Sebut Taksi Daring Tak Aman Lagi

Tulus Abadi. Foto: Indo Pos

JAKARTA – Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) menganggap taksi online tidak ramah terhadap penumpang. Dengan beberapa kasus yang terjadi belakangan, taksi daring tersebut dianggap sudah tidak aman. PM 108 diminta untuk segera dijalankan sebagai salah satu upaya memberikan keamanan terhadap penumpang.
Hal itu disampaikan Ketua Umum YLKI Tulus Abadi kemarin (22/3) dalam diskusi yang diselenggarakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Menurut Tulus, salah satu indikator tidak amannya taksi daring dapat dilihat dari kasus Yun Sisca Rokhani yang dibunuh pengemudi taksi daring. “Itu klimaks atas berbagai kasus tindak kekerasan pengemudi taksi online pada konsumennya. Sebelumnya, sebagaimana diberitakan via media masa, sudah banyak terjadi tindak kekerasan, penodongan, dan bahkan pemerkosaan kepada konsumennya,” kata Tulus.
Hal itu menurutnya menunjukkan bukti secara managerial taksi online tidak mempunyai standar keamanan dan keselamatan untuk melindungi konsumennya. Hal itu terlihat dari tidak ada akses telepon call center untuk penanganan pengaduan secara cepat. Sehingga ketika ada keluhan, konsumen bingung harus mengadu ke mana.
Perusahaan aplikasi taksi online juga dianggap tidak mempunyai standar yang jelas dalam melakukan rekruitmen kepada pengemudinya. Mereka tidak mengetahui bagaimana mentalitas pengemudi yang direkrutnya.
Belum lagi, tahun lalu YLKI menyelenggarakan survei tentang transportasi online. Responden yang ikut dalam survei online itu sebanyak 4.668 orang. “Ketika ditanyakan apakah konsumen pernah dikecewakan oleh pelayanannya angkutan online, sebanyak 41 persen responden mengaku pernah dikecewakan,” ujar Tulus. Keluhan terbanyak dari konsumen menurut survei itu dikarenakan pengemudi minta orderan dibatalkan.
Melihat hal itu, YLKI mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kepolisian untuk tegas dan konsisten mengimplementasikan Permenhub No. 108/2017. Bahkan Tulus menjelaskan jika peraturan tersebut masih longgar, perlu untuk diperkuat. “Harus dibuat Permenhub yang sejalan dengan misi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan saat menggunakan taksi online,” jelasnya.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio yang ditemui dalam acara yang sama mengatakan jika ada kasus daring, sejauh ini tidak ada yang bertanggung jawab. “Taksi daring ini harus ada aturan karena ngangkut orang,” tuturnya. Dia pun menyarankan agar Kemenhub percaya diri menjalankan PM 108 dan harus mendapat dukungan dari lembaga lain. Kalau tidak dilaksanakan maka kewibawaan pemerintah akan dipandang sebelah mata.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno juga mengatakan taksi daring harus segera memiliki aturan. Posisi aplikator harus diperjelas. “Ini ranahnya sudah di Kominfo. Harusnya mudah saja bikin aturannya, tapi dia (Kominfo) nggak mau kok,” ungkapnya.
Sementara itu,Sekjen Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) Fahmi Maharaja menuturkan ada pihak-pihak yang ingin mengesankan bahwa taksi online tidak aman. Hal itu berkaitan dengan pembunuhan terhadap Yun Sisca Rohani yang diduga dilakukan oleh pengemudi taksi online.
“PM 108 tidak dengan serta merta menjamin kasus serupa tidak terjadi lagi. Taksi reguler pun selama ini tidak bisa menjamin 100 persen keamanan penumpangnya,” ungkap dia.
Bahkan, dia berani diadu antara taksi online dan taksi reguler soal keamanan. “Jika kita lihat kasus yang terjadi persentase kasus seperti itu malah lebih banyak terjadi pada taksi reguler,” jelas Fahmi. (lyn/jun)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!