Sebut KPU Tak Rasional

14 PARPOL: KPU menetapkan 14 parpol lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Tampak gedung KPU Sumsel di jakabaring. Foto: Budiman/Sumatera Ekspres

Setelah penetapan parpol yang lolos peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dipastikan bakal menerima gugatan dari 2 parpol yang gagal. Apalagi keduanya parpol lama. Seperti apa?
——————————

DUA parpol itu yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dipimpin AM Hendropriyonk dan Partai Bulan Bintang (PBB) dibawah kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PKPI, M Mahfus Abdullah menyebut berdasarkan internal, ada beberapa daerah yang harusnya bisa diloloskan. “Tapi kami menganggap proses di daerah itu kurang profesional, sehingga perlu kita selesaikan di Bawaslu,” ungkapnya, kemarin (18/2).
Terkait kegagalan itu, sebenarnya PKPI sudah mengajukan gugatan ke Bawaslu pada 14 Februari lalu dan sudah mendapat lembar registrasi. Hanya saja, katanya, saat itu Bawaslu mengambil sikap setelah pengumuman rapat pleno
KPU baru bisa mengajukan gugatan. “Saya rasa kita optimis tetap menjadi peserta pemilu 2019,” lanjutnya.
Saat ini posisi PKPI menghormati apa yang diputuskan KPU. “Tapi tentu kita kecewa karena kita sudah bekerja keras di berbagai daerah. Sudah cukup bagi kita untuk bisa memberi harapan dan warna baru dalam pemilu,” tambahnya.
Ketua PKPI Sumsel, Usman Efendi menganggap keputusan KPU tidak rasional. Karena KPU hanya melihat permasalahan yang terjadi dan dari sisi faktualnya saja. “Kalau secara administrasi, jelas kami dinyatakan lolos sebelumnya di Sipol. Buktinya disitu, tetapi kenapa tiba-tiba di akhir kita dinyatakan tidak lolos verifikasi,” tutur Usman.
Kecuali kalau dari awal sipol tidak lolos kan berbeda. “Kenyataan disana kami lolos, artinya data yang ada sebenarnya sudah lengkap dan memenuhi,” bebernya. Hal ini juga mementahkan pernyataan KPU yang menganggap PKPI tidak lolos karena secara admisnitrasi tidak memenuhi persyaratan. Dimana status kepengurusan dan anggota PKPI di bawah 50 persen di kabupaten/kota. Padahal seharusnya harus melebihi 75 persen persen yang disyaratkan KPU.
“Jadi menurut kami KPU memberi keputusan tidak adil. Kalaupun ingin adil, harusnya semua partai diloloskan. Atau sebaliknya, semua partai tidak diloloskan semua,” tambahnya. Pihaknya menyebut ada kelalaian KPU. Puncaknya rata-rata kejadian di beberapa daerah Jawa barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, KPU tidak mau mendatangi kantor PKPI hingga berujung rumit.
Keputusan itu juga dianggap aneh, karena bisa lihat secara kasat mata saja, KPU berani mengambil keputusan melolosakan banyak parpol baru yang minim pengalaman, jutru tidak meloloskan parpol ama yang syarat pengalaman dan banyak jaringan di daerah.
“Kami sudah ada dari 1999, untuk pengalaman dan jaringan tidak usah ditanya lagi. Bandingkan secara rill dengan parpol baru,” tuturnya. Keputusan KPU ini bisa dianggap jadi bomerang sendiri pada Pemilu 2019.
Jika beberapa partai menggugat, dan ternyata banyak pelanggaran, bisa jadi Pemilu 2019 batal. “Saat ini kita sudah lakukan gugat KPU. Kita minta keadilan, dan sejauh ini PKPI dan PBB tetap optimis akhirnya tetap bisa lolos,” pungkasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI OKI, Endri Irawan mengungkapkan sesuai instruksi ketum masih ajukan gugatan. “Meski demikian kader PKPI tetap melakukan persiapan,” terangnya. PKPI sendiri bukan parpol baru, sehingga dukungan untuk pilkada tetap sah.
Pihaknya menargetkan satu dapil satu kursi.
Meski masih polemik, pihaknya tetap melakukan penjaringan caleg dini sembari menunggu keputusan KPU tentang dapil.
Dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi kaderisasi keorganisasian. “Target lima dapil lima kursi meraih 35 ribu suara.
Sementara, PBB ikut melakukan perlawanan terhadap putusan KPU Pusat yang memutuskan partai tersebut tidak lolos jadi parpol peserta Pemilu 2019. Padahal, sebelumnya KPU Papua Barat memutuskan PBB memenuhi syarat (MS), tapi keputusan itu tiba-tiba berubah. Gugatan sengketa pun akan dilayangkan.

