakni kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) menjadi urusan terdepan dalam mencegah penyakit hewan menular kepada manusia.
Sebagai pelayanan publik, pelayanan veteriner memiliki dimensi pelayanan jasa yang mengacu PP No 96/2012 tentang Pelaksanaan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan jasa menurut peraturan tersebut dapat memiliki tarif yang ditentukan sebagai retribusi. Berdasarkan Pasal 1 dalam UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, bahwa retribusi daerah seperti pelayanan keswan dapat menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya.
Pelayanan veteriner memiliki dua jenis retribusi jasa yang belum banyak dioptimalkan oleh pemerintah daerah yakni: retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Retribusi jasa umum merupakan jasa pelayanan yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, seperti retribusi pelayanan kesehatan hewan; dan retribusi jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, seperti: retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan laboratorium kesmavet.
Kota Palembang menjadi pasar yang prospek dengan jumlah penduduk 1.8 juta, tidak hanya masalah ternak dan produk ternak, tetapi juga hewan peliharaan (hobies) lainnya. Untuk hewan ternak, kebutuhan daging untuk masyarakat Kota Palembang disuplai dari pemotongan sapi di rumah potong hewan (RPH) Kota Palembang rata-rata sehari sebanyak 30 ekor dengan potensi yang dimiliki sebanyak 40-45 ekor. Besarnya retribusi daerah berasal RPH di Kota Palembang berdasarkan Perda Kota Palembang No. 10/2011 tentang Pembinaan dan Retribusi RPH untuk sapi sebesar Rp50.000/ekor. Dengan kondisi saat ini bisa diperoleh retribusi sekitar Rp540 juta – Rp 810 juta. Potensi ini tidak dapat optimalkan lagi bila RPH hanya melayani kebutuhan daging sapi untuk wilayah Kota Palembang miskipun kapasitas RPH modern bisa mencapai 200 ekor/hari. Peningkatan pemotongan dapat terjadi bila permintaan pemotongan untuk kebutuhan daging dari luar Kota Palembang atau bila ada kebijakan yang mengharuskan pemotongan sapi dari kabupaten dan kota sekitar di RPH Kota Palembang.
Pertanyaan sekarang yang muncul, dapatkah retribusi ditingkatkan? Jawabannya bisa, bahkan bisa mencapai 10 kali lipat dari retribusi saat ini. Tentu saja ada konsekuensi yang harus dipenuhi dan harus ada willingness pemerintah daerah untuk menggali potensi retribusi di bidang pelayanan veteriner lainnya. Sehubungan dengan hal itu, maka anak judul tulisan ini adalah “potensi retribusi yang terabaikan” . Apa potensi itu? Potensi lain bidang layanan veteriner adalah rumah potong kambing dan domba, rumah potong babi, rumah potong unggas serta layanan pusat kesehatan hewan dan layanan laboratorium kesmavet.
Berdasarkan data Asosiasi Masyarakat Perungasan Sumsel (2017) bahwa pemotongan unggas di Sumsel mencapai 250 ribu ekor sehari, dari jumlah tersebut yang disuplai ke Kota Palembang sebesar 100-120 ribu ekor atau setahun 36.5 – 43.8 juta ekor. Untuk pemotongan kambing dan domba di Kota Palembang sehari mencapai 30 ekor, setahun bisa mencapai 10.950 ekor, pemotongan babi sehari mencapai 20 ekor dan setahun mencapai 7.200 ekor, ditambah lagi dengan pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium kesmavet yang memiliki potensi sebanyak 10.000 ekor pelayanan. Potensi retribusinya dapat dijadikan prioritas, sehingga dari sisi pelayanannya juga dapat dioptimalkan.
Dari segi regulasi, pelayanan RPH telah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pelayanan dan retribusinya hanya membutuhkan penyempurnaan saja. Berbeda dengan pelayanan keswan dan laboratorium kesmavet yang belum memiliki peraturan daerah, sehingga bila dilakukan penarikan retribusi akan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.
Permasalahan yang dihadapi saat ini terkait persoalan regulasi, pemerintah diharapkan membuat regulasi yang dapat mengoptimalkan infrastruktur yang ada. Pertama adalah peraturan pemotongan sapi yang diperdagangkan di Kota Palembang harus dilakukan di RPH Kota Palembang atau bila dari daerah lain harus memiliki RPH yang memiliki nomor kontrol veteriner dan peralatan rantai dingin. Kedua, diharapkan ada larangan pemotongan kambing, domba dan babi di rumah-rumah kecuali di rumah potong kambing-domba dan babi yang tersedia. Ketiga, diharapkan ada peraturan yang mengatur larangan membawa ayam hidup ke pasar tradisional. Daging ayan yang masuk ke pasar berupa karkas sehingga dapat mendorong pihak swasta/pengusaha untuk membangun rumah potong unggas yang memiliki standar asuh yang di harapkan. Keterlibatan pemerintah pada Rumah Potong unggas swasta adalah pemeriksaan kesehatan antemortem dan posmorten. Penerapan Perda seperti ini dapat dilihat di DKI Jakarta.
