Satu Sekolah Dua Polisi

KENA TILANG: Polisi lalulintas menilang dua pelajar jl Demang Lebar Daun, kemarin (30/3). Mereka kedapatan tidak memakai helm saat mengendarai motor ke sekolah. Foto: Kris/Sumatera Ekspres

PALEMBANG – Tak ada pengecualian untuk pelajar. Saat melanggar lalu lintas, mereka tetap disanksi. Termasuk saat tidak mengenakan helm, perlengkapan berkendaraan yang harus dikenakan pengendara kendaraan roda dua.
Pemandangan itu diabadikan koran ini di kawasan Jl Demang Lebar Daun, kemarin siang. Dua pelajar yang boncengan naik sepeda motor terpaksa diminta menepi oleh seorang personel Satlantas Palembang yang tengah bertugas di kawasan itu.
Mereka pun dinasihati. Menyadari kesalahan yang dibuat, keduanya meminta maaf atas pelanggaran yang dilakukan saat itu. Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto melalui Dirlantas Kombes Pol Raden Slamet Santoso mengungkapkan, sejak awal 2017, pihaknya menggulirkan Program Satu Sekolah Dua Polisi (SSDP).
Satu sekolah dua polisi, itu program untuk SMA sederajat di Sumsel, ungkapnya, kemarin. Saat ini, ada 54 sekolah yang telah bekerja sama dengan Ditlantas Sumsel. Di antaranya, 8 SMA/SMK di Palembang.
Setiap bulan, akan kami tingkatkan lagi jumlah sekolah yang dijaga dua polisi ini, kata Slamet. Ada beberapa tugas yang diberikan kepada dua polisi pada program SSDP. Di antaranya, aktif memberi penyuluhan pada anak-anak sekolah. Khususnya yang di bawah umur dan belum punya Surat Izin Mengemudi (SIM) tentang bahaya mengendarai sepeda motor.
Bahaya utamanya ada dua. Bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan risiko menjadi korban begal, lanjutnya. Sedini mungkin, dua risiko itu dicegah dan diantisipasi dengan mengingatkan mereka agar tidak mengendarai sepeda motor.
Dua polisi yang terlibat dalam Program SSDP juga ditugaskan untuk mengatur arus lalu lintas di sekolah-sekolah. Baik saat para pelajar masuk maupun pulang. Bahkan, setiap Senin, anggota menjadi inspektur upacara. Saat jadi inspektur upacara, polisi akan menyampaikan tentang tertib lalu lintas, juga bahaya narkoba serta berbagai masalah kriminalitas lainnya, tuturnya.
Tak hanya itu, polisi juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau guru BP (bimbingan dan penyuluhan) untuk mengisi materi tentang budaya tertib lalu lintas saat ada jam kosong. Polisi SSDP juga menjadi liaison officer (LO) bagi sekolah tersebut, imbuh Slamet.
Gencarnya sosialisasi terhadap pelajar ada kaitannya dengan masih mendominasinya angka kecelakaan di Sumsel. Para korban didominasi pengendara usia produktif, yaitu 19-35 tahun. Untuk menekan itu, Ditlantas melakukan berbagai program kreatif. Selain SSDP, ada Polisi Sahabat Anak.
Pendidikan berlalu lintas sejak usia dini ini sesuai amanat UU No 22/2009 pasal 208. Dengan dikenalkan budaya tertib berlalu lintas, harapannya ketika kelak mereka dewasa dapat menerapan kesadaran dan disiplin berlalu lintas, lanjutnya.
Untuk pelajar yang melanggar, sanksi tetap akan diberikan. Misalnya, tidak memakai helm, melawan arus, berboncengan tiga orang atau lebih, dan pelanggaran lain. Sanksinya bisa teguran dan tilang. Tidak perduli apakah itu pelajar atau bukan, tukasnya.
Sejumlah terobosan kreatif lain akan di-launching Ditlantas Polda Sumsel pada Minggu (9/4) mendatang di Kambang Iwak. Baik berbasis IT (Information and Technology) maupun konventional. Ada program berbasis IT di antaranya Klik Traffic, Sistem Informasi Administrasi Pajak Online (SIAPO), dan SIM Masuk Desa (SIMADE).
Sedangkan yang konvensional, kata Slamet, di antaranya SSDP, Polisi Ada di Setiap Tempat Ibadah (PASTI) dan Blue Light Patrol. Juga pemberdayaan Road Traffic Management Corporation (RTMC, red).
Untuk di wilayah Palembang, Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Palembang, Kompol Harris Batara mengungkapkan, pihaknya sudah ada MoU dengan Disdikpora. Kerja sama itu dalam rangka menertibkan pelajar yang melanggar aturan berlalu lintas.
Kami secara rutin menyisir para pelajar yang melanggar, tuturnya. Karena, meski sudah ada MoU, tapi hampir tiap hari ditemukan pelajar yang masih menyalahi aturan lalu lintas. Sebagian besar tidak menggunakan helm, imbuhnya.
Selain itu, banyak juga yang tidak punya SIM, tapi nekat mengendarai kendaraan bermotor. Sisanya, tidak membawa surat menyurat kendaraan. Kalau masih melanggar, mereka tetap akan dikenakan tilang, lanjut Harris.
Dalam kerja sama itu, pihaknya pun secara rutin melaksanakan sosialisasi keselamatan berkendaraan ke sekolah yang ada di metropolis. Sasaran khususnya sekolah menengah atas (SMA) sederajat.
Kami berharap pelajar bisa tertib berlalu lintas dan pelanggaran yang dilakukan mereka terus mengalami penurunan, tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, Drs Widodo MPd, mengatakan, secara tertulis pihaknya memang belum ada kerja sama dengan pihak kepolisian. Karenanya, keselamatan berlalu lintas belum diajarkan secara resmi di sekolah. Namun, pihak kepolisian kerap melakukan sosialisasi dengan langsung menyambangi sekolah-sekolah di Sumsel. Kaitannya dengan itu, apapun kebijakan kepolisian akan kami dukung penuh, jelas dia.
Termasuk dengan penertiban agar para pelajar patuh hukum dan ketertiban umum yang ujung-ujungnya demi keselamatan diri. Sekolah juga harus proaktif berkoordinasi dengan Satlantas untuk memperhatikan para pelajar yang sudah layak punya SIM.
Sedapat mungkin difasilitasi agar para pelajar itu bisa membuat SIM. Dengan begitu, mereka tidak lagi melanggar aturan, imbuh Widodo. Disdik juga mendorong dilakukannya penertiban di sekolah. Khususnya untuk para pelajar yang membawa kendaraan. Tapi harus dipikirkan pula, untuk pelajar yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Mereka harus berhati-hati berkendaraan di jalan, tukas dia.(vis/chy/tha/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!