Selamat Datang Permendikbud No 6/2018

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah merupakan revisi/penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2010. Permendikbud nomor 6/2018 secara tegas mengatur penyelenggara Seleksi serta Pendidikan dan Pelatihan bagi bakal calon kepala sekolah. Juga diatur kewajiban bagi kepala sekolah yang sedang menjabat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Jokowi dibidang pendidikan. Dari sembilan butir butir nawa cita, program yang akan dicapai di bidang pendidikan tertera pada butir kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Sedangkan butir kedelapan nawa cita, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.
Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia terus diupayakan pemerintah dewasa ini. Indeks Pembangunan Indonesia (IPM) mengalami kemajuan yang signifikan. Pada tahun 2017 IPM Indonesia mencapai 70,81. Angka ini meningkat 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90% (data BPS). IPM adalah pengukuran perbandingan angka harapan hidup, melek huruf dan pendidikan. Sayangnya posisi IPM Indonesia masih berada di urutan 113 dari 188 negara dunia. Untuk komparasi dengan negara Asean saja, IPM Indonesia masih dibawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.
Salah satu indikator utama dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia adalah pada sektor Pendidikan. Capaian IPM ini juga berkorelasi dengan nawa cita butir kelima dan kedelapan. Karena itu Peningkatan indeks IPM menjadi pekerjaan rumah dan upaya bersama segenap jajaran kementerian/LPNK/Pemprov/Kab/Kota untuk mewujudkannya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sektor yang bertanggungjawab di bidang pendidikan, telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan terus dibenahi dengan melakukan penyempurnaan peraturan/regulasi sesuai dengan kebutuhan zaman.
Guru dan tenaga kependidikan merupakan komponen utama dalam meningkatan mutu pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Kualitas output sdm pada pendidikan formal sangat tergantung dari kualitas guru yang menjadi tenaga pengajarnya. Peran kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah sangat signifikan dalam menentukan kualitas pendidikan dan anak didik. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah perlu terus meningkatkan kompetensi menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
Untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah, pada tahun 2010 pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Dua pokok materi substansi regulasi tersebut yang akan dibahas pada tulisan ini. Pertama tentang persyaratan kompetensi guru yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah. Setiap Guru yang diusulkan menjadi bakal calon kepala sekolah wajib mengikuti pendidikan dan pelatiahan Calon Kepala Sekolah (Cakep). Diklat Cakep diselenggarakan oleh lembaga penyiapan calon kepala sekolah yang terakreditasi.
Materi bahasan kedua adalah pada ketentuan peralihan . Pasal 17 berbunyi “pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah sampai selesai masa tugasnya’.
Permendiknas 28/2010 tersebut telah berlaku selama hampir 8 tahun. Setelah dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia pendidikan kekinian, dan untuk mewujudkan nawa cita pemerintahan Presiden Jokowi guna memberikan kontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sektor pendidikan, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 serta mencabut Permendiknas nomor 28 tahun 2010.
Permendikbud nomor 6 tahun 2018 ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada tanggal 22 Maret 2018, serta diundangkan dan berlaku mulai tanggal 9 April 2018.
Menurut analisis dan pengamatan penulis ada beberapa poin prinsip dari permen 28/2010 yang direvisi, antara lain: Pertama, Ketentuan Seleksi dan Diklat bagi bakal Calon kepala sekolah; Pada Permendiknas menyatakan bahwa seleksi akademik dilaksanakan oleh Dinas Prov/Kab/Kota. Pada Permendikbud 6/2018 dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Pasal 8 juga menegaskan: kedudukan LPPKS sebagaimana tertuang pada ayat (3) LPPKS dalam hal melaksanakan pendidikan dan pelatihan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang menyeleggarakan pendidikan dan pelatihan.
Kedua, Ketentuan pada pasal peralihan; Jika pada Permendiknas 28/2010 menyatakan Kepala Sekolah yang masih menjabat tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat Kepala sekolah, Permendikbud nomor 6 tahun 2018 dengan tegas mensyaratkan sertifikasi bagi Kepala Sekolah yang sedang menduduki jabatan. Lebih lanjut pasal 21 Permendikbud 6 tahun 2018 berbunyi: (e). Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah; (f). Kepala Sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali; ( g) . Kepala Sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf f, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal kepada kepala Dinas Pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya;

Dari uraian diatas, hal pokok yang harus menjadi perhatian pihak terkait yaitu Diknas, penyelenggara Diklat, Bakal Calon Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah yang sedang menjabat adalah: Pertama, Seleksi substansi dan pendidikan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS);
Kedua, Pendidikan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh LPPKS dan/atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan Pelatihan yang ditunjuk. Ketiga, organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Prov Sumsel merupakan satu dari dua OPD provinsi di Indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan LPPKS untuk melaksanakan seleksi dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah;
Keempat. Kepala sekolah yang sedang menjabat wajib mengikuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah. JIka tidak lulus dalam Diklat tersebut, diusulkan untuk diberhentikan dari jabatan sebagai kepala sekolah.
Tegas dan pastinya penyelenggara pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, serta ketentuan peralihan pada Permendikbud nomor 6/2018 dengan mewajibkan kepala sekolah aktif harus lulus Diklat calon kepala sekolah. Peraturan ini menunjukkan komitmen yang kuat pemerintah guna menciptakan kepala sekolah yang berkualifikasi dan menempatkan kepala sekolah yang berkompeten dalam memimpin sekolah, sesuai dengan kebutuhan standar nasional pendidikan yang berlaku.
Nah, kepada para kepala sekolah dimanapun berada sambutlah kehadiran Permendikbud nomor 6 tahun 2018, dan siapkan diri mengikuti pendidikan pelatihan penguatan kepala sekolah. (*)

Oleh : Dr Farhat Syukri, SE. M.Si
Widya Iswara Ahli Utama
Badan Sumber Daya manusia Daerah (BPSDMD) Sumsel

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!