Dari segi Organisasi, di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memiliki tugas fungsi pelayanan Veteriner. Menjadi aneh bagi masyarakat awam karena dulu konsultasi masalah ternak ke Dinas Peternakan. Menjadi lebih aneh lagi bagi pemilik anjing dan kucing yang akan mengobati hewan peliharaannya ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Mengapa demikian? Karena urusan kesehatan hewan ada di bidang peternakan di seksi kesehatan hewan. Oleh karena pemerintah mengadopsi prinsif miskin struktur kaya fungsi yang bertujuan untuk efisiensi, maka berujung menjadikan tujuan dan manfaat dari dinas menjadi kurang optimal. Fungsi dinas kurang diketahui masyarakat akibat nomenklatur dinas yang menampilkan pertanian dan ketahanan pangan.
Dinas Pertanian dan Ketahana Pangan memiliki banyak bidang banyak dan tujuan padahal tidak memiliki kekuatan sumber daya, sehingga tujuan menjadi belum tercapai secara optimal atau ada tujuan yang terabaikan termasuk fungsi veteriner di dalamnya. Efisiensi dinas hanya dinilai secara parsial dari kecilnya belanja tenaga kerja yang dikeluarkan padahal efesiensi organisasi dapat tercapai bila tujuan pelayanan publik dapat terwujud sebagai ouputnya. Merger berbagai dinas teknis yang memiliki objek berbeda akan menggagalkan atau menghambat tujuan pembentukan dinas karena kurang fokus terhadap tujuan. Kebijakan ini harus benar-benar ditinjau dari segi manfaatnya. Dari segi personil, The righ man on the righ job, bukan saja personil di struktural sebagai pengambil kebijakan akan tetapi juga personil fungsional sebagai pelaksana di lapangan harus memenuhi baik jumlah maupun kompetensi yang memilikinya.
Persoalan personil terkait sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Hal ini dapat dipertimbangkan untuk hal yang bersifat teknis dapat ditempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya agar layanan keswan dan kesmavet bisa dioptimalkan. Perekrutan tenaga yang sesuai dengan bidangnya harus menjadi prioritas karena layanan veteriner membutuhkan orang yang secara fungsional mengerti dan bisa bekerja. Masalah infrastruktur yang masih belum tersedia. Pembangunan infrastruktur harus beriringan dengan pembangunan sumber daya manusianya sehingga ke depan peralatan yang dimiliki akan dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dibidangnya. Pelayanan yang baik akan diikuti dengan retribusi yang lancar.
Dari segi Infrastruktur, infrastrukturnya harus dimiliki sebagai tempat pelayanan baik bangunan rumah potong sapi, kambing-domba, unggas dan babi, puskeswan dan laboratorium kesmavet. Kota Palembang telah memiliki 1 rumah potong baru yang modern untuk sapi, rph sapi ini sudah mampu melayani kebutuhan pemotongan untuk kota palembang. Rumah potong untuk kambing-domba belum dimiliki, akan tetapi tahun depan 2018, RPH sapi yang lama bisa direnovasi untuk rumah potong kambing dan domba. Satu unit rumah potong ayam di pasar KM 12 dengan kapasitas 4000 ekor belum mampu menampung kebutuhan pemotongan untuk masyarakat Kota Palembang, sehingga alternatif yang dapat segera dilakukan adalah membangun sendiri sesuai dengan kapasitas kebutuhan atau menawarkan ke pihak swasta untuk berinvestasi dengan kebijakan-kebijakan investasi yang menarik. Dua unit pusat kesehatan hewan yang belum memiliki personil tetap.
Terkait dengan layanan keswan di Kota Palembang sebaiknya memiliki minimal 4 unit pusat kesehatan hewan mengingat tugas dan fungsi kesehatan hewan yang bukan saja ke hewan ternak akan tetapi ke hewan peliharaan yang tergolong berpotensi menyebabkan penyakit hewan menular. Besarnya potensi layanan kesehatan hewan akan mampu memberikan sumbangan retribusi yang lebih optimal. Satu unit laboratorium kesmavet, yang dapat diharapkan untuk memberikan layanan terhadap keamanan produk hewan seperti daging, susu dan telur yang diperjual belikan di pasar.
Dari segi Logistik, di setiap daerah memiliki tuntutan kebutuhan terhadap logistik yang berbeda, begitu juga dengan Kota Palembang. Logistik yang terkait dengan sarana dan prasarana operasional terutama transportasi, peralatan dan bahan termasuk biaya operasional yang dibutuhkan dalam penanggulangan operasional rumah potong hewan, puskeswan dan laboratorium kesmavet. Logistik ini terabaikan dalam perencanaan, karena pembangunan lebih diarahkan ke konstruksi fisik, sehingga hal yang menyangkut sarana pendukung sering menjadi bagian yang terakhir disediakan, akan tetapi logistik ini harus bisa tersedia agar operasional pelayanan dapat optimal.
Harapan ke depan, bahwa fungsi bidang veteriner merupakan salah satu kebutuhan masyarakat di kota besar seperti Kota Palembang bila didukung oleh lima pilar (regulasi, organisasi, personil, infrastruktur dan logistik) akan dapat diwujudkan tidak hanya memberikan layanan prima bagi masyarakat akan tetapi bisa memberikan kontribusi berupa retribusi daerah yang tidak sedikit untuk pambangunan Kota Palembang. Salam Veteriner. (*).

Baca Juga :  Retribusi Pasar dan Sewa Naik

*Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sumsel

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!