Baca Juga :  Menunggu Lobi-Lobi Ketua Partai

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan keputusan KPU. Menurutnya, ada yang aneh dalam keputusan tersebut, baik di tingkat KPU Papua Barat dan KPU Pusat.

Pada 11 Februari lalu, KPU Papua Barat mengumumkan PBB dinyatakan memenuhi syarat (MS) dalam verifikasi parpol.
Namun, pada 14 Februari KPU Papua Barat tiba-tiba mengubah keputusannya dan menyatakan PBB tak memenuhi syarat (TMS) alias tidak lolos. “Itulah yang dilaporkan ke KPU Pusat,” ucap dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin (18/2).

Yusril menuding ada permainan yang sengaja ingin mengagalkan partainya menjadi peserta pemilu. Permainan kotor itu dilakukan di tingkap provinsi dan dibenarkan di KPU Pusat. Menurut dia, partainya sangat dirugikan dengan keputusan komisi yang berwenang menyelenggarakan pesta demokrasi itu.
Politisi yang juga pengacara itu menegaskan pihaknya tak hanya akan menggugat KPU Papua Barat dan KPU Pusat secara perdata, tapi juga akan mempidanakan mereka. “Kami ingin membongkar dugaan bawa ada konspirasi menggagalkan PBB ikut pemilu dengan memperalat KPU. Kami akan lawan, tidak hanya secara perdata, tapi juga pidana,” terangnya.

Pria kelahiran Belitung itu merasa PBB yang dikenal sebagai partai Islam moderat dan nasionalis selalu dihalang-halangi untuk mengikut pemilu. “Sekuat tenaga kami akan melawan” kata Yusril.

Baca Juga :  Anak Muda Lawan Wajah Lama

Selama ini, lanjutnya, PBB selalu kritis dan tak mudah diombang-ambingkan kekuasaan. Mungkin hal itu yang akhirnya tidak disenangi, sehingga partainya selalu dijegal mengikuti pesta demokrasi lima tahunan itu.

Sekjen PBB, Afriansyah M Noor meyakinkan parpolnya akan ajukan gugatan ke Bawaslu RI. “Kami sebenarnya sudah siap mengikuti pemilu. Namun karena Manokwari Selatan kami tidak lulus,” tambahnya. Menurutnya kegagalan di Manokwari Selatan lantaran kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Sekretaris DPW PBB Sumsel, Misnan Hartono mengatakan, DPP PBB sudah ajukan gugatan ke Bawaslu RI atas tindakan KPU RI yang tak meloloskan PBB. “Ada apa dengan KPU, padahal hasil pleno KPUD Provinsi Papua Barat sudah meloloskan 16 parpol,” terangnya. Kenapa justru disebut PBB kurang di Papua Barat.
“DPW PBB seluruh Indonesia juga sudah layangkan surat ke DPP agar menggugat ke Bawaslu. Bahkan kami menekankan DPP agar juga mempelajari hal-hal yang terkait dengan pidana,” ujarnya. Itu jika seandainya terjadi pemalsuan dokumen atau surat dipalsukan, atau diubah.
Ketua Bawasalu, Abhan mempersilahkan parpol yang tak memenuhi syarat mengajukan gugatan. Sesuai ketentuan, parpol diberi waktu hanya 3 hari untuk mengajukan gugatan sejak keputusan dibacakan. “Nanti kami periksa, dan kami punya waktu 12 hari kalender untuk menyelesaikan proses permohonan sengketa tersebut,” tandasnya. (cj11/uni/ran/lum/fad)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!